sangperempuan

Agenda Politik Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2011-12-27T11:42:00.001+07:00

Disusun oleh:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

DRAFT (11 JUNI 1998)

1. Pendahuluan

WALHI memandang bahwa reformasi harus dilakukan dalam sebuah makna yang
benar, bukan reformasi tambal sulam maupun reformasi yang hanya mengganti
'sekrup-sekrup' kapal tua yang sama. Dengan demikian kita tidak perlu
membatasi gagasan-gagasan dan hendaknya kita mampu membebaskan
pikiran-pikiran kita dalam perubahan yang berkembang, untuk menyiapkan
tatanan Indonesia baru yang lebih baik.

Semangat militansi mahasiswa juga harus menjiwai cara pandang kita untuk
melakuan perubahan-perubahan mendasar, karena dengan semangat militan
tersebutlah sebenarnya bangsa ini dan kita hari ini duduk di sini berbicara
tentang sebuah kata: reformasi.

Agenda reformasi WALHI di bidang pengelolaan sumberdaya dan lingkungan
hidup bersifat sangat makro, dengan pertimbangan bahwa: (1) agenda-agenda
reformasi yang lebih bersifat mikro dapat dilakukan pada saat pemerintahan
baru yang memperoleh legitimasi politik rakyat dan dunia internasional
telah terbentuk. Dengan demikian, hal yang paling penting dan mendesak yang
segera harus dilakukan adalah pengambilan keputusan-keputusan politik yang
menjadi frame-work reformasi secara keseluruhan; (2) usulan reformasi yang
lebih mikro telah sejak lama disuarakan kalangan ornop dan bukanlah
merupakan hal baru sama sekali, yang tersedia dalam sekian banyak pilihan
dan langkah-langkah, termasuk usulan-usulan konkrit yang dapat segera
diterapkan.

2. Agenda Reformasi

Dengan dasar pikiran bahwa persoalan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan
adalah persoalan politik, maka WALHI memandang reformasi politik merupakan
dasar reformasi dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup. Reformasi politik dalam scope makro tersebut paling tidak harus
mencakup mengenai kebijakan (policy) dan kelembagaan. Reformasi pada kedua
hal tersebut menjadi prasyarat utama untuk mencapai pengelolaan sumberdaya
alam yang adil dan lestari.

2.1. Reformasi kebijakan

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dipraktekkan oleh
pemerintah orde baru rezim Suharto telah kehilangan argumen, keabsahan dan
legitimasi moral untuk tetap dipertahankan karena terbukti menyebabkan
kerusakan sumberdaya alam yang masif, tidak berkelanjutan dan hanya
menyebabkan kemiskinan dan secara tidak adil hanya menguntungkan segelintir
orang yang dekat dengan elit kekuasaan.

Dengan alasan tersebut, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada
masa-masa mendatang haruslah memuat lima prasyarat penting, sebagai
berikut: (1) desentralisasi dan dekonsentrasi pengelolaan sumberdaya alam
antara pemerintah pusat dan daerah; (2) pengawasan rakyat yang lebih kuat
untuk mendorong transparansi proses pengambilan keputusan; (3) pengelolaan
utuh-menyeluruh yang menghilangkan pendekatan sektoral dalam pengelolaan
sumberdaya alam. (4) keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi
sumbedaya alam dan lingkungan; dan (5) keadilan bagi rakyat dalam akses dan
pemanfaatan sumberdaya alam.

2.2. Reformasi Kelembagaan

Konsekuensi politis dari hal tersebut di atas, maka akan terjadi perubahan
radikal dalam struktur kelembagan yang diserahi wewenang dalam mengelola
sumberdaya alam dan lingkungan. Semangat otonomi harus mendasari perombakan
kelembagaan ini, dimana pembagian tugas dan tanggung-jawab antara
pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih jelas dan berimbang. Pembagian
tugas ini juga berarti akan mengurangi peran pemerintah pusat dan
menyerahkan sebagian mandat tersebut kepada pemerintah daerah tingkat
propinsi dan kabupaten

Pemerintah pusat seyogyanya hanya bertanggung-jawab untuk mengeluarkan
standar-standar pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada skala
nasional, dan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan lokal untuk
masing-masing daerah. Standar nasional ini dapat dijadikan sebagai rujukan
dan 'batas minimum' sebuah policy yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, pemerintah pusat harus dapat mengakomodir dan melindungi
kepentingan-kepentingan minoritas di seluruh daerah.

Dengan demikian lembaga pemerintahan atau departemen di tingkat nasional
(pusat) untuk sumberdaya alam dan lingkungan hidup, hanya akan terdiri dari
dua bagian (departemen) besar: yaitu departemen sumberdaya alam dan
departemen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.
.
2.2.1. Departemen Sumberdaya Alam

Departemen ini diserahi wewenang dan tanggung-jawab pada hal-hal yang
menyangkut pemanfaatan (eksploitasi atau harvesting) sumberdaya alam,
dengan lingkup kerja: inventarisasi atau stocking sumberdaya alam,
pengawasan dan monitoring, serta perijinan. Depertemen ini akan menyatukan
semua pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dikelola secara sektoral
seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan. Departemen Sumberdaya alam
ini masih dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sifat dan jenis
sumberdaya alam yang dikelola, yaitu: sumberdaya alam dan sumberdaya
budidaya. Kedua bidang ini secara struktur dapat dibagi berupa
sub-departemen atau direktorat jendral.

§ Sub-departemen sumberdaya budidaya yang mencakup budidaya kehutanan
(hutan tanaman dan perkebunan), pertanian dan hortikultura, serta perikanan
(darat dan laut).

§ Sub-departemen sumberdaya alam yang meliputi hutan produksi alam,
pertambangan, penangkapan ikan (laut dan tawar), pemanfaatan air (tanah dan
permukaan), serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

2.2.2. Departemen Pengendalian Dampak dan Perlindungan Lingkungan

Departemen ini akan mengurus masalah pelestarian dan perlindungan
sumberdaya alam dan buatan serta mengeluarkan kebijakan pemanfaatan
sumberdaya alam termasuk penataan-ruang. Lingkup kerja departemen ini
antara lain adalah inventarisasi, penetapan kuota, pengawasan,
rehabilitasi, pembuatan amdal dan lain-lain yang termasuk dalam perencanaan
pengendalian dan perlindungan. Dengan demikian maka departemen ini juga
seyogyanya memiliki wewenang sebagai penyidik sipil dalam kasus atau
perkara lingkungan hidup.

Seperti juga departemen sumberdaya alam, maka departemen ini juga akan
dibagi dua dalam sub-departemen sumberdaya buatan dan sumberdaya alam.

§ Sub-departemen sumberdaya buatan, yang melingkupi pengendalian dampak dan
perlindungan lingkungan sektor industri, perairan buatan (bendungan), dan
pertanian.

§ Sub-departemen sumberdaya alam yang melingkupi pengendalian dampak dan
perlindungan lingkungan pada sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan,
kelautan dan perairan.

3. Penutup
Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka Departemen Kehutanan dan
Perkebunan (Dephutbun), Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (Deptrans &PPH), Badan Pertanahan
Nasional (BPN), Departemen Perindustrian (Deperind), Kantor Negara
Lingungan Hidup dan Bapedal direkomendasikan untuk dihapuskan, karena
lingkup tugasnya telah terinternalisasi dalam kedua lembaga tersebut di
atas. Namun demikian juga akan terdapat penambahan tugas dan wewenang pada
departemen lain, seperti Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang akan
mengurus masalah-masalah land-management, pengembangan regional dan tata
ruang.

Keberanian untuk melebur beberapa departemen juga berarti kita melakukan
langkah besar untuk efisiensi dan peningkatan profesionalisasi. Deptrans &
PPH misalnya, merupakan contoh sebuah departemen yang sangat boros dan
kenyataannya tidak pernah menyelesaikan permasalahan kependudukan. Dengan
merubah strategi pembangunan menjadi lebih otonom (tidak sentralistik)
melalui pengembangan regional, dengan sendirinya akan mengatasi
masalah-masalah kependudukan. Masalah-masalah yang tersisa dari program
ini dapat diserahkan kepada Depdagri, juga termasuk masalah-masalah
pertanahan.

Dengan leburnya departemen pertambangan, maka masalah-masalah energi akan
diurus dalam departemen sendiri, yaitu Departemen Energi yang memiliki
lingkup kerja pada pengelolaan sumberdaya buatan untuk penyediaan energi
seperti PLTU, PLTA dan lain-lain. Departemen Pertanian masih dapat
dipertahankan sebagai departemen tersendiri tergantung pada beban dan
volume pekerjaan pada bidang budidaya sumberdaya alam seperti perkebunan,
pertambakan, hortikultura dan tanaman keras.

Agenda reformasi ini tentu saja akan memakan waktu panjang dan rumit.
Langkah ini dapat dimulai melalui sebuah mekanisme terbuka dan demokratis
dengan masukan dari semua unsur dan kekuatan sosial masyarakat. Beberapa
inisiatip awal juga dapat dirumuskan melalui dialog dan konsultasi terbuka
diantara komponen-komponen bangsa untuk mencapi sebuah konsensus.
Reformasi total hanya dapat tercapai bila semua pihak terbuka dan positip
demi sebuah cita-cita bersama yaitu tatanan masyarakat Indonesia Baru

Jakarta, Kamis, 11 Juni 1998

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Mampang Prapatan IV,
Jl. K. No. 37 - Jakarta 12790
Telp.: 021-7941672
Fax: 021-7941673
e-mail:

Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45

2011-12-27T11:39:00.000+07:00

Oleh : Arimbi HP dan Emmy Hafild

Diterbitkan oleh :
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Fiends of the Earth (FoE) Indonesia
1999

*Pendahuluan*

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Demikian pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945.
Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah
pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang".
Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu
harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat".

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta
penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan
orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek
kartel dalam bidang pengelolaan sumber dayya alam adalah bertentangan
dengan prinsip pasal 33.
Kemudian Hak Negara menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh
-setidaknya-- dalam 11 undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus
yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur dan
menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya
alam serta mengatur hubungan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam :
1. UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
2. UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967;
3. UU Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967;
4. UU Landasan kontinen No. 1 tahun 1973;
5. UU No. 11 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pengairan;
6. Uu 13 tahun 1980 tentang Jalan;
7. UU No. 20 tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan;
8. UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
9. UU No. 9 tahun 1985 tentang Ketentuan Pokok Perikanan;
10. UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; dan
11. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat
disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan
hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian
indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D
(Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan
demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi
pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan
(Indrawati,1995). Penafsiran dari kalimat "dikuasai oleh negara" dalam
ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya
dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta
memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas
kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Indrawati, ibid).
Jiwa pasal 33 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan
barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara.
Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang
mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu,
pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang
mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang
jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan tranparan (good
governance).

*Permasalahan dan Tantangan Global Pengelolaan Sumberdaya Alam *

Masalahnya ternyata sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap
mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh negara itu menjadi dapat
didelegasikan kesektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara
buatan pemerintah sendiri, tanpa konsultasi apalagi sepersetujuan
rakyat. "Mendua" karena dengan pendelegasian ini, peran swasta di dalam
pengelolaan sumberdaya alam yang bersemangat sosialis ini menjadi
demikian besar, dimana akumulasi modal dan kekayaan terjadi pada
perusahaan-perusahaan swasta yang mendapat hak mengelola sumberdaya alam
ini.
Sedangkan pengertian "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" menjadi
sempit yaitu hanya dalam bentuk pajak dan royalti yang ditarik oleh
pemerintah, dengan asumsi bahwa pendapatan negara dari pajak dan royalti
ini akan digunakan untuk sebasar-besar kemakmuran rakyat. Keterlibatan
rakyat dalam kegiatan mengelola sumberdaya hanya dalam bentuk penyerapan
tenaga kerja oleh pihak pengelolaan sumberdaya alam tidak menjadi
prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Sehingga akhirnya sumber daya alam dan kenikmatan yang didapat hanya
dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka ada erosi makna pasal 33 yang
seyogyanya diberikan untuk kepentingan orang banyak. Contoh nyata dalam
pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh Menteri Kehutanan pada 579
konsesi HPH di Indonesia yang didominasi hanya oleh 25 orang pengusaha
kelas atas. Masyarakat lokal yang masih menggantungkan hidupnya pada
sumberdaya hutan dan ari generasi ke generasi telah berdagang kayu,
harus diputuskan dari ekonomi kayu. Karena monopoli kegiatan pemanfaatan
hutan dan perdagangan kayu pun diberikan kepada para pemegang Hak
Pemilikan Hutan (HPH) ini. Monopoli kegiatan pemanfaatan ini malah
disahkan melalui seperangkat peraturan, mulai dari UU Pokok Kehutanan
No. 5 tahun 1957 sampai peraturan pelaksanaannya yang membekukan hak
rakyat untuk turut mengelola hutan. Seperti pembekuan Hak Pemungutan
Hasil Hutan (HPHH) bagi masyarakat lokal hanya melalui teleks Menteri
Dalam Negeri kepada Gubernur (Lihat teleks N0. 522.12/81/sj.). Begitu
pula dalam bidang pertambangan Migas (Minyak dan Gas Bumi) dan
Pertambangan Umum. Untuk kontrak bagi hasil dalam kuasa Pertambangan
Migas, Pertamina (Perusahaan Minyak Negara) memang pemegang tunggal
kuasa pertambangan Migas, tetapi kontrak bagi hasil dari eksploitasi
sampai pemasarannya diberikan ke perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan
dibidang pertambangan umum, rakyat penambang emas di Kalimantan Tengah
dan Barat misalnya (Pemerintah mengistilahkan mereka sebagai
PETI=Pengusaha Tambang Tanpa Ijin), harus tergusur untuk memberikan
tempat bagi penambang besar. Dengan logika yang sama seperti di sektor
kehutanan, penambang emas rakyat dianggap tidak mempunyai teknologi dan
manajemen yang baik, sehingga 'layak' digusur hanya dengan dalih tidak
mempunyai ijin. Sedangkan penambang emas besar dianggap akan memberikan
manfaat besar karena kemampuan teknologi dan manajemen mereka. Rakyat
pendulang emas tidak mendapat tempat sama sekali dalam kebijakan
pengelolaan pertambangan di Indonesia, dan kehidupan mereka semakin buruk.

Praktek monopoli sumberdaya alam ternyata telah merambah kesektor
pariwisata. Tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata tidak bebas lagi
menuju kepantai. Praktik ini banyak terlihat di tempat-tempat wisata
baru di Indonesia, seperti di Anyer-Jawa Barat dan Senggigi-NTB.
Sementara penghasilan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya alam ini
tidaklah langsung 'menetas' pada masyarakat lokal di sekitar sumberdaya
alam itu sendiri (seperti yang diagungkan oleh pendekatan trickle down
effect), melainkan lebih banyak ke kantong para pengusahanya dan ke
pusat pemerintahannya. Tingkat korupsi yang tinggi, lemahnya pengawasan,
kurangnya transparansi serta akuntabilitas pemerintah menyebabkan upaya
untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari sektor
pengelolaan sumberdaya alam menjadi kabur dalam praktiknya.
Ternyata kita menerapkan Pasal 33 dengan "malu-malu kucing". Jiwa
sosialisme ini yang memberikan hak monopoli kepada Negara, dilaksanakan
melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan
keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaannya. Ini adalah sistem
ekonomi pasar tetapi dengan mendelegasikan hak monopoli negara ke
swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di
Indonesia mengambil jiwa sosialisme yang paling jelek yaitu penguasaan
dan monopoli negara, serta menerapkan dengan cara otoritarian. Serta
mengambil sistem ekonomi pasar bebas yang paling jelek, yaitu memberikan
keleluasaan sebesar-besarnya kepada pemilik modal, tanpa perlindungan
apapun kepada rakyat kecil.

Sedangkan di pihak lain, tantangan-tantangan baru di tingkat global
bermunculan, seperti adanya GATT (General Agreement on Trade and
tariff), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), AFTA (Asean Free
Trade Agreement) dan NAFTA (North american Free Trade Agreement). Era
perdagangan bebas akan menyusutkan peran pemerintah dalam mengatur
kegiatan ekonomi. Sektor swasta akan menjadi semakin menonjol, dimana
perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat akan memonopoli kegiatan
perekonomian dunia. Sedangkan pasal 33 secara "kagok", kita harus
mengkaji posisi negara dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam era
perdagangan bebas yang akan melanda dunia. Karena itu mengkaji secara
mendalam dan hati-hati akan makna dan mandat pasal 33 UUD 1945 menjadi
sangat penting agar bangsa ini bisa terus ada dalam kancah pergaulan
internasional tanpa harus meninggalkan jiwa kerakyatan yang terkandung
dalam konstitusinya.

*Penerapan Pasal 33 saat ini : Pengusaha Untung, Rakyat Buntung*

Dalam perjalanan waktu, penerapan pasal ini dilapangan menimbulkan
polemik, kontroversi bahkan perlawanan masyarakat. Apalagi jargon'demi
kepentingan umum' dan atau 'demi pembangunan' seolah-olah menjadi cara
sah untuk menggusur rakyat dari sumberdaya alamnya. Rakyatlah yang
menanggung resiko terbesar dari aktivitas eksploitasi sumberdaya alam
diatas, tanpa mendapat perlindungan selayaknya. Seperti kasus PT. IIU,
rakyat tidak dapat lagi menikmati air bersih sumber penghidupan mereka,
ladang penggembalaan mereka menghilang, terkena longsor dan banjir.
Pemberian HPH seolah-olah anugrah bagi pengusaha untuk memiliki kawasan
HPH secara mutlak akan melarang masyarakat lokal untuk turut menikmati
hutan tersebut, seperti mengambil damar, gaharu, menggembalakan ternak
atau berburu. Lagipula, masuknya masyarakat lokal kedalam kawasan HPH
dianggap sebagai perambahan dan mengganggu keamanan kawasan tersebut.
Ini menunjukkan hutan produksi indonesia hanya dikuasai sekelompok orang
dengan menegasikan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh, hasil
penelitian WALHI tentang rente ekonomi penguasaan hutan di Indonesia
menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil eksploitasi hutan sebesar US$
2,5 miliar pertahunnya, hanya 17 % yang masuk kekas negara, selebihnya
masuk kekantung pengusaha. Bank Dunia (World Bank, 1993) malah
menghitung hanya 12 % yang masuk kekas negara.

Sistem Konsesi Kepemilikan kehutanan jelas telah mencabut masyarakat
lokal dari sumberdaya kehutanan yang dahulunya pernah mereka nikmati.
Sebelum sistem konsesi pada tahun 1970-an, masyarakat lokal Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi telah melakukan perdagangan kayu skala kecil
selama ratusan tahun. Masyarakat Dayak di Kalimantan misalnya telah
berdagang kayu dan produk hutan laninnya dengan Cina dan Arab.

Sedang disektor pertambangan, rakyat Amungme dan Komoro di bumi Irian
kehilangan lahannya karena tergusur aktivitas pertambangan tembaga PT.
Freeport. DiAceh Utara 82 Desa yang berada disekitar kegiatan
pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT. Mobil oil dan PT. Arun NGL,
seringkali menerima 'getah' dari aktivitas kedua perusahaan itu. Terjadi
semburan api tak terkendali (blow out) dan pecahnya pipa transmisi gas
telah mencemarkan sungai dan perkebunan mereka. WALHI mencatat kejadian
diatas terjadi berturut-turut pada tahun 1983/1984. Bahkan pada tahun
1992 rakyat di Desa Puuk telah menggugat Mobil Oil dan Pertama karena
gagalnya panen udang/ikan akibat tercemar limbah minyak. Dikecamatan
puruk Cahu, Kalimantan Tengah pendulang emas tradisional harus tergusur
karena lahan tambangnya diberikan kepada perusahaan emas besar dari
Australia, PT. Indo Muro Kencana. Sementara sekarang rakyat disekitarnya
tidak dapat memakai air sungai karena tercemar limbah pertambangan. Dan
banyak lagi kasus serupa yang semakin hari semakin meningkat ke
permukaan, tanpa adanya sambutan penyelesaian yang berarti.

Sistem ekonomi rakyat lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang
telah dihancurkan adalah rotan. Masyarakat lokal di Kalimantan dan
sumatera telah berdagang rotan sejak lama. Tetapi sejak tahun 1989
-berdasarkan keuntungan dari perdagangan valuta asing yang didapat dari
larangan ekspor log- aturan larangan ekspor rotan mentah diterapkan.
Konon katanya untuk tujuan meningkatkan nilai (value added) dari
pemrosesan rotan. Sayangnya peraturan ini memberikan monopoli
pengusahaan rotan ke ASMINDO (Asosiasi Meubel Indonesia). Peraturan ini
tidak lagi mengakui bahwa masyarakat di Kalimantan dan sumatera telah
sejak lama melakukan ekspor rotan ke Jepang, Philipina, taiwan dan
negara-negara lainnya. Dengan memaksa rotan harus diproses terlebih
dahulu, lampit (sejenis karet terbuat dari rotan) yang dahulunya
merupakan sumber uang cash bagi masyarakat adat di Kalimantan telah pula
terkena larangan untuk diekspor. Hasilnya adalah bencana bagi banyak
perekonomian rakyat didaerah itu.
Sekarang, perusahaan perabotan yang akan dikembangkan sebagian besar
malah kolaps dan terkena kredit macet. Ekspor rotan hasil pemrosesan
telah menurun tajam, sementara ekspor rotan mentah malah dimonopoli
ASMINDO dibawah ekspor kemanusiaan (semisal ekspor rotan ke Jerman untuk
pusat pelatihan cacat fisik). Sedangkan perekonomian rakyat di
Kalimantan tidak pernah bangkit lagi.
Mirip dengan tragedi rotan adalah perekonomian jeruk dan cengkeh setelah
adanya aturan tata niaga. Sampai lima tahun lalu, petani cengkeh dan
jeruk adalah kelompok petani yang kaya di Indonesia. Mereka menikmati
harga yang pantas karena tingginya permintaan domestik. Keadaan diatas
telah berubah sejak BPPC (Badab Penyangga dan Pengawasan Cengkeh)
terlibat dalam monopoli perdagangan cengkeh, dan BIMANTARA memonopoli
perdagangan jeruk. Atas nama "membantu" para petani untuk menjaga harga,
mereka memonopoli distribusi cengkeh dan jeruk. Para petani tidak
diijinkan lagi untuk menjual langsung produknya, kecuali kepada para
distributor yang ditunjuk oleh BPPC dan BIMANTARA.

Sejak itu harga cengkeh jatuh dari antara Rp. 6.000 - 12.000 menjadi
hanya Rp. 1.500, bahkan seringkali di bawah harga RP. 1.500. Disamping
itu, distributor yang ditunjuk, taitu Koperasi Unit Desa (KUD), tidaklah
mempunyai kapasitas untuk membeli produk dalam jumlah besar dan
menyimpannya. Sementara distributor independen akan terkena sanksi jika
mereka melakukan aktivitasnya. Akibatnya para petani menjadi kelebihan
cengkeh, tidak ada yang bisa membeli. Cengkeh banyak dibiarkan busuk
dipohonnya. Banyak pula cengkehnya, karena biaya merawatnya jauh lebih
tinggi dari harga jualnya. Kondisi petani jeruk tidaklah berbeda jauh
dengan petani cengkeh. Begitu tata niaga kedua jenis ini tidak lagi
menguntungkan, kedua perusahaan pemegang monopoli itu meninggalkan
aktivitanya dan membiarkan perekonomian cengkeh dan jeruk dalam kondisi
yang parah.

Sementara Bank Dunia menunjukkan walaupun Indonesia sudah melakukan
pembangunan yang gencar dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% pertahun
selama 25 tahun, dan menguras sumberdaya minyak dan hutan, Indonesia
masih termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah
(World Bank,1995). Dimana jumlah rakyat yang tergolong miskin hanya
tinggal 27 juta saja pada tahun1994, yaitu sekitar 15% saja dari
populasi total.

Data Bank Dunia, diatas mesti dilihat dengan cara pandang yang kritis.
Tingkat kemiskinan ditentukan oleh bagaimana definisi miskin itu
ditentukan. Bagi Indonesia, garis kemiskinan ditentukan oleh pendapatan
sejumlah Rp.18.250 per bulan untuk daerah pedesaan dan Rp.28.000 untuk
daerah perkotaan. Artinya orang dengan pendapatan tersebut diatas tidak
lagi disebut miskin. Padahal, sangat dipahami pendapatan sebesar itu
tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, akan sandang,
pangan, papan apalagi rekreasi. Jika garis kemiskinan ini ditingkatkan
menjadi dua kalinya saja, misalnya Rp. 56.000 untuk perkotaan, seluruh
kebutuhan tersebut masih belum dapat dipenuhi. Dan jumlah penduduk yang
masuk dalam kategori berpenghasilan dibawah Rp. 56.000 ini sejumlah 75
juta jiwa.
Kecendrungan yang berkembang dalam pereduksian makna pasal 33 UUD 1945
malah semakin buruk, perubahan peruntukan lahan -tanpa mengindahkan
penataan ruang- seperti yang terjadi dalam proyek perumahan dan bisnis
Pantai Indah Kapuk di Jakarta, ternyata 'melegitimasi' Penguasaan Pantai
pada satu kelompok saja, demikian pula kontroversi rencana pembangunan
Pantai Utara Jakarta dan Teluk Naga, Jawa Barat. Dikawasan SIJORI
(Singapura-Johor-Riau), sekelompok pengusaha telah menjual tanah dan
pulau-pulau di propinsi Riau Kepulauan kepada Singapura, untuk
kepentingan reklamasi pantai disingapura. Demikian pula berita, bahwa
seorang pengusaha besar Indonesia telah menawarkan akan menyuplai air
bersih kepada singapura, yang diambil dari air tanah dalam kawasan
konsesi seluas 500.000 hektar di Propinsi Riau.

*Kehadiran GATT (General Agreement on Trade and Tariff) dan Mekanisme
Pasar Bebas*

Pasar bebas adalah suatu keadaan dimana dua pihak melakukan transaksi
dagang secara sukarela, dimana pihak penjual menyatakan kerelaannyauntuk
menjual dan pihak pembeli kerelaannya untuk membeli dengan harga yang
disepakati bersama. Mekanisme pasar dalam penentuan harga ditentukan
oleh penawaran dan permintaan. Jika permintaan meningkat, maka harga
akan naik, permintaan turun maka harga akan turun. Sebaliknya jika
penawaran tinggi, maka harga turun. Penawaran rendah, maka harga akan
naik. Ekonomi didalam pasar bebas diatur oleh para pelaku, sedangkan
intervensi pemerintah sangatlah minimal.

Pasar bebas juga mengasumsikan bahwa setiap prodeusen berada dalam
situasi persaingan sempurna. Artinya tidak ada subsidi atau monopoli
alam pasar. Harga sudah merupakan sesuatu yang mutlak ditentukan oleh
pasar, sehingga produsen tidak bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya
dengan menentukan harga yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan
menawarkan harga yang serendah-rendahnya agar dapat bersaing dipasar.
Keuntungan perusahaan biasanya sangat sedikit, dan akumulasi kekayaan
bukan dari margin keuntungan yang tinggi, tetapi dari omzet penjualan
yang tinggi.
Konsep pasar bebas sebenarnya konsep yang ideal dan egalitarian.
Perdagangan dilakukan secara sukarela, dan karena persaingan sempurna,
maka konsumen akan mendapatkan harga yang semurah-murahnya, dan produsen
mendapatkan keuntungan yang setimpal. Keuntungan produsen biasanya
ditentukan dengan penekanan harga yang serendah-rendahnya. Dalam prinsip
ini, suatu ekonomi dikatakan efisien, jika tidak ada yang dirugikan
dalam kegiatan yang membuat orang lain menjadi lebih baik (no one worse
off to make some one better off).
Kelemahan pasar bebas adalah bahwa karena persaingan sempurna, maka yang
kuat akan menang, yang lemah akan kalah. Seseorang dengan modal dasar
yang besar (kaya) akan lebih leluasa dalam melakukan transaksi dagang,
dan mempunyai pilihan-pilihan lebih banyak. Akses kepada kapital,
informasi, pendidikan dan hubungan relasinya pasti lebih baik dari
seseorang dengan modal kecil(miskin). Keuntungan yang diraihnya akan
jauh lebih besar daripada seseorang dengan modal lebih kecil.

*Structural Adjustment Programs (SAPs)*

Structural Adjustment Programs (SAPs) adalah program untuk menyesuaikan
perekonomian suatu negara (biasanya yang berhutang berat) kedalam sistem
ekonomi pasar bebas. Ada tiga hal yang dilakukan dalam SAPs ini, yaitu :
1. mengurangi defisit anggaran pemerintah
2. mengurangi defisit
3. membiarkan harga ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar bebas
Hal-hal yang menyebabkan distorsi pasar seperti monopoli, subsidi harga
atau penetapan harga dasar harus dihapuskan. Untuk menyeimbangkan
anggaran belanja negara tersebut, maka anggaran-anggaran yang tidak
perlu harus dihapuskan.
Sayangnya, pengurangan biaya pengeluaran negara biasanya sangat
dipengaruhi politik negara tersebut. Misalnya, negara tidak akan mau
mengurangi anggaran pertahanannya begitu saja, walaupun anggaran itu
cukup besar. Biasanya, yang akan mendapat pemotongan adalah pelayanan
kesehatan gratis dll. DiKenya misalnya, pelayanan kesehatan dan
pendidikan harus dikurangi, sehingga rumah-rumah sakit pemerintah
kekurangan obat dan peralatan karena harus melaksanakan SAPs. Karena
subsidi harga harus dihentikan, harga bahan makanan pokok menjulang
tinggi, sehingga banyak rakyat yang menjadi bertambah miskin. SAPs
menyebabkan yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin.

*SAPs, GATT dan Indonesia*

Bagi Indonesia, dimana perekonomiannya bukanlah perekonomian pasar
bebas, dan bukan pula perekonomian sosialis, melainkan monopoli karena
relasi politik, proteksi dagang lebih diberikan kepada pengusaha besar
dan bukan pengusaha kecil. Perdagangan bebas akan mempunyai dampak
positif. Contoh dampak positif misalnya seperti harga mobil, kertas, dan
semen akan turun. Konsumen akan mempunyai pilihan-pilihan yang lebih
banyak dengan harga yang hampir sama dengan negara lain.
Indonesia tidak berada dibawah SAPs Dana Moneter Dunia. Karena SAPs yang
berada dibawah Dana Moneter Dunia ini biasanya sangat kejam kepada
rakyat kecil. Sampai saat ini, karena Indonesia belum mencapai kondisi
krisis hutang (walaupun nyaris sedikit lagi) Indonesia masih berada
dibawah SAPs Bank Dunia. Dlam SAPs Bank Dunia ini antara lain harus
dilakukan beberapa perubahan seperti pengurangan peran negara dalam
pengaturan kegiatan ekonomi, termasuk peran BUMN, penghapusan monopoli,
menghilangkan subsidi BBM, listrik, dan terigu, serta pengetatan
anggaran belanja negara.
Segi positif SAPs di Indonesia misalnya bahwa dana yang digunakan untuk
membeli terigu dari Bogasari yang lebih mahal dari harga pasar dunia
dapat dimamfaatkan untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin. Monopoli
BPPC terhadap cengkeh harus dihapuskan, demikian pula monopoli
perdagangan jeruk oleh BIMANTARA, dan monopoli perdagangan rotan dan
kayu oleh ASMINDO dan APKINDO. Sehingga rakyat dapat mengelola cengkeh,
jeruk dan langsung dapat mengekspor kayu dan rotan.
Tetapi dampak positif ini tidak akan terasa kepada rakyat kecil jika
pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan ekonomi
yang memberdayakan rakyat kecil. Walaupun dalam sistem ekonomi pasar
bebas peran negara dalam kehidupan ekonomi diminimalkan, intervensi
pemerintah dalam batas-batas tertentu masih dapat dilakukan. Hanya dalam
bentuk apa intervensi ini akan dilaksanakan, tergantung kepada komitmen
politik pemerintah suatu negara. Intervensi pemerintah dalam sistem
pasar bebas biasanya adalah dalam pendistribusian kekayaan dari si kaya
kepada si miskin untuk mengurangi dampak dari persaingan bebas.
Distribusi kekayaan dimana uang pajak ini lalu digunakan untuk
program-program mengentaskan kemiskinan, bantuan kredit dengan bunga
dibawah harga pasar, jasa informasi pasar, pelayanan kesehatan gratis,
pemberian kupon makanan bagi rakyat yang berada dibawah garis
kemiskinan, pemberian bea siswa bagi anak-anak tidak mampu, ataupun
penetapan dasar suatu harga barang tertentu.

Misalnya subsidi harga BBM di Indonesia. Biaya produksi BBm sebenarnya
jauh lebih tinggi, sehingga kalau dibiarkan produsen menentukan sendiri
harga BBM, sehingga akan mahal dan tidak terjangkau rakyat banyak.
Karena itu, maka pemerintah mensubsidi harga BBM, dengan membeli harga
BBM dari produsen lebih tinggi dari harga dasar jual yang kemudian
ditetapkan oleh pemerintah.
Sebaliknya, untuk mengontrol agar harga beras tidak terlalu mahal,
sehingga dapat dijangkau oleh banyak pihak dan agar tidak terjadi
pergolakan politik, maka pemerintah Indonesia dan banyak pemerintah
negara lain mengkontrol kenaikan harga beras dan delapan bahan makanan
pokok. Disini pemerintah tidak mensubsidi petani, tetapi petani
mensubsidi banyak orang dengan menjual dibawah harga pasar. Kebijakan
seperti ini disebut dengan cheap food policy.

*Dampak GATT dan SAPs pada Rakyat Kecil*

Secara selintas, permasalahan ekonomi rakyat akibat adanya monopoli
sumber-sumber daya mereka, tampaknya akan tertolong dengan adanya GATT.
Karena GATT akan melarang adanya bentuk-bentuk monopoli itu. Tapi pada
saat yang sama GATT juga akan membawa bahaya bagi petani di Indonesia.
Segi negatifnya, misalnya harga BBM akan naik yang akan mengakibatkan
harga transportasi akan naik. Melihat tingkah laku inflasi di Indonesia,
dimana setiap kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga
barang konsumsi, maka harga-harga barang konsumsipun akan naik. Kenaikan
harga akan menimpa rakyat kecil jauh lebih berat daripada mereka dengan
kondisi ekonomi lebih baik. Kemungkinan yang lain adalah kenaikan harga
beras. Kenaikan harga beras akan menolong petani tetapi akan
menyengsarakan rakyat miskin diperkotaan. Selain itu ada juga
kemungkinan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri akan meningkat,
demikian pula dengan biaya dan harga obat di Pusat-pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMAS).

Namun bagi rakyat miskin di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 75 juta
jiwa tersebut, GATT mempunyai dampak negatif. Seperti yang telah
disebutkan dimuka, kelemahan utama sistem pasar bebas adalah bahwa yang
kaya akan makin kaya, yang kuat akan makin kuat, yang miskin akan kalah
bersaing dengan yang kaya. Dalam konteks global, negara miskin dan
berkembang akan kalah bersaing dengan negara industri kaya. Negara
industri menguasai teknologi dan informasi serta modal yang sangat
diperlukan didalam suatu sistem persaingan sempurna.
Dalam hal ini, yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama
pemerintah adalah petani dan pengrajin serta pengusaha kecil. Didalam
negeri, kelompok ini tertekan karena digilas oleh pengusaha besar tanpa
ada usaha perlindungan dari pemerintah. Apabila GATT benar-benar
diterapkan maka penggilasan itu akan menjadi ganda, tidak hanya dari
pengusaha domestik, tetapi juga dari petani dan pengusaha negara
industri kaya. Petani buah-buahan, petani produksi buah, pengusaha
garmen kecil-kecilan, dsb akan kalah besaing dengan buah-buahan impor
dan produksi pakaian impor. Demikian juga dengan peternaka ayam dan
sapi. Peternak ayam kecil akan kalah bersaing dengan peternak ayam
besar, karena peternak ayam besar akan lebih efektif (cost effective).
Daging impor dari Australia dan Selandia Baru saat ini harganya sudah
sama dengan daging lokal, bahkan ada yang lebih murah.
Dampak negatif dari perdagangan bebas dan SAPs yang langsung mengena
rakyat miskin antara lain :
1. Upah buruh akan semakin ditekan, karena perusahaan harus menekan
biaya, buruh akan semakin diperas.
2. Menurunnya ekonomi pedesaan karena kekalahan bersaing dengan produk
pertanian internasional.
3. Meningkatnya urbanisasi kekota.
4. Meningkatnya sektor informal yang tidak dilindungi oleh Undang-undang
dan peraturan perburuhan.
5. Lingkungan akan lebih terancam, karena perdagangan meningkatkan
permintaan yang akan meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.

*Posisi dan Usulan WALHI*
Perdagangan bebas kelihatannya tidak akan terelakkan, jika kita tidak
siap maka perdagangan bebas bak "air bah" yang akan melanda negeri kita,
dan hanya mereka yang kuat dan mempunyai informasi yang cukuplah yang
sanggup bertahan. Dalam kondisi menuju perdagangan bebas diperlukan
intervensi pemerintah untuk pendistribusian kekayaan dari si Kaya kepada
si Miskin untuk mengurangi dampak dari persaingan bebas. Dalam konteks
ini, seharusnya fungsi menguasai negara untuk kemakmuran rakyat
diterapkan, dengan lebih menekankan fungsi pelayanannya (service),
perlindungan serta pemberdayaan rakyat berekonomi kecil serta
sungguh-sungguh, tidak hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan kosong.
Walaupun dalam era perdagangan dan pasar bebas, prinsip pasal 33 masih
sangat relevan dalam pengelolaan sumberdaya alam kita. Peran negara
dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dan pasar bebas seharusnya
difokuskan kepada pengaturan agar sumberdaya alam Indonesia tidak
dimonopoli oleh sekelompok swasta atas nama negara dan agar dikelola
secara berkesinambungan baik dari segi ekologis maupun ekonomis. Peran
negara dalam "kepemilikan" yang dalam hal ini "monopoli kepemilikan"
atas sumberdaya alam Indonesia sebaiknya dialihkan kepada peran
"pengaturan" yaitu intervensi agar pengumpulan kekayaan dan modal dari
hasil pengelolaan sumberdaya alam kita tidak terjadi hanya kepada
golongan tertentu saja. Artinya, negara tidak bisa lagi mentransferkan
hak monopolinya atas sumberdaya alam kepada segelintir swasta yang
ditunjukkan.

Karena itu, praktik penguasaan sumberdaya alam secara monopolistis,
seperti dibidang kehutanan dan pertambangan, yang didukung dengan
seperangkat peraturan yaitu UU Pokok Kehutanan No.5/1967 dan UU
Pertambangan No.11/1967 adalah bertentangan dengan makna pasal 33 UUD
1945. Sehingga sebenarnya praktek di bidang kehutanan dan pertambangan
selama ini, yang didasarkan pada kedua Undang-undang itu adalah tidak sah.
Sebaliknya, negara harus membuka peluang rakyat sebesar-besarnya untuk
ikut terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pasal 33 UUD
1945 harus diterjemahkan dalam situasi ekonomi sekarang sebagai
"pengelolaan sumberdaya alam dengan sistem pasar bebas yang populis".
Rakyat diberikan hak untuk memiliki dan mengelola sumberdaya alam dengan
cara pengelolaan yang diatur oleh negara dengan cara demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa, pasal 33 UUD 1945 bersifat populis karena
menempatkan masyarakat sebagai kelompok utama, tetapi makna itu
dikaburkan dalam kebijakan maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan
kondisi dan argumen diatas, maka terlihat ada beberapa masalah utama
yang harus dikaji lebih jauh agar masyarakat luas dapat turut menikmati
hasil-hasil sumberdaya alam. Secara rinci, maka usulan kami adalah
sebagai berikut :
1. Bahwa harus disadari sumberdaya alam yang tersedia walaupun memang
rahmat dari Tuhan, bukan berarti tidak ada pemiliknya. Sudah
berabad-abad lamanya masyarakat lokal mengelola dan mempunyai akses
langsung ke sumberdaya alam disekitarnya. Karena itu hak-hak mereka
haruslah diakui baik dalam perundangan nasional, maupun kebijaksanaan
sektoral.
2. Makna pasal 33 UUD 1945 tidaklah menutup akses masyarakat ke
sumberdaya alamnya, sehingga setiap usaha penguasaan sumber-sumber daya
alam haruslah melibatkan masyarakat, dalam pengambilan keputusan sampai
skala menikmati hasil pengolahan sumber-sumber itu. Contoh buruk dalam
pemberian konsesi kehutanan dan pertambangan harus dihapus. Dan
karenanya perlu segera merevisi UU Kehutanan dan UU Pertambangan agar
lebih berwawasan kerakyatan.
3. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pemanfaatan
sumber-sumberdaya alam, tidak saja bagi penentuan arah tujuan suatu
kegiatan tetapi juga sebagai sarana pengawas kegiatan pengolahan
sumberdaya alam. Peran serta ini sangat penting untuk menjaga
keseimbangan hak negara yang dimandatkan pasal 33 UUD 45 untuk mengatur,
menyelenggarakan, menggunakan, persediaan dan pemeliharaan sumberdaya
alam serta pengaturan hukumnya. Dengan hak rakyat untuk mendapatkan
keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengolahan sumberdaya alam itu.
4. Pemerintah yang baik (good governance) sangat penting dalam
pengelolaan sumberdaya alam yang adil. Intervensi negara harus lebih
difokuskan kebidang pelayanan umum, seperti pemerataan distribusi
kekayaan antara si kaya dan si miskin lewat kebijakan pajak, pelayanan
informasi pasar dan teknologi, pengaturan perundang-undangan anti
monopoli dan anti trust, serta pemberian kredit usaha kecil.

sumber: http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm

Hutan dan Janji Gombal Penguasa

2011-11-08T15:50:00.001+07:00

Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

SBY kembali menebar janji menyelamatkan hutan Indonesia. Janji ini disampaikan dalam Konferensi Internasional Kehutanan Indonesia yang digelar Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) di Jakarta (Kompas, 28/9/2011).

Sejak menjabat, SBY antara lain berkomitmen dan berjanji mengurangi emisi karbon Indonesia 26 persen hingga tahun 2020. Untuk mendukung janjinya, SBY kemudian mengumumkan moratorium yang dituangkan dalam Inpres No 10/2011, tetapi banyak memberikan pengecualian pada industri ekstraktif. Kita tentu belum lupa, SBY menyatakan komitmennya untuk memberantas mafia hukum dan mafia penebangan liar.Semakin banyak berjanji seharusnya semakin keras upaya kita memenuhinya. Namun, pada Presiden SBY janji ternyata tidak lebih dari upaya pencitraan agar tampak peduli pada lingkungan dan hutan.

Tanaman industri
Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir perkembangan perluasan hutan tanaman industri justru sangat pesat. Tahun 2000 luasan hutan tanaman industri adalah 4,44 juta hektar. Tahun 2011 luasannya mencapai 18,54 juta hektar (termasuk kawasan pencadangan). Hutan tanaman industri rata-rata dibangun di atas hutan produksi dengan tegakan kayu alam yang masih bagus.

Konflik ruang dalam kawasan hutan cukup tinggi. Berdasar data Sawit Watch, luasan kawasan sawit saat ini adalah 9,09 juta hektar dengan rencana ekspansi 26,71 juta hektar. Rencana ekspansi mencakup 3,02 juta hektar perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dan 3,14 juta hektar dalam kawasan gambut. Di Kalimantan Tengah saja tercatat ratusan perusahaan perkebunan beroperasi tanpa izin dan mengalihfungsikan kawasan hutan seluas 3,7 juta hektar. Di Kalimantan Timur tercatat 200.000 hektar kawasan hutan dicaplok perkebunan kelapa sawit.

Sawit Watch mencatat, konversi hutan menjadi kawasan nonhutan penyumbang terbesar hilangnya keragaman hayati dan kerusakan hutan secara permanen. Luas kawasan perkebunan kelapa sawit meningkat 1,26 juta hektar, naik dari 7,82 juta hektar tahun 2009 menjadi 9,09 juta hektar tahun 2010. Data Walhi menunjukkan, luasan izin hutan tanaman industri meningkat menjadi 11,53 juta hektar yang akan mengganti hutan alam menjadi hutan monokultur.Permenhut P.62/2011 yang kemudian dibatalkan ataupun Permenhut 614/1999, hakikat dan tujuannya sama, yakni melindungi perbuatan melanggar hukum oleh beberapa kepala daerah dan pengusaha perkebunan besar kelapa sawit. Kementerian Kehutanan bahkan masih mencari celah untuk melegalkan sawit dalam kawasan hutan. Karena itu, sungguh mengherankan kalau Presiden SBY masih berani mengumbar janji yang sudah pasti akan digombalinya sendiri.

Terkait korupsi
Bagaimana dengan angka korupsi dan mafia yang menyeruak masuk sektor kehutanan? Janji SBY untuk memberantas mafia di sektor kehutanan juga tak lebih hanya isapan jempol. Buktinya sampai saat ini SBY tidak berani memerintahkan Polri mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pembalakan liar di Riau.

Semua itu diperkuat dengan temuan investigasi yang dilakukan Walhi Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo. Hasil investigasi menunjukkan adanya modus korupsi dalam pengalihfungsian hutan untuk perkebunan sawit.Serbuan industri tambang yang masuk di hutan juga tidak kalah menyeramkan. Jangan lupa SBY juga mengeluarkan Perpres No 12/2011—hampir bersamaan dengan Inpres No 10/2011—untuk penambangan di bawah hutan lindung. Dengan realitasnya seperti ini, sudah pasti palsu semua janji SBY.

Lalu bagaimana dengan nasib hutan dan lingkungan yang sudah kadung hancur, disertai ancaman bencana ekologis yang terus membuntuti generasi sekarang dan mendatang?Presiden SBY seperti syair lagu saja. ”Kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari....”

(sumber: kompas, senin 3 oktober 2011).

Saya, 99% Perempuan yang Melawan

2011-11-08T14:50:00.004+07:00

11 tahun, kurang lebih saya bergelut dengan dunia gerakan lingkungan di Indonesia. Dalam pergulatan proses yang panjang, rasanya saya hampir memahami akar persoalan kehancuran lingkungan dan krisis yang dialami oleh rakyat. Dimana segelintir orang dan kelompok menguasai dan secara rakus merampok kekayaan alam sebagian besar rakyat yang hidupnya bergantung pada kekayaan alam. hampir setiap hari, penanganan kasus bahkan hampir membuat air mata kering karena acap kali kita bisa menyaksikan bagaimana rakyat 99% yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya,
harus berdarah-darah dan meregang nyawa.

kini, setelah 11 tahun saya hadir disini untuk menyatakan bahwa saya bagian dari 99% rakyat yang kini berjuang dan melawan, bukan hanya karena saya tau siapa biang kerok dari kemiskinan dan krisis yang dialami oleh sebagian besar penduduk bumi. lebih dari itu, saya hadir untuk meneriakkan suara perempuan, suara ibu yang gelisah dan takut dengan masa depan anak-anaknya di negeri yang elitnya culas dan korup.

Sejak menjadi ibu, saya berusaha membangkitkan harapan hidup yang optimistis untuk putri saya yang kini berumur 9 bulan, menatap dan menjalani masa depannya. tapi entah mengapa, justru semakin hari, saya semakin takut menatap masa depan anak saya.
saat di jalan-jalan,menemukan anak-anak diperdagangkan dan hidupnya setiap detik terancam dengan eksploitasi apapun oleh orang-orang dewasa, dan negara gagal melindungi hak-hak anak tersebut. setiap hari,anak-anak terancam dengan berbagai racun yang dihidangkan lewat jajanan yang tidak sehat.tapi sialnya, yang disasar oleh bidikan media massa hanya pedagang-pedagang kecil, padahal junk food tumbuh subur dengan iklan yang semakin meracuni anak-anak dan lagi-lagi negara membiarkannya. Sementara kita tahu, bagaimana mahalnya biaya kesehatan. orang tua yang tidak memiliki uang, jangan sekali-kali berani mengobati adanya ke RS, jika tak punya uang untuk membayar DP.

setiap hari, anak-anak dipertontonkan dengan berbagai praktek kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, pemilik modal dan bahkan oleh orang-orang didekatnya.kekerasan seperti spiral yang saling menyambung dan sulit untuk diputuskan. Terutama anak-anak yang hidup di wilayah konflik, sungguh saya tak sanggup membayangkan anak-anak seusia Jingga sudah harus ditinggalkan orang tuanya.

Pendidikan yang sejatinya dapat membuat anak-anak cerdas sebagaimana yang tertuang dalam amanah Konstitusi, juga dikeredilkan tujuannya. sistem pendidikan di negeri ini keberhasilannya diukur dengan angka-angka kelulusan UN. sungguh saya tidak tega, anak-anak TK dan kelas 1 SD, sudah harus menjinjing tas yang begitu berat, hanya untuk menyasar nilai kelulusan. haknya untuk bermain, dikerangkeng oleh angka-angka yang diciptakan oleh sistem pendidikan yang manipulatif dan membodohkan. membuat anak tidak dapat berpikir kritis, dan begitulah 1% penguasa dunia ini menghendaki, agar generasi mendatang hilang kekritisannya.

Saya sangat mengerti, setiap ibu dan orang tua dimanapun ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. tapi sialnya, anak-anak ini hidup dalam dunia yang sudah disabotase oleh 1% pemodal yang rakus dan elit penguasa yang kejahatannya berselubung atas nama rakyat. Sehingga untuk mendapatkan yang terbaik itu, kita harus membarternya dengan nominal uang yang nilainya juga ditentukan oleh 1% orang yang menguasai sektor finansial dan Perbank-kan. Perempuan banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan sial-sial berkali lipat, sudah bekerja sedemikian keras, dengan upah yang tidak sebanding dengan peluh keringatnya, konstruksi sosial sering "menghukumnya" dengan berbagai label negatif yang dilekatkan kepada dirinya sebagai perempuan dan ibu. "ibu yang tidak peduli dengan anak dan keluarga", istri yang tidak taat pada suami", "perempuan yang lupa kodratnya" dan rentetan kata-kata lainnya.

bahkan, sudah berjibaku pula 99% perempuan melawan 1% pemodal dan elit yang menghegemoni, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan, kami masih dihadapkan dengan dunia sosial yang tak adil. perempuan masih distempel sebagai warga negara ke-2, pelengkap dan menjadi sasaran empuk dari ekspansi modal. tubuhnya dihargai murah dengan menjadi buruh dengan harga yang murah dan lebih kecil dari laki-laki dan, bahkan sering kali tidak dihargai. tubuh perempuan disasar pula sebagai "pasar" bagi pemodal, terutama industri kecantikan.

aaaaa,nampaknya tak cukup dengan kata-kata untuk ingin mengatakan bahwa saya mau menjadi bagian dari 99% perempuan yang melawan, saya mau menjadi bagian dari 99% ibu yang berjuang, dan saya mau menjadi bagian dari 99% rakyat yang tak mau tunduk pada kekuatan 1% di dunia yang jelas-jelas telah gagal membawa dunia ini pada kebaikan bagi seluruh semesta.

Moratorium, Masih di Langit!

2011-06-27T12:51:00.001+07:00

Moratorium kini jadi kata yang sering diperbincangkan: mulai dari jeda tebang hutan, jeda tambang, hingga jeda pengiriman TKI ke luar negeri. Bahkan, moratorium tebang hutan yang dulu seperti sebuah kemustahilan kini jadi keniscayaan.

Setidaknya, Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Norwegia terkait pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut. Beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan instruksi lewat Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Apakah ini angin baik setelah 10 tahun lebih dimimpikan oleh gerakan lingkungan? Sekilas iya, terutama jika melihat Inpres No 10/2011 dari kulit luarnya. SBY berkomitmen menghentikan izin baru hutan dengan jualan penurunan emisi hingga 41 persen.

Mari kita bicara mimpi moratorium hutan yang benar. Sebuah cita-cita untuk membenahi pengelolaan hutan yang karut- marut dan melahirkan berbagai kerentanan dan konflik kehutanan yang tak berkesudahan, yakni dengan melakukan jeda tebang setidaknya dalam kurun 15 tahun. Kurun waktu ini dianggap cukup untuk membenahi kerumitan pengelolaan hutan dan izin pengelolaan hutan yang tumpang tindih, yang menyebabkan rakyat semakin miskin dan bencana lingkungan.

Dalam mimpi gerakan lingkungan, moratorium hutan sekaligus untuk memberikan ruang bagi negara memfasilitasi rakyat dalam membangun ruang-ruang produktifnya. Kita tahu bahwa selama ini berbagai konflik di sektor kehutanan salah satunya disebabkan tidak dibukanya akses dan kontrol rakyat terhadap pengelolaan hutan.

Akan tetapi, waktu dua tahun yang ditetapkan untuk moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan gambut—sebagaimana tertuang dalam Inpres No 10/2011—tentu perlu dikritisi. Apakah dalam waktu dua tahun dapat menyelesaikan berbagai problem kehutanan yang sudah menggurita? Belum lagi ditambah praktik mafia di sektor kehutanan yang begitu kuat memengaruhi kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah?

Inpres No 10/2011 melakukan pembiaran terhadap pemodal karena izin sudah diberikan di kawasan berhutan, tanpa ada penundaan izin, termasuk evaluasi izin. Inpres ini hanya penundaan izin terhadap izin baru. Faktanya, di Kalimantan Timur, misalnya, selain hutan lindung dan kawasan konservasi, seluruh kawasan hutan telah dibebani izin. Ini berarti memang tak akan ada izin baru, tetapi yang ada adalah jual-beli izin.

Pelanggengan kekuasaan

Dengan kondisi kerusakan hutan yang begitu masif, sepanjang 2006-2007 saja deforestasi mencapai 2,07 hektar dan memusnahkan sekitar 5,17 miliar pohon berdiameter beragam, maka penundaan pemberian izin baru selama dua tahun tak lebih hanya wacana untuk melanggengkan kekuasaan, baik secara ekonomi maupun politik.

Jika melihat dari waktu penetapan Inpres No 10/2011, moratorium tampaknya akan jadi momentum dan dasar dari revitalisasi industri untuk mendorong optimalisasi, efisiensi, dan kompetensi industri kehutanan dan perkebunan.

Meskipun ada di luar, para pemodal berkonsolidasi. Mereka seperti kebakaran jenggot dan menuding isu moratorium yang didesak oleh organisasi lingkungan untuk kepentingan asing dan bertujuan menghambat majunya perekonomian nasional. Sebuah klaim yang tidak mendasar karena, kenyataannya, struktur ekonomi-politik neoliberal telah menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan alat-alat produksi nasional saat ini. Dominasi modal asing telah sangat besar menguasai seluruh sektor ekonomi, khususnya sumber daya alam. Nasionalisme hanya bersifat simbolisme karena unit-unit yang menjalankan ekonomi negara sesungguhnya tidak ada.

Jangan lupa, selain Inpres No 10/2011, SBY juga mengeluarkan Perpres No 12/2011—yang dikeluarkan hampir bersamaan—untuk penambangan di bawah hutan lindung. Jika realitasnya seperti ini, omong kosong jika kemudian moratorium akan menjawab krisis lingkungan dan dapat menyelamatkan hutan yang masih tersisa, apalagi memulihkan kondisi kerusakan hutan.

Melihat dari waktu moratorium yang hanya dua tahun dan adanya Perpres No 12/2011, tampaknya ini tidak lebih hanya sebuah cara bertransaksi dengan mendompleng isu lingkungan. Mengingat tahun 2013 akan ada persiapan Pemilu 2014, artinya akan ada ekstraksi besar-besaran pada 2013 atau menjelang 2014.

Sejak SBY mengumumkan moratorium, hingga mengeluarkan instruksinya dalam bentuk Inpres No 10/2011, faktanya moratorium yang dicita-citakan oleh gerakan lingkungan masih berada di langit. Dalam situasi seperti ini, lagi-lagi rakyat yang harus memilih jalannya sendiri untuk menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi di tengah pengurus negara yang abai. oleh : Khalisah Khalid ,Dewan Nasional Walhi

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2011/06/20/0238301/moratorium.masih.di.langit

Serdadu dan Konflik Sumber Daya Alam

2011-05-10T11:33:00.002+07:00

Oleh: Khalisah Khalid

Pengantar
Salah satu penyebab dari konflik agraria dan sumber daya alam di Indonesia adalah ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan terhadap sumber-sumber agraria dan SDA yang selalu dikuasai oleh elit baik di masa kerajaan, penjajahan, hingga paska reformasi saat ini.

Pada abad ke-19, raja Mataram telah menyerahkan kekuasaannya atas sebagian wilayah pulau Jawa kepada VOC, maka hutan-hutan di pulaiu Jawa menjadi hak milik VOC atau raja Mataram. Hal ini antara lain dapat disimpulkan berdasarkan plakat 8 September 1803 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua hutan kayu di Jawa harus dibawah pengawasan kompeni sebagai domein (hak milik negara) dan regalia (hak istimewa raja dan para penguasa). Tidak seorangpun boleh menebang atau memangkas apalagi menjalankan suatu tindakan kekuasaan. Kalau larangan ini dilanggar, maka pelanggarnya akan dijatuhi hukuman badan.

Paska kemerdekaan, pemerintah berupaya melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agrarian dengan mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 adalah suatu produk perundang-undangan yang dibuat untuk mengubah karakter negara kolonial menuju negara nasional yang merdeka, serta untuk menghapuskan segala bentuk sisa-sisa feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat. Para pembuat UUPA bermaksud untuk membawa rakyat ke arah keadilan sosial, kemakmuran dan kemajuan melalui penataan ulang penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Sayangnya, sebelum UUPA dilaksanakan, Indonesia mengalami pergolakan politik yang panas dengan meletusnya peristiwa 30 September 1965 yang diwarnai berbagai bentuk kekerasan dimana militer menjadi bagian dari cerita ini. Ada beberapa pihak yang menilai bahwa peristiwa 30 september tidak bisa dilepaskan dari actor-aktor eksternal salah satunya intervensi asing yang memiliki kepentingan ekonomi. Ini ditandai dengan keluarnya UU Penanaman Modal Asing dua tahun paska peristiwa 30 September 1965.

Meskipun dalam catatan sejarah kolonialisasi di Indonesia kita dapat membaca bahwa penggunaan kekuatan militer telah terjadi untuk membackup penjarahan sumber daya alam, faktanya kini penggunaan militer (isme) tetap digunakan. Tulisan ini ingin melihat sejauhmana peran atau keterlibatan militer (TNI/POLRI) dan watak militeristik yang dilakukan oleh organ sipil dalam setiap konflik agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tulisan ini juga hendak melihat bagaimana situasi dan kondisi perempuan dalam menghadapi militer(isme) dalam setiap konflik agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang selama ini masih minim menjadi perhatian banyak pihak baik institusi negara maupun gerakan masyarakat sipil.

Pengaman Modal
Konflik agraria dan sumber daya alam selalu bermula dari adanya ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan terhadap sumber-sumber agraria dan SDA yang selalu dikuasai oleh elit baik di masa kerajaan, penjajahan, hingga paska reformasi saat ini.

Hak menguasai negara (HMN) yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan berbeda oleh orde baru dengan “semuanya milik negara” hingga penguasaan kolektif masyarakat adatpun dianggap tidak ada. Orde baru membagi-bagi sumber-sumber agraria kepada kelompok-kelompok yang dikehendaki dapat mendukung kekuasannya, utamanya kepada pemilik modal asing. Kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan dari pasal 33 tersebut, tidak pernah dihitung. Jangankan kesejahteraan, justru rakyat sering kali dihadapkan sebagai “musuh” negara ketika mempertanyakan hak-haknya.

Dalam praktek semasa Orde Baru, kedudukan Negara yang dominan dalam perundang-undangan, terbukti telah dimanfaatkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk usaha-usaha peningkatan produktivitas tanpa memberi rakyat peran untuk berpartisipasi dalam pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu serta untuk menikmati hasilnya. Undang-Undang dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru menjadi alat legitimasi bagi negara untuk menjual sumber daya alamnya, tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada ketamakan dan kekerasan. Di masa orde baru, kekerasan dan korupsi menjadi pintu masuk dalam setiap investasi di Indonesia.

Karena semua cabang-cabang produksi dianggap milik negara, maka negara menggunakan seluruh perangkat dan kekuatannya untuk mengamankan investasi dan pembangunan, dengan jargon stabilitas ekonomi dan keamanan nasional yakni aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Kepolisian. Aparat keamanan baik TNI maupun Kepolisian digunakan oleh pemerintah dan atau pemilik untuk menggusur, merebut lahan masyarakat pada saat eksplorasi dan eksploitasi akan dimulai.

Di beberapa kasus, aparat keamanan terlibat dalam proses pembebasan lahan masyarakat agar masyarakat mau menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Jika tidak mau menjual tanah dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah dan korporasi, tidak segan-segan aparat keamanan melakukan ancaman untuk mengintimidasi warga. seperti yang dialami dalam kasus antara masyarakat dengan PT. Adaro dimana yang melibatkan aparat militer didalam proses ganti rugi lahan warga yang telah ditanami pohon karet. Pola ganti rugi yang melibatkan militer membuat warga tidak berdaya dan akhirnya menyerahkan tanah mereka diganti rugi dengan harga yang sangat rendah. Kepentingan umum, kepentingan pembangunan, kepentingan nasional selalu menjadi alasan pembenar bagi negara untuk “merampas” tanah warga. Kepres No, 55 tahun 1993 atau kini Perpres 65/ tahun 200 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum menjadi senjata sakti untuk memaksa warga melepas tanahnya dengan harga yang murah.
Aparat keamanan juga dipasang untuk menghadapi berbagai tindakan “perlawanan” yang dilakukan oleh masyarakat terhadap industry atau investasi di wilayah mereka, sehingga yang justru acap kali berhadapan adalah rakyat dengan aparat keamanan. Rakyat yang kritis atau menolak industry masuk di wilayahnya, akan dikelompokkan sebagai pihak yang melawan kebijakan negara. Aksi-aksi unjuk rasa dihadapi dengan penangkapan, penembakan, kriminalisasi dan intimidasi.

Kondisi inilah yang menyebabkan konflik agraria dan sumber daya alam antara korporasi yang ditopang oleh institusi negara dengan rakyat terus meningkat dari hari ke hari, dan bahkan di beberapa wilayah stabilitas keamanan bagi investasi menjadi legitimasi bagi aparat keamanan untuk melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani, nelayan dan kelompok rakyat yang selama ini memperjuangkan hak-hak atas sumber kehidupannya.

Bisnis dan Tali Temali Pelanggaran HAM
Selain menempatkan aparat keamanan sebagai “penjaga” modal dan kebijakan negara, ada peran atau keterlibatan lain yang dinilai berkontribusi besar bagi langgengnya praktek kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pengelolaan agraria dan sumber daya alam. Apalagi kalau bukan bisnis yang berada dibalik berputarnya roda investasi sumber daya alam, baik yang dilakukan secara institusional maupun non institusional.

Di masa orde baru, militer “dikaryakan” sosial, ekonomi dan politik sebagai pilar penjaga kestabilan pembangunan. Militer tidak hanya dikaryakan oleh pemerintah, tetapi juga pemilik modal. Praktek bisnis militer tidak hanya terjadi pada sector pengamanan modal tapi juga ikut aktif ikut serta sebagai pelaksana bisnis. Segala fasilitas, asset militer (tanah milik negara yang diperuntukkan bagi tiap angkatan) dijadikan modal dan infrastruktur pendukung bisnis.

Intensitas militer terlibat dalam konflik agraria erat kaitannya dengan aktivitas bisnis militer di lapangan agraria. Dimulai ketika militer ikut terlibat mengurus perkebunan ex Belanda yang di nasionalisasi. Jendral AH.Nasution sebagai kepala angkatan perang RI memerintahkan wakil direktur perkebunan dijabat oleh Tentara yang ditunjuk olehnya. Sejak saat itulah militer, terutama angkatan darat terlibat aktif mengelola perkebunan dan pertambangan.

Langgengnya bisnis militer di lapangan agraria seolah menjadi kesepakatan tak tertulis antar petinggi militer dan pimpinan nasional. Ketidaksanggupan negara membiayai anggaran militer menjadi legitimasi serdadu berkebun sawit, yayasan milik ABRI berbisnis tambang, dan kaum berseragam coklat menjadi raja hutan. (Danang Widyoko,dkk).

Nampaknya, inilah yang melanggengkan praktek pelanggaran hak asasi manusia dalam cerita pengelolaan agrarian dan sumber daya alam. Dimana bisnis militer saling terkait erat dengan watak dan praktek kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mengatasnamakan pembangunan (baca: modal) dan stabilitas keamanan negara dimana ladang-ladang investasi dianggap sebagai objek-objek vital nasional yang harus diamankan oleh aparat keamanan bahkan dengan dalih operasi militer. bisnis angkatan dan penggunaan asset militer untuk bisnis baik yang legal maupun illegal.
Setidaknya ada Sampai dengan tahun 2003 misalnya, tercatat nama 16 perusahaan yang termasuk dalam kategori objek vital dan mendapat pengamanan aparat TNI. Ke 16 perusahaan tersebut adalah PT Arun LNG, PT Exxonmobil Oil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembagapura, dan PT Puspitek Serpong.
TNI membangun 100-150 pos-pos militer disekitar perusahaan yang rata-rata dijaga oleh 25-50 personil. Per-hari, diperkirakan Exxonmobil menghabiskan dana sekitar Rp 33,75 juta sampai dengan Rp. 127,5 juta. Artinya, dalam setahun militer bisa mendapatkan uang jasa sekitar Rp 12,15 milyar sampai dengan Rp 45,9 miliyar. Bayangkan, begitu besarnya bisnis militer di bidang pengamanan korporasi yang berkedok objek vital negara.

Sebuah laporan yang diterbitkan Global Witness menyebutkan TNI sepanjang tahun 2001-2003 telah menerima uang keamanan dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., perusahaan pertambangan yang berbasis di New Orleans, AS untuk jasa pengamanan pertambangan mereka di Papua. Belum termasuk pengeluaran bagi pejabat militer seperti kepada Mayor Jenderal Mahidin Simbolon selaku Panglima Kodam VIII Trikora.
Kucuran dana tersebut selain melanggar hukum Indonesia, juga menimbulkan pertanyaan besar atas independensi TNI dan kepolisian dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Apalagi, ketika juga diakui oleh petinggi militer bahwa pasukan TNI digaji langsung oleh korporasi transnasional tersebut.

Tidak segan-segan, cap separatis, pemberontak dan label-label negative lainnya dilekatkan kepada masyarakat yang dianggap mengganggu kepentingan korporasi dan negara, dengan demikian, operasi militer menjadi legal untuk dilakukan seperti yang terjadi di Papua dan Aceh. Ini menjadi praktek nyata, bahwa operasi militer dimanapun, motif utamanya adalah kepentingan ekonomi.

Hal yang sama terjadi di Poso Sulawesi Tengah, konflik yang terjadi disana, diindikasikan kuat tidak lepas dari kepentingan ekspansi modal, Dimana Sejak pertengahan 1990-an, PT Inco, anak perusahaan Inco Ltd asal Kanada, sudah bernafsu mengeksploitasi biji nikel laterit di Bungku, wilayah Poso yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali sejak 2000. Tahun 1998, menjelang pecah kekerasan Poso, PT Mandar Uli Mineral, anak perusahaan Rio Tinto, korporasi transnasional Anglo-Australia, juga mengantongi kontrak karya untuk menambang emas di atas wilayah sekitar 550.000 hektar, di mana sebagian besar arealnya termasuk wilayah Kabupaten Poso. Masih banyak lagi modal yang masuk dan mendompleng dengan konflik berdarahnya, dan akhirnya berbagai kasus perampasan tanah terhadap petani beralih isunya menjadi konflik antar etnis dan agama.

Aparat militer juga bermain dengan bisnis pembacking-an kegiatan tambang illegal misalnya sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan yang melibatkan sebuah koperasi militer untuk menyediakan keamanan guna memperlancar kegiatannya dengan para penambang illegal di area konsesi tersebut. Misalnya kegiatan pengamanan para penambang illegal di Pongkor Jawa Barat. TNI diduga menjadi backing para penambang liar.

Bisnis militer di wilayah operasi pertambangan Trans-Nasional khususnya tambang emas, minyak, gas dan nikel yang mendapatkan Kontrak Karya dari pemerintah Indonesia untuk membangun imperiumnya sendiri dan seperti ada negara didalam negara, seperti mendapatkan keistimewaan lebih melalui private business yang dijalankan oleh militer. Industry tambang Berbeda dengan tambang batubara dan perkebunan yang kebanyakan dijaga oleh aparat kepolisian, yang tidak “serapih” bisnis militer.

Asset “Warisan” Penjajah
Selain terkait dengan bisnis militer, konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan khususnya dengan TNI juga terkait dengan asset warisan penjajah (baik Belanda maupun Jepang) yang dianggap semua tanah yang dulunya dikuasai oleh tentara Belanda dan Jepang secara langsung menjadi milik negara (TNI). Inila yang kemudian banyak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan TNI, karena kebanyakan tanah yang diklaim milik mereka, dulunya merupakan tanah rakyat yang direbut paksa oleh penjajah.

Kasus yang bisa merepresentasikan modus ini antara lain konflik TNI AL dengan masyarakat Alas Tlogo telah ada sejak tahun 1965. Lahan yang ditempati oleh masyarakat untuk tinggal dan berkebun diklaim sebagai asset TNI AL. demi mengusir masyarakat dari tanahnya, TNI melakukan berbagai upaya intimidasi dan puncaknya pada tahun 2007, terjadi penembakan yang menwaskan 5 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka-luka. Dalam hasil investigasi yang dilakukan oleh KontraS bahwa ditemukan fakta bahwa motif pengosongan lahan bukan hanya sekedar untuk lahan pelatihan tempur semata, tetapi ditemukan adanya penyewaan lahan kepada PT. Rajawali plus pengamanan terhadap penyewa.

Selain kasus Alas Tlogo di Jawa Timur, Hal yang sama terjadi untuk kasus Rumpin antara masyarakat rumpin dengan TNI AU Atang Sandjaya, selain klaim kepemlikan lahan yang diwariskan oleh “penjajah”, ditemukan ada indikasi bisnis tambang pasir diatas lahan tersebut.

Ada juga kasus di Bojong Kemang Kabupaten Bogor, bahwa tanah yang ditempati oleh warga diklaim milik TNI AU, bahwa pada tahun 1940-1945, tanah masyarakat disewa oleh angkatan udara jepang untuk kepentingan menyembunyikan pesawat tempur mereka. Setelah Jepang mengalami kekalahan, TNI kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka yang merupakan tanah “hasil rampasan perang” atau tanah warisan penjajah.

Meskipun belakangan juga terungkap, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh militer ternyata juga terkait dengan kegandrungan tentara berbisnis, misalnya dengan menyewakan tanah-tanahnya kepada perusahaan.

Militerisme Terus Berlanjut
Dalam perjalanannya, era reformasi mendesak agar militer segera kembali ke barak dan meninggalkan bisnis-bisnisnya. Sayangnya, desakan tersebut sampai saat ini masih jauh dari harapan. Militer dan kepolisian sampai saat ini masih menjadi anjing penjaga modal yang sangat baik. Faktanya, sampai saat ini, praktek kekerasan dan pelanggaran HAM masih kental mewarnai konflik sumber daya alam di Indonesia. Sebagian merupakan kasus-kasus lama yang tidak kunjung selesai dan semakin manifes, sebagian lagi merupakan kasus-kasus baru dengan menggunakan pola-pola dan pendekatan yang sama.

Setidaknya sejak jaman kolonial hingga saat ini, pelanggaran hak asasi manusia selalu berdampingan dengan ekspansi modal, dengan menggunakan seluruh kekuatannya termasuk kekuatan bersenjata dengan aktornya yang berubah-ubah. Misalnya, di beberapa kasus, kekerasan justru dilakukan oleh sipil seperti Polisi Kehutanan yang mengamankan konsesi tanah Perhutani, Satpol PP dan Pamswakarsa. Namun jika dilihat, sipil ini menggunakan pendekatan dan pola yang sama yakni militeristik dan tidak jauh dari induknya yakni militer dan kesemuanya dipersenjatai. Untuk kekerasan yang dilakukan oleh sipil seperti Pamswakarsa yang sering kali dibiayai oleh perusahaan, biasanya justru aparat keamanan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Industry ekstraktif baik tambang maupun perkebunan sawit skala besar merupakan industry yang kotor, penuh dengan praktek kekerasan dan sarat dengan pelanggaran HAM baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, social dan budaya, khususnya bagi rakyat yang hidup di lingkar area tambang dan perkebunan besar. Di berbagai wilayah operasi pertambangan dan perkebunan, keterlibatan aparat keamanan baik TNI maupun Kepolisian dalam mengamankan korporasi sangat kental. Konflik yang sering muncul antara korporasi dan masyarakat setempat, selalu menempatkan masyarakat sebagai korban.
Disinilah kita dapat mengurai tali temali antara peran militer yang menyalahgunakan kewenangannya (abuse of power) dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan akan digunakan oleh negara dengan mengerahkan semua kekuatannya termasuk militer dan aparat keamanan lainnya atau aparat keamanan justru membiarkan praktek kekerasan dilakukan oleh sipil yang berupa preman-preman bayaran, pamswakarsa atau milisi-milisi ketika berhadapan dengan warga. Inilah kerja kolaboratif yang sangat baik antara pemodal dengan negara (plus aparat keamanannya) untuk melanggengkan kekuasaan baik secara ekonomi maupun politik.

Perempuan dan Militer(isme)
Peran perempuan dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupan antara lain terlibat langsung dalam barisan massa aksi seperti ibu-ibu Sugapa memeluk pohon yang akan dirobohkan oleh PT. IIU di Porsea Sumatera Utara, ibu-ibu di Bojong Jawa Barat yang melakukan penghadangan mesin-mesin perusahaan yang akan masuk, dan bersama laki-laki melakukan reclaiming terhadap tanah-tanah yang diambil oleh perusahaan seperti yang dilakukan oleh ibu Werima yang berhadapan dengan PT. INCO di Sulawesi Selatan.
Ironisnya, peran dan perjuangan perempuan bersama komunitasnya untuk mendapakan hak-hak dasarnya harus berhadapan dengan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Seorang petani kelapa sawit perempuan bernama ibu Yuniar tewas ditembak oleh satuan Brimob ketika memperjuangkan haknya atas ketidakadilan dalam sistem perkebunan kelapa sawit PT. Tribakti Sari Mas di Kuansing Riau baru-baru ini.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai kasus terkait dengan konflik agraria, sumber daya alam dan perjuangan lingkungan hidup, bukanlah cerita baru. Dalam catatan WALHI, berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan dan komunitasnya, mulai dari kasus PT. Freeport Indonesia dimana mama Yosepha pernah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI, kekerasan yang dialami oleh opung Risma ketika berhadapan dengan aparat kepolisian dalam kasus dengan PT. Inti Indorayon Utama atau PT. Toba Pulp Lestari, ibu Nursiha yang ditangkap oleh aparat Kepolisian ketika berhadapan dengan perusahaan sawit. Selain kekerasan yang dialaminya sendiri, banyak perempuan yang harus kehilangan suami, ayah dan anak laki-lakinya ketika berhadapan dengan aparat kamanan negara.

Sebagian besar kita sempat berpikir bahwa saat melakukan aksi ketika terjadi konflik agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup, perempuan berada di barisan terdepan akan membuat aparat keamanan tidak melakukan tindak kekerasan. Ternyata apa yang terjadi tidaklah demikian, tanpa memandang siapa yang dihadapinya, termasuk ibu-ibu dan dihadapan anak-anak, tindak kekerasan dilakukan oleh alat negara seperti dalam kasus Indorayon ketika memblokir jalan atau kasus Rumpin yang berhadapan dengan TNI Angkatan Udara, saat ibu-ibu berada di barisan terdepan dan berhadapan langsung dengan ibu-ibu. Tanpa ada aba-aba atau peringatan, pasukan TNI AU langsung mendorong ibu-ibu hingga terjatuh, dan berujung pada penembakan terhadap massa aksi. Dalam kasus ini, selain satu orang tertembak di bagian leher, 1 (satu) orang remaja putri terkena tendangan sepatu di rusuk sebelah kanan.

Dalam kasus Bojong, saat melakukan sweeping dari rumah ke rumah, beberapa orang ibu dipukul oleh aparat dari Polwil dan Polres Bogor, bahkan ada ibu hamil yang didorong dan ditodongkan senjata dari belakang.

Bahkan di Ibukota, cerita kekerasan seperti banyak terjadi di pelosok-pelosok desa juga secara brutal dilakukan. Dalam kasus penggusuran pasar Barito, ibu-ibu yang melakukan aksi damai dengan membawa bunga, mesti merasakan sepatu Satpol PP. Kurang lebih 15 orang perempuan yang berada di barisan diinjak-injak, dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

Berbagai bentuk ketidakadilan telah dialami oleh perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, akibat peran, posisi dan relasi gender yang dilekatkan pada perempuan yang disebutkan sebagai kekerasan berbasis gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Kekerasan yang dialami akibat praktek kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI/POLRI), seterusnya melahirkan bentuk kekerasan lain yang disebabkan karena peran, posisi dan relasi gender yang dilekatkan pada perempuan. Beban ganda bagi perempuan yang kehilangan suami, ayah atau anak laki-lakinya terpaksa harus mengambil peran sebagai pencari nafkah keluarga, sementara dia masih harus mengurus peran-peran domestiknya.

Sayangnya, meskipun begitu berat resiko yang dihadapi oleh perempuan dan begitu besar peran yang telah dilakukan oleh perempuan bersama komunitasnya dalam memperjuangkan sumber-sumber kehidupannya. Masih sedikit perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM dalam konflik agraria, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Padahal, perempuan pembela HAM harus menghadapi berbagai ancaman dan bentuk pelanggaran. Mulai dari yang umum dihadapi antara lain pembunuhan, dan resiko kehilangan nyawa, penyiksaan, penganiayaan, pengrusakan property, kriminalisasi, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, intimidasi, penghancuran sumber-sumber penghidupan, pembunuhan karakter dan stigmatisasi. Selain ancaman dan pelanggaran yang akan dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan, ancaman dan pelanggaran yang khusus dialami oleh perempuan antara lain perkosaan dan pelecehan seksual dan serangan pada posisi dan peran ibu, istri dan anak perempuan.

Dalam kasus penangkapan yang dialami oleh ibu Nursiha, selain hak-hak dasarnya yang dilanggar, ibu Nursiha juga terpaksa tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai ibu yang menyusui bayinya yang baru lahir dan tiga orang anak lainnya.
Disinilah kita dapat menilai bagaimana peran militer(isme) dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan.

Penutup
Tidak ada yang berubah dari dulu hingga saat ini, dari jaman kolonial hingga paska reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan agrarian di Indonesia, menggunakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai pintu masuk untuk menguasai sumber daya alam dan agraria. Aktornya bisa mengalami perubahan, tapi korbannya tetap sama yakni rakyat yang seolah tak berwajah dan tak bernama. Dan perempuan menjadi korban yang mengalami renteng kekerasan berlanjut dan berlapis-lapis dari seluruh cerita yang bernama penjarahan sumber daya alam dan agraria.

Namun dari kesemuanya, yang diuntungkan dari watak pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif dan berwatak militeristik ini juga sama yakni segelintir orang baik pemodal, elit politik dan tentu saja alit dari aparat keamanan mulai dari TNI hingga elit di Kepolisian yang kesemuanya saling mengikatkan diri menjadi dan bertali temali dengan kepentingan masing-masing, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politiknya.

-----------------------------------------------
Tulisan ini telah disampaikan kepada Komnas Perempuan pada tanggal 26 Jnauari 2011 dalam kerangka penulian Pemetaan keterlibatan militer (ism) dalam konflik SDA

Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Analisa Hukum Kolonial di Tanah Merdeka, Hedar Laudjeng, http://www.huma.or.id/

Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Orde Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 1999.

Gali-Gali Jatam, Volume 3 Nomor 13, 2001

http://bhotghel.multiply.com/journal/item/19/KONFLIK_AGRARIA_DAN_BISNIS_MILITER

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm, dikutip dari Pelanggaran HAM; Warisan (Maut) Keterlibatan Militer dalam Bisnis, Mufti Makarim.

ibid
Siaran Pers Bersama, KONTRAS, IMPARSIAL, JATAM, MPI, WALHI, ELSAM, AMAN, ALIANSI PEREMPUAN MENGGUGAT, ICW, YAPPIKA, LSPP, YLBHI, akarta, 19 Maret 2003
http://ariantosangaji.blogspot.com/2010/08/kekerasan-poso-dan-ekspansi-modal.html
M. Islah,

Kronologi kasus Bojong dan Rumpin, WALHI.

Perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan

ASEAN Gagal Bertanggung Jawab dalam Menghormati, Melindungi, dan Memenuhi Hak-Hak Perempuan.

2011-05-07T15:13:00.003+07:00

Pernyataan Sikap Solidaritas Perempuan

Pada tanggal 7-8 Mei 2011, pemimpin negara-negara ASEAN bertemu ASEAN Summit ke-18 di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 3-5 Mei 2011, lebih dari 1300 delegasi masyarakat sipil dari 10 negara Asia Tenggara terlibat di dalam ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People Forum 2011 di Jakarta. ACSC/APF adalah ruang untuk memperdebatkan dan mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi politik ASEAN yang bertumpu pada pasar, mengabaikan prinsip hak asasi yang berdampak langsung pada hidup dan kehidupan buruh migran perempuan, nelayan, petani perempuan, perempuan adat dan kelompok-kelompok minoritas lainnya.

Secara spesifik, berbagai elemen gerakan perempuan di Asia Tenggara, termasuk Solidaritas Perempuan dari 10 daerah di Indonesia – terlibat aktif dalam mengkritisi berbagai kebijakan ASEAN. Kritik Solidaritas Perempuan (SP) berbasiskan pada pengalaman-pengalaman perempuan akar rumput yang mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis akibat peran gender sebagai perempuan, warga negara, buruh migran perempuan, perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan dalam konflik bersenjata dan konflik sumber daya alam, perempuan yang hidup di dalam hukum syariah, serta kelompok perempuan lainnya yang mengalami penindasan akibat identitas politik, seksualitas dan kepercayaan tertentu.

Solidaritas Perempuan menilai negara-negara ASEAN telah gagal dalam memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan Asia Tenggara dan Indonesia, pada khususnya. Kegagalan tersebut tercermin dalam beberapa pandangan Solidaritas Perempuan di bawah ini.

Regionalisasi Politik Ekonomi Pro-Pasar

Negara-negara ASEAN secara terbuka melayani kepentingan politik ekonomi global yang ditunjukkan dalam Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Budaya, serta Pilar Politik dan Keamanan ASEAN. ASEAN telah gagal melindungi hak-hak perempuan dari berbagai kebijakan yang mendukung eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam dan liberalisasi perdagangan.

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC) secara jelas berorientasi pada pasar global dan meminggirkan perempuan adat, perempuan pedesaan dan kelompok minoritas. Praktik-praktik perdagangan bebas yang mematikan produksi dan konsumsi lokal terus menguatkan peran Asia Tenggara sebagai produsen dan konsumen pasar global, yang menghilangkan kedaulatan perempuan atas lahan, pangan, pekerjaan, dan lingkungan hidupnya. Perempuan kehilangan lahannya, tidak berdaulat atas pangannya, dan dipaksa bermigrasi dalam upaya mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya. Bahkan, ketika bermigrasi, perempuan masih juga tidak mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai manusia, warga negara, perempuan dan pekerja, termasuk dalam hal kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS.

Konsistensi ASEAN mendorong kebijakan neoliberal secara terbuka terlihat dalam politik perdangangan bebas melalui FTA dengan melupakan prinsip pelibatan masyarakat, dan upaya memenuhi keadilan sosial-ekonomi rakyat, termasuk perempuan. Liberalisasi perdagangan melalui FTA secara nyata melanggar hak-hak perempuan dalam mengelola sumber-sumber produksi pangan mereka, dan bertentangan dengan upaya rakyat dalam merebut kembali hak-haknya dalam mengelola sumber-sumber produksi yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.

Proyek-proyek sumber daya alam, khususnya terkait energi, mineral, migas, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pengelolaan sumber daya air yang dirancang oleh ASEAN justru semakin memiskinkan perempuan dengan hilangnya lahan-lahan penghidupan, hilangnya akses atas air bersih, kerusakan lingkungan, dan akibatnya terhadap kesehatan. Bahkan, berpotensi mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim.

Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, ASEAN tidak juga mempunyai posisi politik yang kuat di dalam negosiasi perubahan iklim untuk mendesakkan negara-negara industri bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM. ASEAN justru terjebak di dalam skenario perubahan iklim yang dirancang oleh negara-negara industri dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (WB/ADB) untuk terus menguatkan perekonomian mereka dan menyerahkan tanggung jawab merespon dampak perubahan iklim lebih kepada negara-negara berkembang melalui proyek-proyek iklim. Pendanaan iklim yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari negara-negara industri sebagai pihak yang paling berperan dalam mengeluarkan emisi gas rumah kaca tidak dikelola untuk kepentingan negara-negara berkembang. Bahkan, negara berkembang dijadikan arena perdagangan, investasi dan jebakan hutang iklim melalui model Green Economy yang diskenariokan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Lemahnya Akses Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Proses ASEAN

Masyarakat sipil telah diakui keberadaannya di dalam Piagam ASEAN. Bahkan, jargon pemerintah negara-negara ASEAN mengatakan bahwa kebijakan dan mekanisme ASEAN berpusat pada rakyat. Tapi pada kenyataannya, rakyat dijadikan sasaran pasar untuk kepentingan perdangangan. Yang menyedihkan, tidak ada keterlibatan rakyat yang penuh dan berarti dalam seluruh proses ASEAN.

Tidak ada suatu mekanisme yang jelas untuk pelibatan masyarakat sipil di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat ASEAN. Proses konsolidasi masyarakat sipil belum juga menjadi bagian dari proses ASEAN. Negara-negara Anggota ASEAN tidak pernah secara serius menindaklanjuti hasil-hasil dari ACSC/APF sebelumnya. Hingga kini, hak-hak petani, nelayan, dan buruh migran perempuan di kawasan Asia Tenggara terus dilanggar dan tidak ada jaminan perlindungan yang dapat memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan. Perempuan terus menjadi pihak yang termarjinalisasi serta mengalami penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, masyarkat sipil tidak akan pernah berhenti mempertanyakan prinsip ASEAN yang berpusat pada kepentingan rakyat.

Desakan Solidaritas Perempuan
Atas dasar situasi tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak agar:

KTT ASEAN 2011, sebagai proses pengambilan keputusan tertinggi di ASEAN, menghasilkan mekanisme partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat sipil, khususnya perempuan.
ASEAN merevisi ASEAN Economic Community Blueprint menjadi model pembangunan komunitas ekonomi ASEAN yang berpusat pada kepentingan rakyat ASEAN.
ASEAN memastikan dan menjamin implementasi dari reforma agraria yang berkeadilan jender, mencakup pengelolaan sumber-sumber produksi pangan serta perdagangan yang adil dan berpihak pada kepentingan perempuan.

4. ASEAN membangun instrumen tentang perubahan iklim yang berperspektif keadilan iklim dan keadilan jender, serta memastikan adanya standar perlindungan hak-hak perempuan dalam pendanaan, kebijakan dan proyek-proyek iklim

5. ASEAN mendesak negara-negara industri untuk memenuhi tanggung jawabnya menurunkan emisi gas rumah kaca secara drastis serta menyediakan dukungan teknologi dan pendanaan bagi negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif, sensitif, dan responsif jender.

6. Negara-negara anggota ASEAN segera meratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya, serta menghapuskan kebijakan pemutusan kontrak dan deportasi atas dasar kehamilan dan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, dan menyediakan jaminan perlindungan sosial termasuk ketentuan untuk pelayanan kesehatan dan asuransi medis, serta mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi buruh migran dan anggota keluarganya.

7. ASEAN segera melahirkan Instrumen ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan hak-hak buruh migran pada tahun 2011 sebagai instrumen yang mengikat secara hukum, mencakup perlindungan bagi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya tanpa memperhatikan status hukum mereka, mampu menghapuskan praktik-praktik kekerasan, diskriminasi dan segala bentuk stigmatisasi terhadap buruh migran perempuan dan anggota keluarganya, serta harus sentisitif jender di dalam proses dan praktik migrasi, termasuk mengimplementasikan rekomendasi umum No. 26 dari CEDAW tentang pengakuan atas buruh migran perempuan.

8. ASEAN membangun instrumen untuk melindungi keragaman masyarakat sipil, termasuk di dalamnya kebebasan berkeyakinan dan keragaman budaya, serta perlindungan hak otonomi tubuh dan seksualitas perempuan.

Jakarta, 5 Mei 2011

Risma Umar

Ketua Badan Eksekutif Nasional

Solidaritas Perempuan

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh

Solidaritas Perempuan Palembang, Sumatera Selatan

Solidaritas Perempuan Kinasih Jogjakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Solidaritas Perempuan Kayangan Api Bojonegoro, Jawa Timur

Solidaritas Perempuan Jabodetabek, DKI Jakarta

Solidaritas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat

Solidaritas Perempuan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Makassar, Sulawesi Selatan

Solidaritas Perempuan Kendari, Sulawesi Tenggara

Solidaritas Perempuan Palu, Sulawesi Tengah

Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

2011-04-07T11:58:00.000+07:00

Perempuan memiliki kedekatan emosional dengan alam, terutama perempuan yang tinggal di pedesaan. Para perempuan pedesaan sangat menggantungkan hidup mereka pada lingkungan atau alam sekitar untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dewasa ini banyak terjadi ekploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin hilangnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya alam.

Buku ini memberi gambaran bagaimana perempuan dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya, dan juga memaparkan ketidakadilan gender yang dialami perempuan di pedesaan saat perusahaan dan industri ekstraktif, seperti perkebunan besar kelapa sawit, dan pertambangan masuk ke wilayah mereka.

Data Buku :

ISBN : 978-979-8071-76-8

Penerbit:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia - 2011

Jl. Tegal Parang Utara No. 14

Jakarta 12790

Telp. : (021) 791933, 7941672

E-mail : informasi[at]walhi.or.id

Website : www.walhi.or.id

Untuk mendapatkan buku ini baik versi cetak maupun e-book, silahkan menghubungi email jumi[at]walhi.or.id (Sdr. Jumi Rahayu)

Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim

2011-04-07T11:47:00.002+07:00

Perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender. Saat Negara absen menangani krisis akibat dampak perubahan iklim, maka perempuan menjadi korban ketidakadilan berganda. Dokumen ini menuliskan berbagai fakta lapang dampak perubahan iklim terhadap perempuan dari berbagai daerah di Indonesia; beragam latar belakang sosial, budaya dan ekonomi sertan upaya adaptasi mereka. Ia menyajikan argumentasi, mengapa Negara harus mengakui perempuan mengalami dampak berbeda dari lelaki. Mengakui perempuan memiliki peranan, pengetahuan dan pengalaman penting merancang dan menerapkan solusi terhadap perubahan iklim. Serta apa implikasinya jika Negara tidak mengindahkan hal itu.

selengkapnya di http://www.csoforum.net/multimedia/media-publikasi/248-keadilan-gender.html

Firms overlook the hands that feed

2011-03-22T10:22:00.000+07:00

Adianto P. Simamora, The Jakarta Post, Jakarta | Sun, 03/20/2011 2:24 AM |
Headlines

Limbuk, a housewife and farmer in Sepaso Induk village in East Kutai, East
Kalimantan, works 13 hours a day tending to her family’s rice paddy and
corn fields. She protects her crops from pests, mostly monkeys and wild
boars.

Her husband and four children, have something else to do.

Limbuk also plaits baskets to sell and prepares the meals for the family.
When it comes to family business, she takes most of the responsibility.

However, she, like other women in her village, is left out of any
decisions regarding the future.

Her house sits two kilometers away from a giant coal mine. The mine
operator is excavating large pits, one of them to be located in the
village.

The firm, however, only invited male villagers to discuss their pending
relocation. It also brought some of the men to Jakarta. Upon their return,
the men did not share what they discussed in Jakarta.

Limbuk’s story is recounted in a chapter of Women in natural resources and
environment management.

Bogor Agricultural University (IPB) of gender, food security and nutrient
division expert Ikeu Tanzih said women were increasingly marginalized in
the presence of extractive companies, from mining to palm oil plantations.

“Extractive industries are not friendly to women. The companies limit
women’s access to land for farming,” she said.

The firms also impede their access to clean water, she added.

She said the women also received unfair treatment from their husbands,
particularly those hired by the company.

A study by Ikeu found housewives from low-income families were more
responsible for food, education and housing compared to the husbands.

The study said women played a role as the family’s breadwinners, managing
natural resources and creating income. The study also showed 74 percent of
households relied on the women for their meals.

“Low-income families are prone to food crises if agricultural policies
continue to ignore gender issues.”

A report by the UN’s Food and Agriculture Organization in 1995 said women
produced more than 50 percent of the food for the world.

Indonesian Forum for the Environment (Walhi) activist Khalisah Khalid said
women had a wealth of local knowledge in preparing food for families, but
their roles were never acknowledged in the community.

Pernyataan MANUSIA dan SHI atas Bencana Nuklir di Jepang

2011-03-15T12:35:00.000+07:00

Kontak media:

Dian Abraham (0815-9487094)

dianabraham@yahoo.com

MANUSIA dan SHI menyampaikan rasa duka dan prihatin yang mendalam kepada seluruh masyarakat Jepang atas bencana alam maupun teknologi yang sedang berlangsung di sana. Sebagai masyarakat yang pernah mengalami gempa dan tsunami yang juga merenggut nyawa ribuan orang, kami dapat ikut merasakan kehilangan yang dialami saudara-saudara kami di Jepang saat ini. Demikian pula, kami sangat khawatir atas perkembangan situasi yang terkait dengan fasilitas nuklir Jepang yang telah menimbulkan korban terhadap masyarakat awam. Apalagi mengingat Indonesia pun terletak di kawasan ”ring of fire” yang sama dan bahkan berencana membangun PLTN.

Di Indonesia, dengan rasa menyesal pula kami menyaksikan sikap angkuh berbagai pejabat dan pakar lokal yang berlomba-lomba memberi penilaian yang masih bersifat dini kepada publik dengan rasa puas berlebihan. Padahal, keadaan darurat nuklir masih terus berlangsung dan keadaan di PLTN Fukushima Daiichi maupun PLTN Fukushima Daini masih dapat memburuk. Begitu pula, belum ada kabar jelas mengenai nasib PLTN Onagawa di prefektur Miyagi yang ibukotanya, Sendai, dilanda tsunami hebat.

Tidak hanya karena analisis yang dikemukakan umumnya sepotong-sepotong, tetapi juga kami meragukan kelengkapan data yang dimiliki mereka. Berdasarkan pengalaman berbagai kecelakaan nuklir dunia, terlihat jelas bahwa baik pemerintah demokratis maupun diktator, seperti Inggris, AS hingga Uni Soviet selalu membuat pernyataan yang meremehkan kecelakaan nuklir yang sedang dialaminya pada hari-hari pertama dan tidak memberikan data yang lengkap perihal fakta-fakta yang sedang berlangsung. Terlepas dari rasa hormat kami terhadap pemerintah (dan masyarakat) Jepang yang memiliki kesigapan dan kedisiplinan dalam menangani bencana konvensional, pemerintah Jepang tidak terbukti berbeda dari pemerintah-pemerintah tersebut di atas dalam masalah nuklir. Bahkan pada tahun 2002 lalu terungkap skandal penipuan data PLTN – yang tak lain dari PLTN yang bermasalah sekarang, Fukushima – oleh operator PLTNnya (TEPCO) untuk menutup-nutupi malapraktek mereka.

Karena itu, tanpa bermaksud merendahkan pengetahuan para pakar lokal, kami yakin tak seorang ahlipun tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di PLTN Fukushima Daiichi. Mereka hanya bisa mereka-reka dan berteori. Hanya pihak operator (yakni TEPCO) berikut pekerja reaktornya, badan pengawas Jepang, dan pemerintah Jepang yang paling mengetahui apa yang sedang terjadi di sana.

Oleh karenanya, demi kepentingan publik, kami memperingatkan para pejabat atau pakar untuk tidak menjejali masyakat awam dengan opini, komentar, atau analisis sepotong-sepotong yang tak dapat dipertanggungjawabkan yang bersifat memperdaya masyarakat hanya karena memiliki agenda tersembunyi terkait rencana PLTN di Indonesia. Adalah hal yang menggelikan sekaligus membodohi masyarakat mendengar suatu kecelakaan yang saat ini dikategorikan level 4 (dari tujuh level skala INES) disebut oleh “pakar nuklir” sebagai “tidak terjadi apa-apa”.

Kami mengecam pernyataan Menristek Sabtu lalu yang masih menegaskan rencana PLTN Indonesia. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan arogan pejabat IAEA beberapa waktu setelah kecelakaan Chernobyl bahwa “dunia sanggup menghadapi kecelakaan seperti Chernobyl setiap tahun”. Faktanya, hingga tahun ke-25, korban Chernobyl masih berjatuhan. Bahkan publikasi terbaru yang diterbitkan di AS mengungkap angka terbaru yakni korban meninggal yang mencapai nyaris satu juta orang.

Demikian pula, seperti halnya di Chernobyl, pengkambinghitaman juga mulai terasa dengan adanya pernyataan bahwa PLTN Fukushima seharusnya sudah harus ditutup karena sudah 40 tahun. Padahal, bukan rahasia lagi bahwa pihak yang sama pula yang bersikeras bahwa umur suatu PLTN adalah hingga 60 tahun. Dan industri nuklir pula yang saat ini memaksa berbagai pemerintah, mulai dari Jerman hingga AS, untuk memperpanjang masa pakai PLTN yang semula 30-40 tahun menjadi 60 tahun tanpa mempedulikan keselamatan publik.

Dan kami pun menyesalkan pernyataan menyesatkan bahwa PLTN dianggap sukses bila mampu mati otomatis atau dimatikan operasinya saat gempa. PLTN bukanlah obyek percobaan dalam suatu laboratorium yang patut dipuji hanya karena dianggap tidak lagi membahayakan manusia. PLTN adalah alat produksi yang berharga triliunan rupiah. PLTN yang mati otomatis setelah bencana gempa tidak berarti dapat dihidupkan kembali. Apalagi dalam hal reaktor di PLTN Fukushima yang mengalami ledakan. Hampir dapat dipastikan bahwa reaktor yang rusak sudah tidak dapat dipakai sama sekali. Setelah itu, PLTN tersebut masih harus ditangani secara khusus. Hilangnya investasi sedikitnya puluhan triliun rupiah, hilangnya jutaan kilowatt listrik yang dihasilkannya, dan bertambahnya biaya ekstra penanganan PLTN yang hancur tersebut sama sekali tidak menggambarkan keunggulan PLTN. Belum lagi jika beban itu ditanggung publik. Maka, jelas sekali bahwa itu adalah investasi yang sangat buruk yang sekaligus juga mempertaruhkan nyawa manusia.

Oleh karena itu kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh rencana PLTN dan mengalihkan seluruh dana publik tersebut untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan. Masyarakat Indonesia sudah kenyang dengan berbagai jenis bencana baik yang berawal dari peristiwa alam maupun kecerobohan manusia. Kami tidak butuh diperkenalkan lagi dengan jenis bencana baru seperti bencana nuklir.

Kepada pemerintah Jepang maupun seluruh pihak asing lainnya, kami menuntut penghentian total rencana ekspor PLTN ke Indonesia, termasuk berbagai bantuan finansial dan teknis kepada pemerintah Indonesia.

Akhirnya, kami menghimbau masyarakat luas untuk berdoa agar keadaan tidak bertambah buruk dan menambah berat beban masyarakat Jepang yang sedang berduka.

***

MANUSIA (Masyarakat Antinuklir Indonesia)

SHI (Sarekat Hijau Indonesia) http://sarekathijauindonesia.org/

Sya VII

2011-01-27T12:59:00.001+07:00

Sya ….
Di pojok ruangan aku menangis, aku merasa tiba-tiba takut kehilangan hidupku. Aku takut mati Sya, pergi disaat aku ingin memeluk cintanya dengan kesetiaan. Ketakutanku memuncak entah dari mana asalnya, tapi kurasa yang dikatakan laki-laki di rumah sakit itu telah membuat temperatur badanku naik tidak menentu, dan pengharapan hidupku seperti sedang diletakkan pada gelas yang retak. Aku telah mengalami kekalahan berkali-kali, dan kali ini sungguh kekalahan ini sulit kulalui.

Sya ….
Aku tau dia juga merasakan resah yang sama, takut yang membuatnya menatapku dalam keheningan gelap. Aku menuliskan keresahanmu dalam lemari hatiku agar aku bisa terus membukanya. Mengapa takut pada kematian, bukankah kematian adalah sebuah keniscayaan yang menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Jadi mengapa mesti takut menghadapinya, ikhlas menjalani semua ujian hidup karena semua yang berasal dari-Nya akan kembali kepada-Nya.

Sya…
Ajari aku tentang kehidupan, bagaimana memahami nilai-nilainya dan mampu menunjukkanku padaku bagaimana menghargainya. Yakinkan aku, bahwa Tuhan hanya mengujiku dalam sakit lahiriah, namun tetap menjagaku dalam kepanjangan kesetiaan keyakinan nilai kehidupan yang hakiki. sungguh aku ingin terus hidup dalam jiwa. Ada dalam sebuah pengharapan, meski tanganku sulit menggapainya.

Menjelang semua makhluk sibuk dengan ritual agamanya, menyembah pada sang pemilik kehidupan. Terdengar dengan samar-samar tanpa pengeras suara alunan adzan dari surau diujung kampung sana, yang membangunkan orang dari tidur lelapnya bersamaan dengan kokok ayam jantan yang ceria setelah persengamaannya semalam dengan sang betinanya. Di ujung sana, kala dua jingga bertemu di dataran tinggi yang sama.

Pagi-Mu sungguh indah, puji-puji syukur mengalir dalam bait-bait doa
berlomba dengan embun yang satu satu turun ke bumi, dan Kau masih menggenggam hatiku dengan cinta dan pengharapan.

Pusaran Modal dan Tubuh Perempuan

2011-01-24T17:27:00.003+07:00

Oleh: Khalisah Khalid

“Saya menggunakan cream pemutih, biar bisa lebih cantik”. Itu ungkapan seorang perempuan yang tinggal di salah satu daerah miskin di Jakarta. Bagi banyak orang, mungkin itu hal yang biasa karena memang banyak dilakukan oleh perempuan untuk mempercantik dirinya sesuai dengan definisi cantik versi iklan-iklan produk kosmetik bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang berkulit putih.

Tubuh perempuan dijadikan sebagai objek yang paling “empuk” untuk pasar industri ekstraktif, tingkat konsumsi pada perempuan dibangun oleh sebuah pusaran modal. Dari sini kita dapat menilai bagaimana pusaran modal telah mampu merubah pola konsumsi perempuan dan keluarganya, bahkan dalam menilai tubuhnya sendiri.

Sistem ekonomi politik kapitalistik yang menempatkan sumber daya alam sebagai onggokan komoditas, menggunakan perempuan sebagai “alat” untuk melanggengkan alir sistem kapitalisme yang dibangun oleh berbagai industri ekstraktif seperti industri tambang dan perkebunan skala besar. Peran perempuan ditempatkan sebagai objek pekerja yang kebanyakan adalah buruh kontrak atau buruh harian lepas, dengan upah murah dan bahkan seringkali buruh perempuan ini tidak mengetahui berapa penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari keringatnya sebagai buruh perkebunan besar.

Ketika perempuan kehilangan sumber produksinya, dan bekerja di industry ekstraktif, perempuan ditempatkan di bagian penyemaian, pembibitan dan panen dengan alasan perempuan lebih teliti dan lebih sabar, semua itu khas dilekatkan pada pekerja perempuan. Sementara justru disanalah tingkat resiko tinggi dialami oleh buruh perempuan, yang setiap harinya bergelut racun yang bersumber dari pestisida tanpa alat pengaman yang cukup untuk melindungi kesehatan perempuan.

Sayangnya selama ini, persoalan pengelolaan kekayaan alam belum dipandang dalam sudut pandang perempuan. Yang dibicarakan oleh pengurus negara hanya berurusan dengan harga, supply, demand, dan transaksi politik. Sangat jauh dari krisis dan seolah-olah tidak ada relasinya dengan apa yang dialami oleh perempuan dan komunitasnya.

Bahkan ketika terjadi bencana ekologis, cerita perempuan tidak pernah ada. Dalam kasus lumpur Lapindo misalnya, urusannya seolah-olah bergeser pada isu “jual beli” tanah yang lagi-lagi berurusan dengan laki-laki. Sementara hak-hak dasar perempuan yang tercerabut dari ruang hidupnya diabaikan. Padahal, hilangnya sumber-sumber kehidupan, mengakibatkan berkurang atau hilangnya esensi hidup perempuan itu sendiri sebagai manusia.

Pertarungan pada tubuh perempuan dalam isu lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam paling tidak bisa dilepaskan dari peta geo politik dunia dengan berbagai Forum Internasional, mulai dari deklarasi Stockholm pada tahun 1972, KTT Nairobi, KTT Bumi Rio de Janeiro sampai KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg yang diniatkan untuk membahas problem pokok global yakni lingkungan dan kemiskinan, dalam perjalanannya semakin bergeser.

Isu pembangunan bergulir semakin kuat dan mendominasi dinamika ekonomi politik global dan nasional. Namun dalam perjalanannya, gambaran pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, semakin jauh dari harapan. Kuatnya intervensi modal transnasional dan multinasional lebih mendominasi, untuk membatasi peran negara hanya sebatas pada ruang regulator dan fasilitator.

Ide pembangunan berkelanjutan justru banyak menjauhkan perempuan dari akses dan kontrolnya terhadap kekayaan alam. Isu pembangunan berkelanjutan yang dipraktekkan saat ini jelas mereduksi akar masalah yang dialami oleh perempuan, ketika pengatahuan sebagai eksistensinya yang khas sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat bernegara tergantikan oleh peran-peran teknologi. Revolusi Hijau menjadi contoh yang paling nyata, atas intervensi kapital atau pasar yang telah mengecilkan perempuan sebagai penjaga pangan (food gathering) yang melanggengkan reproduksi sosial perempuan dalam komunitasnya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, pada tahun 2007 paling tidak ada 52 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan terkait dengan isu pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Angka ini dapat menjadi sebuah petunjuk bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan mulai dari rumah hingga pekarangan dan negaranya, tidak lepas dari apa pertarungan perebutan pengelolaan kekayaan alam.

Sebuah potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup. Potret dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial yang paling rendah.

Jejak Utang di Konsevasi

2010-11-28T10:27:00.001+07:00

Oleh: Khalisah Khalid

Politik Utang
Debt for Nature Swap (DNS) yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dengan melibatkan salah satunya lembaga konservasi intrernasional sebagai partner swapnya terus bergulir, ditengah kritik publik yang keras terhadap utang luar negeri. Tidak kurang dari 21,6 juta US dollar utang Indonesia kepada Amerika Serikat yang dikonversi untuk membiayai program konservasi di 3 (tiga) kawasan hutan di Sumatera.

Dalam konteks utang luar negeri, mekanisme DNS merupakan sebuah skenario dari kreditor untuk “memaksa” negara pengutang tetap membayar utang mereka, karena mereka takut apabila negara pengutang gagal membayar utangnya. Skema ini merupakan sebuah cara untuk mengurangi utang luar negeri yang dipilih sebagai skema yang dianggap paling aman bagi negara pemberi utang dalam hal ini Amerika Serikat. Kepentingannya jelas, Indonesia terus membayar utangnya kepada USA, dengan memberikan fasilitas kemudahan.

Hal lain yang mesti dikritisi adalah syarat-syarat yang menyertai mekanisme swap tersebut. Selama ini setiap upaya mengkonversi utang luar negeri tidak disertai dengan menyebutkan syarat-syaratnya secara transparan kepada publik. Dalam konteks DNS, sejauhmana transparansi syarat-syarat tersebut diketahui oleh public, khususnya bagi masyarakat yang ditetapkan kawasannya sebagai wilayah penerapan konservasi di Sumatera yang dibiayai dari DNS.

Politik Konservasi
Dari pengalaman praktek-praktek kebijakan perluasan konservasi tersebut yang berlangsung sampai saat ini, konservasi diperuntukkan bagi kepentingan investasi baik melalui bisnis dengan menjual taman nasional atau mengalihkannya menjadi industri tambang dengan atas nama lingkungan dan berlindung dibalik kedok konservasi.

DNS tidak lebih merupakan sebuah alat untuk melahirkan multy effect player dalam bidang ekonomi, yakni pengusaaan kekayaan alam. DNS sebagai “pembuka jalan” menuju pengerukan sumber daya alam, khususnya pertambangan karena disanalah letak cadangan mineral dan gas. Paling tidak itulah yang terekam dalam jejak sejarah penetapan kawasan lindung oleh kolonial Belanda sebagai kawasan cadangan minyak dan gas.
Yang mesti diingat, masalah pokok konservasi dan lingkungan hidup di Indonesia bukan terletak pada pembiayaannya, melainkan pada kebijakan pengelolaannya. Selama ini praktek konservasi justru menjauhkan akses dan kontrol rakyat dari ruang hidupnya.

Ecological Debt
Mekanisme konversi utang luar negeri untuk lingkungan hidup, justru tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan restorasi lingkungan hidup, dalam hal ini manajemen pengelolaan kekayaan alam yang demokratis dan menempatkan masyarakat, paling tidak itulah pengalaman dari berbagai negara seperti Filipna, Kosta Rika, Guatemala dan hasil seminar yang dilaksanakan oleh Brasilian Institute for Economic dan Social Analysis pada tahun 1991. Lalu apa solusinya, pasti itulah yang menjadi pertanyaan yang selalu muncul ketika bicara soal pembiayaan pemulihan lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sejak tahun 2001 telah mengkampenyekan tuntutan pembayaran utang ekologi oleh negara-negara kreditor, sebagai sebuah tawaran alternative untuk merespon DNS. Selama ini kita mengetahui bahwa aliran dana utang dalam sejarahnya telah digunakan untuk membiayai industry ekstraktif negara industry seperti tambang yang telah mengeruk habis kekayaan alam dan menyisakan kerusakan lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia harusnya berposisi menuntut pembayaran utang ekologi terhadap negara-negara maju dengan pilihan penghapusan utang luar negeri dan tidak lagi mengambil utang luar negeri sebagai pilihan membiayai pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara lainnya, dan hal ini telah dilakukan oleh Bolivia dalam setiap perundingan dunia menangani perubahan iklim.

Perempuan, Tambang dan Negara yang Abai

2010-11-11T11:55:00.003+07:00

Perempuan, Tambang dan Negara yang Abai
Oleh: Khalisah Khalid

Industri Maskulin
Industry tambang terus mengeruk isi bumi tiada henti, dibarengi dengan terus menerus berbagai krisis yang mengikutinya. Marjinalisasi fungsi alam dan ekosistem bagi kehidupan bersama, mengorbankan kepentingan kehidupan perempuan, penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan system yang meminggirkan perempuan, menghancurkan kearifan tradisi dan budaya, dan kerap kali menggunakan kekuasaan yang berbasis pada kekerasan yang berujung pada konflik sumber daya alam. Inilah praktek industry patriarkis yang kini diwakili oleh berbagai industry ekstraktif, tambang salah satunya.

Galuh Wandita menyebut industry tambang sebagai bentuk industry yang maskulin dimana secara fisik dalam industry tambang menggunakan penetrasi alat berat untuk mengeruk isi bumi dan sifat pekerjaannya yang menggunakan dan sifat pekerjaannya yang membutuhkan teknologi canggih, ‘keperkasaan’, dan kekuatan penghancur yang kesemuanya bercirikan maskulin. Maskulinitas memang menjadi salah satu ciri yang melekat dalam pengelolaan sumber daya alam di berbagai belahan dunia, dengan menempatkan perempuan sebagai korban akibat dari praktek industry ekstraktif tersebut.

Pengucilan dan Pengabaian
Hampir dapat dipastikan, rentang kekerasan yang dialami oleh perempuan yang hidup di lingkar tambang, dimulai sejak masuknya industry tambang di wilayahnya. Pada tahun 2002 Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT) Kalimantan telah mencatat, bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mempunyai sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi perempuan akibat dari beroperasinya industry tambang antara lain kekerasan berbasiskan seksualitas perempuan seperti pelecehan seksual, perkosaan dan kawin lelang yang dialami oleh perempuan yang hidup di lingkar tambang. Kesehatan reproduksi perempuan yang hidup di sekitar wilayah tambang juga terancam akibat tercemarnya sumber air dari limbah tambang.

Fenomena munculnya lokalisasi prostitusi yang terjadi di hampir seluruh kawasan industry ekstraktif terutama tambang, memandang tubuh perempuan sebagai property yang bisa dijadikan komoditas untuk mengontrol mulai dari tatanan keluarga hingga komunitas yang hidup di lingkar tambang. Nampaknya industry tambang juga menyadari bahwa tubuh dan seksualitas perempuan dapat dijadikan sebagai alat atau menjadi sebuah medan pertarungan yang kritis untuk mendapatkan kekuasaan baik secara ekonomi maupun politik mulai dari pekarangan rumah hingga level negara.

Pengabaian dan pengucilan terhadap pengetahuan perempuan dalam berupaya menyelamatkan sumber-sumber kehidupan mereka, yang berbasis berbasis pada pengalaman dan kekhasan perempuan itu sendiri, termasuk bagaimana pengetahuan Ilmu-ilmu pengobatan banyak dikuasai perempuan dan pengetahuan menyadap aren menjadi gula merah seperti yang dialami oleh perempuan yang tinggal di lingkar tambang di Kalimantan Timur.

Setelah dijauhkan aksesnya, perempuan juga dibatasi kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupannya. Sehingga ketika bicara soal industry tambang, urusannya direduksi seolah-olah hanya terkait dengan pembebasan lahan, kompensasi dan ganti rugi, padahal di ruang itulah perempuan banyak tidak memiliki kontrol terhadap tanahnya.

Yang memprihatinkan tentu saja ketika perempuan kehilangan wilayah kelolanya dengan bertani, berkebun, membuat arang dan dan membuat gula merah, sehingga banyak perempuan yang tergantung hidupnya dari laki-laki baik suami, ayah, maupun anak laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh seorang ibu yang tinggal di Kutai Timur “perempuan tidak bisa makan kalau laki-laki tidak pergi bekerja senso kayu atau kerja lain yang dapat uang, karena semua sekarang harus dibeli, sungguh susah hidup sekarang.”

Dimana Negara?
Salah satu program Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak melalui evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Didalam Konstitusi, jelas disebutkan berbagai hak warga negara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap sumber-sumber kehidupannya dan pengurus negara berkewajiban untuk menjalankan mandat Konstitusinya. Sayangnya, apa yang tertera dalam Konstitusi tidak dijadikan sebagai landasan atau referensi untuk memenuhi kewajibannya. Hendri Saparani menyebutkan apa yang dilakukan oleh negara saat ini merupakan sebuah proses mengaburkan jalan untuk memenuhi kewajiban Konstitusinya, dan terus mereduksi peran-perannya melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Negara terus membiarkan praktek kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang masuk melalui rantai yang bernama pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi perempuan terhadap perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Negara Telah gagal dalam Memenuhi, Melindungi dan Menghormati Hak Pangan Perempuan”

2010-10-16T18:38:00.002+07:00

Pernyataan sikap Solidaritas Perempuan

Pada Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2010

Sejak dicanangkan konsep ketahanan pangan 14 tahun yang lalu dalam Resolusi Badan Pangan PBB tahun 1996 pada World Food Summit, ternyata kelaparan masih tetap mengancam warga dunia, termasuk Indonesia. Konsep pemenuhan pangan yang lebih diserahkan pada mekanisme pasar justru menambah angka kelaparan dunia yang pada tahun 2010 ini mencapai 925 juta, disbanding tahun 1996 yang hanya 850 juta jiwa. Sementara di Indonesia sendiri pada tahun 2010 ini angka kelaparan masih cukup tinggi yaitu 13,8 juta jiwa atau sekitar 6% dari jumlah penduduk menderita rawan pangan (World Development Indicator, 2007) dan 23,2 jiwa di pedesaan masih hidup di bawah standar kemiskinan (FAO). Data ini dikuatkan dengan berbagai berita tentang kasus kelaparan, kurang gizi dan gizi buruk yang secara sporadis masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jatim, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Fakta ini jelas merupakan indikasi nyata dari kegagalan negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya memenuhi hak pangan rakyat.

Fenomena yang lebih memprihatinkan adalah bawah korban kelaparan yang paling rentan dan meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan yang masih diskriminatif dan belum mengacu pada Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Situasi ini diperparah dengan kulture masyarakat patriarkhi masyarakat yang memposisikan perempuan sebagai pelayan keluarga yang lebih mendahulukan angggota keluarganya dalam konsumsi. Hal ini sungguh ironis sementara perempuan adalah yang mengandung dan melahirkan generasi justru paling akhir dalam mendapatkan kecukupan gizi.

UU Pangan NO.7 tahun 1996 ternyata belum mampu memberi jaminan dalam pemenuhan pangan rakyat. Dalam undang-undang ini belum ada ketegasan tentang tanggung jawab negara dalam memenuhi (fulfill), melindungi (protect), dan menghormati (respect) hak pangan rakyatnya. Akibatnya indikator pemenuhan pangan seperti ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), penerimaan(acceptibility) dan mutu(quality) masih jauh dari harapan bagi masyarakat yang hidup dibawah kemiskinan.

Solusi yang diambil pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kelaparan atau kelangkaan pangan hanya bersifat sementara bahkan berpotensi menambah persoalan baru, seperti impor beras dan program raskin. Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dan tidak berusaha memperbaiki sistem secara mendasar seperti mekanisme distribusi dan produksi pangan yang secara menyeluruh akan mempebaiki ketersediaan, keterjangkauan, kesesuaian pangan lokal setempat, dan kualitas pangan rakyat. Sebaliknya, kebijakan pasar bebas yang disepakati lewat WTO dan FTA juga telah menguras sumber pangan rakyat dengan berbagai kegiatan perdagangan seperti ekspor hasil laut dan perkebunan. Sungguh tidak masuk akal sementara banyak rakyat yang menderita gizi buruk dan kurang gizi justru mengeskpor pangan berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh rakyat sendiri.

Selain itu, perubahan iklim juga menambah ancaman pengurangan ketersediaan pangan baik langusng maupun tidak langsung. Iklim yang tidak menentu seperti curah hujan berlebihan atau sebaliknya kekeringan dan munculnya hama mengncam stok pangan. Ironisnya, anggaran pemerintah terkait dana ikli lebih terkonsentrasi pada dana mitigasi, bukannya adaptasi terhadap dampak iklim. Lebih para lagi, kebijakan iklim dalam program mitigasi juga berpotensi mengancam alat-alat produksi pangan seperti konversi lahan dari pertanian dan hutan produksi menjadi perkebuna n industris seperti sawit, tebu, jagung, dan jarak.

Fakta lain yang terjadi di negara ini adalah ’ketidakberdayaan’ pemerintah dalam mengontrol harga pangan pokok rakyatnya yang sangat ditentukan oleh pasar. Kenaikan harga pangan yang sering terjadi ini tidak akan berpengaruh bagi masyarakat kelas atas, tetapi sangat berdampak bagi rakyat miskin. Sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang memberi sangsi tegas dan serius bagi piha-pihak yang telah meresahkan rakyat banyak dengan mencari keutungan pribadi. Lebih memprihatinkan kenaikan harga pangan ini, selain merugikan masyarakat banyak sebagai konsumen, sama sekali juga tidak dinikmati oleh petani sebagai produsen pangan. Ini juga merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak pangan rakyat.

Untuk itu, melihat berbagai akar persoalan pangan di berbagai wilayah seperti di Palembang, Jateng, Jatim, NTT, NTB, dan Sulawesi, maka yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah bagaimana rakyat bisa mengakses sumber-sumber produksi seperti tanah dan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, kredit) sehingga mampu memproduksi pangannya sendiri. Memberikan rakyat alat-alat produksi akan memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memproduksi pangannya sendiri sesuai dengan sosial budaya dan memutus rantai ketergantungan pada pangan impor. Seharusnya bangsa ini malu mengaku sebagai bangsa agraris bila rakyatnya yang bermata pencaharian sebagai petani sebagai produsen petani justru menerima beras miskin yang berasal dari beras impor!

Melihat situasi dan kondisi di atas, amka pada Hari Pangan Sedunia ini, Solidaritas Perempuan menyerukan dan mendesak kepada negara untuk:

1. Segera melaksanakan pembaharuan agraria yang melibatkan dan memberi akses perempuan dalam pelaksanaanya.

2. Segera merevisi UU Pangan No. 7 tahun 1996 baik segara ideologis, dasar filosofis, maupun materi untuk lebih meneka nkan tanggung jawab negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak pangan rakyat

3. Segera menghentikan program bantuan beras miskin dan menghentikan ketergantunga pada pangan impor, serta lebih memberdayakan petani dengan memberikan akses alat-alat produksi sehingga merka bisa berdaulat atas pangnnya sendiri

4. Menata ulang kembali kebijakan pangan secara keseluruhan, seperti sistem distribusi pangan dan kebijakan pasar bebas untuk melindungi produk pangan dalam negeri.

Jakarta, 16 Oktober 2010

Sekretariat Nasional

Jl. Siaga II No.36 Pejaten Barat – Pasar Minggu

Jakarta Selatan

Email : soliper@centrin.net.id, Telp: 021-7918308. Fax: 021-79831479

Politik Banjir

2010-10-08T10:38:00.005+07:00

Politik Banjir
Oleh: Khalisah Khalid

Pembelokan Kepentingan
Menarik, apa yang dinyatakan oleh Jusuf Kalla bahwa banjir merupakan imbas dari kerusakan lingkungan. Kalla juga mengatakan, tata kota di Jakarta dan sekitarnya harus dibenahi. ”Pembenahan kawasan hijau wajib segera dilakukan untuk penyerapan air. Sungai-sungai harus diperlebar, dikeruk, dilestarikan.” (Kompas, 15 Februari 2010).

Saya setuju, salah satu penyelesaian banjir adalah dengan pembenahan tata kelola kota yang saat ini sudah amburadul. Tapi yang menjadi kekhawatiran berikutnya adalah ketika solusi ini ditelan mentah-mentah oleh pemerintah tanpa pernah melihat akar persoalan secara kebih struktural. Yang terjadi adalah persis paska banjir tahun 2007, pembenahan kota dilakukan secara besar-besaran. Penggusuran marak terjadi dimana-mana, dan yang disasar adalah permukiman warga miskin dengan mengatasnamakan pembangunan kawasan hijau dan pengendalian banjir.

Inilah yang mesti dilihat secara lebih jauh, bahwa melihat persoalan lingkungan tidak bisa hanya dari aspek teknis lingkungan. pendekatan ekologi politik digunakan untuk mengkaji aspek politik, ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab utama degradasi lingkungan dan kekayaan alam (Blaikie and Brookfield, 1987). Bahkan selain menggunakan analisis structural, ekologi politik kontemporer juga menggunakan keterkaitan antara pengetahuan, kekuasaan, dan wacana.

Ruang terbuka hijau (RTH), memang menjadi kebutuhan mendesak bagi kota Jakarta yang memiliki laju kerusakan lingkungan hidup begitu tinggi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta dalam study cepat yang dilakukan dengan wawancara terhadap 1000 orang warga krisis di Jakarta, mendapatkan hasil bahwa kualitas hidup di Jakarta memang semakin buruk. Tingkat polusi udara yang begitu tinggi, persoalan sampah dan banjir yang setiap tahunnya mendatangi kawasan padat huni ini.
Jakarta dan kota-kota besar lainnya juga mengalami fragmentasi ruang publik yang begitu besar, akibat konversi untuk kepentingan kawasan komersil, ruang interaksi sosial warga Jakarta, yang sekaligus memiliki fungsi ekologis, telah beralih menjadi pusat perbelanjaan yang kemudian didefinisikan sebagai ruang publik.

Nampaknya, ini bukan lagi persoalan perbedaan interpretasi. Ini sudah menyangkut persoalan perbedaan kepentingan, dan pemerintah dalam hal ini lagi-lagi memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan warga miskin, sehingga kepentingan warga miskin dapat dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih besar yakni kepentingan modal.

Wacana tentang lingkungan hidup kini diadopsi oleh pemegang kekuasaan dan pasar, dengan bungkusan modernisasi ekologis (ecological modernity), dan pembangunan berwawasan lingkungan (green developmentalism), tujuannya jerlas yakni untuk kepentingan politik dan pasar, dengan menyingkirkan rakyat yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik.

Bahkan dengan mengusung pendekatan Green Developmentalism, isu lingkungan kemudian bergeser menjadi komoditas baru diantaranya bisnis perumahan yang kini semakin marak diiklankan lewat media massa. Sebagai komoditas ekonomi, sasarannya juga jelas yakni kelas menengah keatas yang tingkat konsumsinya melampaui daya dukung lingkungan. Bukan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan yang hidup dan sehat sebagaimana yang diamanahkan dalam Konstitusi yang menjadi hak semua warga negara.

Mengelola Kota
Kepentingan ekonomi memang jauh mendominasi kebijakan pemerintah, dibandingkan dengan isu keberlanjutan kehidupan bagi rakyat dan lingkungan. Perebutan kue pembangunan, selalu dimenangkan oleh pasar dan industri yang menguasai tata konsumsi dan tata produksi masyarakat. Penegakan hukum untuk mengimplementasikan peruntukan perencanaan ata ruang wilayah sebagai ruang terbuka hijau, hanya berlaku untuk warga miskin, tidak berlaku untuk investasi.

Karenanya, pengurus negara harus merubah solusi dalam menangani problem perkotaan, dan hal pertama yang mesti dilakukan adalah bagaimana merubah kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang dipilih. Persoalannya bukan pada seberapa tinggi populasi penduduk di kota-kota besar, tapi seberapa jauh distribusi lahan dan tingkat konsumsi masyarakat dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Pengelolaan tata kota tidak hanya dengan melihat aspek teknisnya semata, meskipun itu memang lebih menarik karena putaran uang untuk proyek akan sangat besar. Terlebih, dalam kurun waktu 10-15 tahun kedepan, kota akan menjadi tempat pengungsian terakhir ketika desa tidak lagi dinilai bisa memberikan jaminan atas kesejahteraan dan produktifitasnya, sementara kota memiliki daya dukung ruang yang terbatas. Artinya, yang dibutuhkan adalah kebijakan pengelolaan kota dan tata ruang yang berkeadilan, baik untuk lingkungan maupun keberlanjutan kehidupan rakyat, terutama kelompok rentan seperti miskin kota.

2010-05-22T19:41:00.002+07:00

cintaku mati muda
asaku mati muda
nuraniku mati muda
entah .............
apakah masih ada
waktu untuk sebuah
cita reformasi
yang kematiannya
menghentakkan keyakinan kita
karena
tak seharusnya
dia mati muda juga

(lie 0403)

Marsinah - Puisi Linda Christanty

2010-05-08T11:54:00.000+07:00

Aku tidak tahu bagaimana menari dan memainkan gitar dengan benar
Jari-jariku ini terasa kasar karena bekerja
Dan lagu yang kudengar adalah perintah dan bising mesin setiap hari
Tak bisa mengiringi aku menari

Aku tidak sendirian tapi kami tak boleh bicara
Tentang upah yang rendah, kontrakan yang pengap
Dan mengapa kami tak pernah bisa membeli
Baju atau sepatu yang kami buat sendiri

Kami tak boleh menjadi teman
meski bersama-sama setiap hari
Suatu hari kami mulai bicara dan berteman
Dan aku benar-benar tidak sendirian

Kami menamai hari baru yang tak ada dalam kalender: pemogokan
Hari itu juga beberapa temanku tak pulang kerumah,
Orang-orang berseragam membawa mereka pergi
Aku mencari mereka dan akhirnya tak pernah pulang

Tapi jangan mengenang hari ini dengan sedih
Nyanyikan lagu gembira berirama cepat
Dan mengajak semua orang menari
Biar keringat kita yang menetes hari ini
Terbit dari rasa kebebasan
Karena keringat kita setiap hari mengalir dipabrik-pabrik
Dalam perintah dan bising mesin

jakarta, 6 mei 2010
diminta dengan sangat cepat oleh Wilson dan John Tobing

sumber : indoprogress.blogspot.com

Partai Hijau, Terobosan Pembaruan Politik (usang) Indonesia

2010-05-07T11:09:00.001+07:00

oleh: Andreas Iswinarto

Partai Hijau? Terobosan politik di tengah politik kebangsaan Indonesia yang makin usang, bebal dan busuk? Demokrasi tanpa Demos, Politik Representatif tanpa Representasi.

Anda tentunya tahu perkakas bernama pengungkit. Perkakas kecil, sederhana dan cerdas. Dengan mendayagunakan energi yang kecil tapi mampu mengungkit benda yang berat. Saya berpikir Partai Hijau dapat dianalogikan dengan perkakas ini. Atau menjadi ‘tipping point’ (meminjam Malcom Gladwell) pembaruan politik kita. Atau ‘the turning point” (titik balik peradaban) meminjam Fritjof Capra.

Small is Beautiful, Small is Powerful.

Apa pandangan dan komentar anda? Menurut anda bagaimana menjadikan itu mungkin? Lebih jauh lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan itu mungkin?
(silah menuliskan gagasan cemerlang anda di kolom komenter dibawah artikel ini atau bisa juga ke email kerja.pembebasan[ad] gmail.com)

Akhir kata tidakkah inspiratif bagian penutup global green charter (piagam kaum hijau sedunia) “greens will support each other personally and politically with friendship, optimism anda good humour and not foget to enjoy ourselves in the process!”

selengkapnya di http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2010/05/partai-hijau-terobosan-pembaruan.html

2010-04-18T09:51:00.001+07:00

beli ikan di pasar Jum’at
Mancing dulu di pinggir kali
aye ame rombongan datang dengan segala hormat
mohon diterime dengan seneng hati

Rombongan calon mempelai laki-laki akan dicegat di depan pekarangan rumah, “eh, bang. Jangan asal nyelonong dong, main masuk-masuk aje ente nggak pake permisi”. “emang ada syaratnye bang”, dijawab “eh, ente boleh masuk kalau udah penuhi syarat-syaratnye”.

Berbalas pantun seperti penggalan pantun di atas, merupakan satu syarat pembuka yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya sebelum diterima masuk ke dalam pekarangan rumah, selain 2 (dua) syarat lainnya yang tidak kalah beratnya.

Syarat berikutnya adalah saling “adu pukul” alias main silat, yang menang baru boleh masuk. Sudah bisa ditebak, pastinya jagoan dari pihak laki-laki yang menang. Sepukul dua pukul, jagoan dari pihak laki-laki dan perempuan menunjukkan kebolehannya bermain silat.

Eit, biarpun sudah menang jagoan calon mempelai laki main silatnya. Palang pintu belum bisa dibuka sebelum syarat terakhir dipenuhi yakni baca syair Sike yang berbahasa arab yang berisi pujian dan doa-doa agar kedua mempelai bisa bahagia. Nah, setelah semua dipenuhi, barulah calon mempelai laki-laki bersama rombongan dipersilahkan masuk.

Buka palang pintu merupakan prosesi yang satu sama lain seperti menjadi jalan cerita (alur) sebuah peristiwa, dan dari proses kawinan orang Betawi ini kita bisa melihat berbagai budaya menjadi satu kesatuan yang indah. Mulai dari arakan-arakan calon pengantin dengan iringan hadrah dan marawis yang jika boleh dibilang berasal dari budaya arab, mercon alias petasan yang konon merupakan kebudayaan Cina dimana saban acara-acara besar di Betawi tidak pernah ketinggalan. Sampai berbalas pantun dan silat yang banyak ditemui pada kebudayaan Melayu.

Rasanya belum cukup afdol, jika prosesi buka palang pintu ini tidak dilengkapi dengan aneka makanan dan minuman betawi seperti asinan betawi, kue selendang mayan dan bir pletok. Kue selendang mayang dan bir pletok merupakan jenis makanan dan minuman yang sudah jarang ditemui, dan menariknya keduanya memiliki sejarah namanya masing-masing. Konon keduanya juga punya rasa yang enak, hmmmm yummy (hanya bisa membayangkan) karena saya juga tidak bisa mencicipinya. Kami berdua masih harus duduk manis di pelaminan yang berbentuk teras rumah adat Betawi. Teman-teman kami yang kebetulan berasal dari luar Jakarta menyebut ini rumahnya si Doel, mungkin karena mereka penggemar si Doel Anak Sekolahan. Hehehe….

Arakan bersama sepasang roti buaya dibawah pohon kembang kelapa yang bertabur duit recehan, berbalas pantun, berpencak silat, membaca sike menjadi satu cerita yang menarik dan sangat berbekas dalam perjalanan kehidupan kami berdua. Dibumbui sedikit cerita kumpeni di sela-sela waktunya. Semula mau dicut, tapi untuk apa juga menipu sejarah bahwa kumpeni sedikit banyak juga mempengaruhi peristiwa atau kehidupan orang Betawi, pun juga budayanya. Misalnya di waktu-waktu yang lalu, pengatin juga ada sessi menggunakan pakaian bergaya eropa. Juga bir pletok sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang-orang Belanda atau orang Betawi menyebutnya dengan kumpeni.

18 April 2010, satu tahun usia perkawinan yang telah terlalui, melihat kembali rekaman proses perkawinan kami (karena waktu itu saya yang menjadi “tuan putrinya”), saya seperti sedang menyaksikan sebuah percampuran berbagai budaya yang mengalir dan hidup bersama di sebuah entitas yang bernama Betawi. Sebagai anak yang lahir dan dibesarkan di Betawi, sungguh saya mensyukuri dilahirkan dari sebuah perpaduan kebudayaan yang sangat kaya. Disini saya mengamini apa yang dituliskan oleh Lance Castle dalam Melting Pot, di Jakarta, Tuhan sedang membuat orang Indonesia.

Aaaaah, akhirnya satu pintu telah kami buka dan lalui bahkan dengan dua perpaduan budaya Betawi dan Banjar. Semoga kami masih bisa terus melangkah bersama, karena kami meyakini cinta dapat membebaskan.

(kk, 18 april 2010)

Kekerasan, Wajah Pengurus Negara dalam Politik Ruang

2010-04-15T21:51:00.001+07:00

Kasus yang terjadi di Koja Tanjung Priok Jakarta Utara (Rabu, 14 April 2010), merupakan satu dari sekian banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia dengan berbagai politik kepentingannya. Sebelum peristiwa yang terjadi di Priok, berbagai kasus penggusuran dengan menggunakan kekerasan kerap terjadi di berbagai kota di Indonesia, dan korbannya kebanyakan adalah orang-orang miskin yang selama ini tidak memiliki akses dan control terhadap ruang hidupnya (ruang ekonomi, ruang social maupun ruang budaya) masyarakat dengan mengatasnamakan penataan ruang.

Politik tata ruang di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta sarat dengan pertarungan kepentingan. Selama ini penataan ruang di Indonesia didominasi oleh kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan rakyat lainnya, apalagi kalau bukan kepentingan yang memiliki kekuatan baik secara ekonomi yang diwakili oleh pemilik modal maupun kekuatan politik yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui alat-alat kekuasannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Belakangan di banyak tempat dalam kasus penertiban dan penggusuran permukiman dan tempat mencari makan warga miskin, Satpol PP menjadi aktor utama dan menampilkan watak dan prilaku yang bercorak militeristik.

Penataan ruang, seharusnya juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua orang, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini tidak memiliki akses dan kontrol yang cukup terhadap proses pembangunan perkotaan. Penataan ruang kota saat ini masih diskriminatif bagi kelompok rentan seperti kelompok miskin kota. Politik penataan ruang tidak memberikan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fullfil) terhadap ruang hidup warga negaranya, orang-orang miskin yang selama ini telah memberikan subsidi kepada negara melalui cara bertahan hidup mereka dengan bekerja di sektor informal seperti menjadi pedagang asongan, pengamen dan lain-lain yang sesungguhnya sedang membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kekerasan dan premanisme bahkan tidak dibenarkan dengan alasan apapun, karena ketika kekerasan digunakan sebagai pemegang kendali dalam pengelolaan kota, maka jarak antara pengurus negara dan rakyat yang mengalami krisis akan semakin jauh, bahkan berada di ruang yang saling berbeda.

Melihat Fakta-Fakta tersebut, Sarekat Hijau Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Negara menghentikan praktek-praktek kekerasan dan tindakan diskriminatif dalam politik penataan ruangnya
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas ruang hidupnya secara ekonomi, politik, social dan budaya yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia
3. Membubarkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini selama ini hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan pemilik modal

Contact person:

1. Koesnadi Wirasapoetra (Sekretaris Jendral) : 081288044608
2. Khalisah Khalid (Biro Politik & Ekonomi): 0813 111 87498

Karya Luar Biasa Bengkel Menulis 13.13

2010-03-22T09:46:00.003+07:00

Buatku, pagi ini sungguh indah. bumi bermandikan hujan, setelah panas lama "menyetubuhinya". Aku memilih duduk disamping jendela kamar, sembari membuka kembali kumpulan file-file yang bersemayam lama di lemari otakku. Mengingat lagi, bahwa ada teman-temanku yang lama tak kusinggahi dan aku pernah menautkan janji untuk kembali menemui mereka di bengkel menulis yang pernah kami ciptakan bersama.

Sungguh, buatku itu janji yang hendak kurajut bersama dengan teman-teman muda belia, yang telah memahatkan karya luar biasa lewat goresan tangannya. Ijinkan aku kembali menuangkan maha karya Dwi dalam Gadis Itu Amira, Mita dalam Arti Sebuah Tangisan Firsa dan dan Eka dalam Sampaikanlah Walau Satu Ayat. Karya ketiganya, sungguh menjadi inspirasi buatku.

Sampaikanlah Walau Satu Ayat

2010-03-22T09:40:00.002+07:00

Oleh: Eka
Siswi SMK TI Airlangga-Samarinda

Berawal dari memperbaiki sebuah computer dirumah seorang sahabat …..
Hari itu melelahkan memank apalagi ne kan bulan pwsa Puaaanassnya Bisa dibayangkan ,tapi bingun mw gman lagi ne computer kok gak baik2 yeah …..

Huft …..pusink aq ….
Siti : duch nur qw pusink nah dari tadi kok tetep kagak bisa baik yea ne computer padahal dah dibongkar berapa kali juga ….
Nur ; ough ….gitu yeah , yea dah qt break dulu smbil siap2 menunggu waktu buka . . .( dengan nada sedikit kecewa )
Siti : wah …qw lum smpat minta jemput neah …gmna dunk qw bka pWsa disini yah Sob ( sambil merangkul pundak Nur )
Nur : ia dech ….boleh ..
Saat itu memank siti & nur sedang menjalani ibadah pwsa …..namun siti sedikit bingun neah saat siti sholat ashar tadi …..hemmm ??? alaaaaahhh …ntar zadech saya certain qt liat lanjutannya dulu ….
Nur : ti …bwa makannya ke mja makan sana ,qw mw bwt minum dulu …
Siti : ia ….ia , ..
Nur : nah dah siap ….
Suara bedug pun terdengar dari sebuah stasiun televise sawsta ….
Siti : nah dah buka ,gmn kalau qw yang pimpin doa …
Nur : terserah muw ti ….
Siti pun memulai berbuka …mereka menyantap dengan lahapnya …Nyam …Nyam …
Mungkin begitu bunyinya ….heheheh
Siti : Nur makanya jagn terlalu banyak ntar kmu kekenyangan & susah sholat magrib loch ….(heran)
Nur : Aaalah …egp pentink qw kenyang …(sambil melanjutkan makan )
Siti hanya geleng” kepala ….sesaat kemudian mereka telah selesai berbuka ….siti dan nur pun mulai beres-beres ….
Siti …Sholat berjamaah dulu yuks ….cuci piringnya ntar za …
Nur : kmu duluan za deach….tanggung neah ..
Siti : yea udah qw duluan za ..
Setelah selesai sholat siti langsung ngabur kedapur untuk ngantiin nur cucian …
Siti : Udah sini qw za yang cucian gentian sekarang kamu yang sholat (sambil memegang piring kotor yang dicuci nur )
Nur : males ach …mw cucian za …
Siti : loch kok gitu …tadi kan dah pwsa sekarang wajib ntuk sholat ….kan sma2 wajibnya ….
Nur : Ti ..biar 1000 orang nyuruh qw sholat tapi kalau qw gag mw yea gag mw …
Qw mw yadar ntar klo dah dpet hidayah ..(sambil menjelasakan panjang lebar)
Siti : heh …yah sekarang neah hidayanya dah datang …hidayah tuch datangnya dari mana za …makanya qw yg ngingetin kamu biar sholat ….hemm pantas za tadi gag sholat ashar ….
Nur : Ti …qw tuch bnr2 malas jadi mw gmn lgi ….
Siti :hehmm ….jadi kalau di tempat kerja gmana temen2 kamu pa gag ngingetin …pa???
Nur : kalau di tempat kerja kan sholatnya sama-sama ….jadi ngikut za …
Siti : astagfirullah ,jadi selam ini sholatnya cma ikut-ikutan za …kalau sendirian dirumah gimana ….kamu sholat dimasjid …???
Nur : gag jg …
Siti : ya Ampun ….yea dah dech qw cma mau ngingetin za …semoga lain kali kamu bisa dapat hidayah yang pamungkas ….
Nur : amien dech …kamu tungguin za qw imsyak …Aaalaah isyaf jeng …
Siti : is ..is …ya dah qt siap-siap sholat tarawih dulu yok …di masjid kan rame tuch jadi kamu bisa ikut …
Nur : ustad mudanya ada gag kalau ada baru ku ikut ..lagiankan sunah jga …
Siti : hiiiih (kesal),banyak semuanya ada dari ustad dadakan mpe ustad beneran …semuanya ada bu …
Nur : key dech qw ikutan …biar kmuw gag marah ..
Siti : yea dah ayo …v biz ntu antr qw pulang yeah …
Nur : lah …trus computer ku gmn ???
Siti : qt bawa ke service za ya bu …qw malas baikin …hehehehe
Nur : huh , dasar (sambil nunjul kepala siti )
Mereka pun bergegas sholat tarawih di masjid ….yah walau nur tetap gag mw sholat magrib v dah mw sholat tarawih ,semoga za permualan yang baik ….nah kalau kita punya temen model ginian …qt kudu ngingetin sobat ….kan Sampaikanlah walau satu ayat ….

Arti Sebuah Tangisan Firsa

2010-03-22T09:36:00.001+07:00

Oleh: Mita
Siswi SMK TI Airlangga Samarinda

Menangis…
Sebenarnya arti tangisan buat ku adalah segalanya, menangis adalah kegiatan seseorang dimana ketika suatu peristiwa yang dirasa menyedihkan, mengharukan bahkan menyenangkan oleh hati maka otak dan pikiran kita akan menstimulasikan perintah untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam mata kita dan menetes keluar entah darimana itulah yang dinamakan air mata dan itu adalah pemberian Allah, dan kegiatan inii pula yang sering aku lakukan dimanapun aku berada jikalau sedang sedih.

Oya, perkenalkan namaku Firsa Adya Putri Winata anak ke-3 dari 4 bersaudara saat ini statusku masih terhitung siswa di SMK Pratama Jakarta jurusan bahasa dan aku bisa dibilang “anak kos” dirumah sendiri, karena orangtuaku ada tuntutan pekerjaan ditempat lain dan menetap bersama adikku yang masih kecil ditempat itu jadilah, kami ditinggal dirumah yang bisa dibilang lumayan besar ini. Terkadang orang lain menganggap anak kos adalah “wild Child” istilahnya karena tidak ada pantauan dari orang tua, free to do anything padahal sih nggak juga tetap ada kewajiban yang harus dilakukan.

***
Keseharianku normal berjalan seperti biasa dengan tugas menumpuk sampai-sampai tumpukan sampah di bantar gebang itu bakalan kalah tingginya dengan tugasku yang banyak ini. And it’s all about poetry and those things that I’ve never figure out. Aku sama sekali blank tentang sastra .dkk itu dan tiap hari menangis karena saking blanknya.

”hik..hik..”, ”kamu kenapa lagi Fir? Pasti gara-gara tugas itu lagi?”tanya temanku Aka, ”he eh. Hik..hik, bunuh aja aku ini, Ka susah banget gila!”cetus ku. ”Hush..kamu ini ngomong apa?dengan senang hati kalau begitu mana pisaunya?.hihihi” canda Aka, ”Aka, aku lagi sedih kok di becandain sih gak lucu ah”,”abis kamu ini macam-macam aja pikirannya minta dibunuh segala, yang sabar ya cin?”dengan aksen yang menyerupai Cinta Laura itu. Soalnya dia ngefans banget sama Cinta Laura walaupun orang-orang banyak yang mengkritiknya.”eh, kamu kok santai banget emang kamu udah ngerjain tugasnya Pak Darman itu?tentang Sastra Shakespeare?”tanyaku, ”belum sih, harusnya kamu contoh aku ini orangnya nyantai kaya’ di pantai, Slow kaya’ di Moskow.hahaha” Canda Aka lagi, dia memang suka bercanda gokil abis itu yang aku suka dari dia.”hahahaha...kamu ini ada-ada aja deh, ah jadi nggak sedih lagi nih aku. Thanks ya my friend?”,”ouuu...so sweet,come on give me a hug babe?”pintanya, lalu kami berpelukan bagai teletubies tapi versi kurusnya

***
Kemudian Angin datang menghampiri aku, Angin adalah orang yang suka sama aku dari kelas 10 semester 1 dan yang mengenalkan aku dengannya adalah Alisa temanku. I think he’s not really bad, bayangkan dia pdkt sampai 1 tahun sama aku karena aku orangnya type-type introvert gitu deh, gak mudah open minded sama orang yang baru kenal, tapi ini sudah 1 tahun, bo. Bibit yang disemai itu pun telah tumbuh, aku sayang sama dia, dia pun begitu. 2 tahun berjalan sekarang aku dan dia sudah sama-sama dikelas 3 banyak yang sudah diarung jerami masalah itu, kebahagiaan itu, tangis sakit hati itu, namun itu belum berarti semuanya kami bisa happily ever after seperti di dongeng.

”asalamu’alaikum nyit-nyot ku selamat pagi?”salamnya,nyit-nyot adalah panggilan sayangnya buat aku dan aku memanggilnya Pikok,”wa’alaikumsalam, pikok.kenapa tadi malam nggak ada telepon aku? Selingkuh ya?”.”nyit-nyot, curiga mulu. Gak tadi malam aku ketiduran jadinya aku lupa mau nelpon kamu maaf ya?”. aku pun mengangguk menyatakan iya, lalu dia pamit mau masuk kelas. Kelasku dan kelasnya berbeda sederhana aja karena kami beda jurusan dia IPA dan aku jurusan Bahasa. Menurut pengamatanku perempuan selalu merasa senang jika melihat laki-laki berjalan didepannya maksudnya perempuan itu lebih nyaman melihat laki-laki dari punggungnya, entah kenapa aku pun begitu. Mataku tak bisa berpaling sebelum bayangan punggung itu menghilang.

***
Keesokan harinya...
Hari ini dimarahin lagi sama mbak ku yang pertama gara-gara nggak bersihin dapur padahal aku lihat-lihat dari tadi dia Cuma nonton TV aja kerjaannya kenapa nggak dia aja sih?aku selalu berpikir kenapa setiap mbakku mengkritik aku rasanya sakit hati banget dan pasti ujung-ujungnya nangis tersedu-sedu. Hari ini Firsa menangis, hari ini aku menangis lagi, bulan ini sudah 7 kali aku hitung intensitas menangisku semakin deras saja. Entah itu karena bertengkar dengan Angin, mbakku atau karena lagi kangen sama orangtua. Terkadang menangis membuat aku belajar membuatku merasa termotivasi terhadap sesuatu, membuat aku bersemangat lagi, dan bangun dari keterpurukanku. Tapi juga terkadang menangis membuatku merasa terasing dari dunia ku sendiri karena aku menangis hanya sendiri ketika teman-teman melihatku menangis mereka hanya bisa diam dan kita merasa dijauhi oleh mereka. Walaupun begitu arti dari tangisan ini memiliki banyak sekali makna buat Firsa Adya Putri Winata dan aku merasa lengkap dengan adanya tangisan ini. Bukan berarti aku anak yang cengeng dan suka merengek seperti bayi yang menginginkan permen hanya saja menangis akan sangat dibutuhkan olehku yang memiliki banyak masalah ini sebagai sebuah dorongan motivasi untuk meneruskan hidup dan keep survive.
***

Gadis Itu Amirah

2010-03-22T09:33:00.001+07:00

Oleh: Dwi Cahyanti
Siswi SMK TI Airlangga Samarinda

Sangat jauh langkahnya,akhirnya kini menepi di sebuah kota yang asing baginya. Gadis itu tak bergeming dalam lamunannya,ketika seorang ibu tua menggendong anaknya yang masih kecil. Pikirnya apa yang sedang di lakukan oleh ibunya di rumah. Gadis itu Amirah,siswa lulusan SMA ternama. Saat ini ia sedang melarikan diri dari rumahnya hanya karena orang tuanya melarang apa yang ia inginkan.Amirah ingin sekali menjadi seorang pengacara, ia berharap dengan begitu ia bisa membela hak orang-orang yang tak berdaya. Amirah adalah seorang anak yang temperamental, namun memiliki hati yang baik. Kali ini hal yang di lakukannya memang keterlaluan. Kejadiannya bermula ketika Amirah dan ayahnya membicarakan tentang sekolah lanjutannya. Ayahnya ingin ia menjadi seorang perawat,akan tetapi Amirah terus bersikeras ingin menjadi seorang pengacara. Puncaknya,esok harinya ketika hari masih subuh secara diam-diam ia melarikan diri dari rumah.Sontan pagi itu di rumah keluarga Amirah menjadi panik.

Masih dalam lamunnya,sesaat kemudian ada seorang anak jalanan yang mengamen di dekatnya. Dengan rasa iba,Amirah menyodorkan selembar uang seribuan. Anak jalanan itu kemudian berterima kasih padanya dan duduk di dekat Amirah. Mereka mulai saling berbicara,ketika itu ia mulai berpikir bagaimana bertahan hidup jika tidak mempunyai pegangan apa-apa. Tanpa basa-basi Amirah bertanya pada anak jalanan itu yang ternyata bernama Anton mengenai pekerjaan yang bisa Amirah lakukan. Mulanya Anton merasa heran,bagaimana bisa seorang gadis yang terlihat dari cara berpakaiannya seperti orang berada bertanya tentang pekerjaan kepadanya. Namun Anton tidak mau ambil pusing,ia menyuruh Amirah dating ke tempat agen Koran dan melamar pekerjaan sebagai pengantar Koran pada Amirah. Amirah sedikit ragu apa ia bisa menjadi seorang pengantar Koran,tapi tidak apalah saat itu pikirnya. Karena tidak ada pilihan lain,saat ini Amirah hanyalah seorang gadis lulusan SMA. Ia tak bisa berharap banyak pada pendidikannya. Ia mulai melamar pekerjaan pada agen Koran yang di beri tau Anton. Tak hanya itu ,Amirah juga bertekad memulai kehidupannya dari nol. Sekarang ia tinggal di kos-kosan teman sekolahnya di SMA. Pagi saatnya bagi Amirah mengantar Koran, setelah itu ia bekerja di sebuah percetakan menjadi bagian administrasi. Kini ia mulai menata hidupnya,mencari bantuan beasiswa untuk kuliahnya. Amirah tak ingin walau ia tidak hidup dengan orang tuanya lantas pendidikannya bisa putus.

Ketulusan mirah dan teman-teman di kampusnya membuat mereka membangun sebuah sekolah. Sekolah ini di peruntukan untuk para anak jalanan dan anak putus sekolah,tidak terkecuali Anton yang dengan baik menolong Amirah .Mereka melakukannya tanpa pamrih, Amirah kini menjadi seorang yang lebih matang menghadapi hidupnya. Walau pergi dari rumah dengan kesan yang tak baik terhadap keluarganya, ia bertekad suatu hari nanti ia kembali dengan keberhasilan. Di alain sisi ayah dan Ibu Amirah yang cemas dengan kepergian amirah hanya bisa selalu berdoa dan berharap untuk keselamatan anak mereka. Ayah Amirah menyadari bahwa apa yang menjadi keinginan seorang anak adalah hal yang terpenting. Orang tua amirah tak dapat menemukannya,karena Amirah tidak berada di kota tempat orang tuanya tinggal. Untuk Amirah ia mulai menyukai hidupnya,karena selain menjadi seorang mahasiswa di jurusan hukum. Kebutuhannya juga lebih terpenuhi karena Amirah rajin menabung dan menggunakan uangnya dengan baik. Tapi bagaimanapun ia tetap merasa gelisah . amirah begitu merindukan keluarganya yang selama ini di tinggal pergi olehnya. Terkadang ia menyesali apa yang terjadi pada dirinya,tidak sepantasnya ia menentang ayahnya walau itu harus melepas mimpinya. Semua masalah bisa di selesaikan dengan baik-baik,dengan begitu ia tak perlu pergi dan meninggalkan keluarganya. Yang terjadi tak bisa kembali,waktu terus akan berputar. Apa yang ada sekarang harus ia jalani dengan penuh semangat.

Siang itu ketika matahari sedang terik-teriknya,Amirah duduk di bangku taman sembari memperhatikan orang-orang yang lalu lalang di jalanan. Tak lama kemudian Anton dating,saat itu Amirah tahu dalam lelahnya Anton seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ia katakan. Sama seperti Amirah,Anton hanya menyapa Amirah kemudian memandang jalanan. Amirah yang tidak enak dengan sikap Anton yang berbeda, maka ia mulai bertanya pada Anton. Awalnya Anton mengelak dengan alasan sekarang ia hanya merasa capek saja. Amirah terus mendesak hingga akhirnya ia mulai bicara. Dengan mukanya yang terlihat sedih,ia mulai bercerita. Rupanya Anton merasa bingung dengan keadaan ibunya yang sedang sakit,sementara ayahnya hanya menjadi seorang kuli. Kehidupan mereka yang susah membuat Anton dan keluarganya tak bisa berharap banyak pada kesembuahan ibunya. Amirah merasa sedih sekali,ia member semangat kepada Anton dan berjanji berupaya membantu sebisanya.

Esoknya ketika sedang diskusi organisasi bersama teman-temanya, Amirah memberitahukan perihal kesulitan yang di alami oleh keluarga Anton. Spontan seluruh teman-teman amirah menyetujui untuk membantu keluarga Anton dengan memberikan sumbangan. Sungguh mulia perbuatan yang di lakukan Amirah dan teman-temannya. Setelah itu mereka datang ke rumah Anton dan mengajak ibu Anton ke rumah sakit. Anton begitu bahagia sebab ibunya kini bisa di rawat di rumah sakit.Anton begitu berterima kasih pada Amirah dan teman-temannya. Saat berada di rumah sakit ternyata Amirah melihat ibunya,ada banyak keraguan dalam hatinya untuk bertemu dengan ibunya. Namun amirah berusaha mencari tahu apa yang di lakukan ibunya di rumah sakit pada seorang suster. Suster berkata pada amirah bahwa ibu yang ternyata ibu Amirah sedang menunggu ayahnya yang sedang sakit. Mendengar hal itu Amirah sangat sedih dan menyesal terhadap yang telah di lakukannya selama ini.

Ia bertekad kuat untuk tetap pada pendiriannya,untuk mengejar cita-citanya. Tapi semua ini tidak semudah harapannya. Amirah terus merasa bersalah pada keluarganya. Hingga pada suatu hari dengan tekad yang bulat ia dating ke rumah sakit tempat ayahnya di rawat. Seluruh anggota keluarga yang berada di ruangan ayah Amirah merasa bahagia oleh kedatangannya. Mereka tidak peduli tentang apa yang telah terjadi, mereka hanya bersyukur karena Amirah dalam keadaan baik-baik saja. Ayahnya merasa bahagia hingga menangis ketika Amirah mencium tangan ayahnya dan menangis meminta maaf pada ayahnya. Akhirnya Amirah menceritakan tentang pengalamannya selama pergi dari rumah. Mendengar hal itu ayah amirah hanya bisa berkata bahwa ia bangga pada anak perempuannya itu yang bernama Amirah. Oleh karena itu ayahnya Amirah menyetujui apa yang menjadi cita-cita amirah selama ini. Amirah sangat bahagia karena sekarang ia tak perlu bersikeras melakukan berbagai hal yang ingin ia lakukan. PAda akhirnya kehidupan yang indah bersama keluarga dan teman-temannya telah di genggam oleh Amirah. Gadis yang ceria dan baik itu Amirah.

2010-03-18T22:40:00.001+07:00

Sepuluh hari ini, saya diberi kesempatan berjumpa dengan calon penulis-penulis hebat di Kalimantan Timur. Saya menyebutnya calon penulis hebat, karena banyak dari teman-teman yang hadir disini baru pertama kali terjun dalam dunia "tulis menulis". Namun ada yang membuat keberadaan saya disini berkesan, sebagai penulis "pemula",
teman-teman dapat memberikan begitu banyak pengetahuan yang bisa saya dapatkan.

Sebagai pendatang baru di kota Samarinda ini, saya seperti diajak berwisata oleh teman-teman, mengenali wilayah ini lebih jauh lagi. bukan hanya cerita-cerita yang biasa dan bisa saya surfing dengan mudah melalui internet, namun lebih dari itu. penulis-penulis ini mengajak saya mengenali kalimantan timur dalam sudut pandang yang berbeda.

sebut saja wisata kuliner yang tersedia di samarinda, bukan hanya bercerita tempat dimana saja kita bisa menjumpai aneka makanan atau jajanan. Marcel, salah seorang peserta yang memiliki senyum manis ini, mengenalkan saya bagaimana kuliner dapat dilihat dalam sudut pandang historis, sosiologis dan ekonomi.

kuliner di samarinda tidak bisa dilepaskan dari sebuah pertarungan ekonomi antar etnik yang bisa dianalisis dari aneka makanan yang "dikuasai" produksinya oleh etnis tertentu. misalnya orang-orang Lamongan yang menguasai makanan sari laut atau soto yang dikuasai oleh orang makassar. penguasaan terhadap produksi makanan ini, tidak lepas dari asal muasal jenis makanan itu sendiri. Marcel menyebutnya dengan masakan yang berbasis "kompetensi" dari asal daerah.

dalam perjalanannya, wisata kuliner di Samarinda mengalami pergeseran dimana terjadi apa yang disebut dengan diversifikasi kuliner. Misalnya orang-orang buton yang banyak menguasai warung "DJenggo", yang menjual aneka makanan dari berbagai daerah dan anehnya justru tidak ada makanan yang berasal dari buton.

dalam pandangan saya, apa yang disampaikan oleh Marcel dalam tulisannya terkait dengan wisata kuliner Samarinda ini, sarat dengan analisis ekonomi politik. dimana salah satu entitas dapat mempertahankan kehidupannya termasuk didalamnya kehidupan berekonominya, jika dia berada dalam satu komunitas etnisnya.

dan analisis ini sungguh luar biasa menariknya, karena dalam hampir semua program wisata kuliner yang semakin marak di berbagai media massa, wisata kuliner direduksi hanya seolah-olah urusannya hanya terkait dengan pengolahan resep-resep masakan, dan miskin dari berbagai "warna" yang sesungguhnya tidak bisa dihilangkan dari pengetahuan tentang seluk beluk kuliner itu sendiri.

Meskipun saya belum pernah berkunjung ke warung Djenggo, paling tidak dari sini saya mengerti bagaimana sistem berjualan warung ini yang biasanya dibuka dari mulai jam 20.00 hingga jam 03.00 pagi. unik, karena warung ini punya sistem "penghitungan" pembayaran yang berbeda dari warung-warung makan lainnya.

Kabar dari Kawan

2010-03-17T16:29:00.002+07:00

"Teruslah menulis tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu mimpikan. Menuliskan air yang mengalir, menuliskan daun yang gugur, menuliskan jingga yang tak pernah beranjak dari mendung". Itulah pesan singkat (sms) yang diterima Khalisah Khalid dari seorang sahabat, selepas pemuatan artikelnya "Panasnya Batu Bara" di Kompas. Karena kehangatannya dan pilihan katanya yang puitis, pesan singkat ini kuat melekat di ingatan gadis yang ramah dan supel ini.

Baginya sms-sms yang kerap menyapanya dengan simpatik, seperti alunan doa untuk setiap langkah yang dilaluinya. "Aku senang dengan pujian mereka", katanya lugas, sambil pandangnya menerawang jauh dan raut wajahnya mengeras. Seperti ada beban berat yang ia tanggung, perjalanan penuh aral dan kelokan tajam, kesakitan. Tapi itu tak lama, wajahnya kembali menjadi lembut, cerah dengan senyumnya yang hangat.

Khalisah yang akrab di sapa Alien ini kemudian bercerita tentang Banda Aceh yang membuka jalan sekaligus nyaris menutup kembali jalannya untuk menekuni dunia tulis menulis. Tulisan pertamanya yang dimuat di koran komersial adalah artikel opininya soal RUU Pemerintahan Aceh dan pengeloaan sumber daya alam. Baginya pembahasan RUU Pemerintahan Aceh masih miskin soal perspektif keberlanjutan pengelolaan sumber daya alamdan lingkungan hidup. . Keperduliannya itu tak lepas dari perannya sebagai juru kampanye Walhi Aceh.

Hanya sekali itu saja opininya dimuat di koran lokal, setelah itu Alien kembali tenggelam dalam kesibukannya, rutinitas, pergulatan batinnya dan kemudian menulis bukan lagi prioritas. Bahkan katanya dunia tulis menulis bukan dunia yang menarik baginya.

Sampai kemudian bak disambar petir Alien dikejutkan diagnosa dokter, bahwa sakit luar biasa di kepalanya diakibatkan oleh pembekuan darah di kepala. Bahkan kemudian dokter ahli syaraf yang melakukan diagnosa, dengan nada yang cukup halus mengatakan kemampuan berpikirnya dibawah rata-rata orang dewasa normal.

Prak, diagnosa dokter itu kemudian mengoncangkan kembali batinnya. "Aku merasa tidak ada artinya menjadi manusia" ujarnya getir.

Ironis memang, kepergiannya ke Banda Aceh yang diniatkan untuk memulihkan dirinya, kini memberinya lagi pukulan yang keras. "Aku tinggalkan Banda Aceh, tempat dimana aku sempat menemukan titik balik dalam proses hidup yang aku jalani. Membangun kehidupan baru setelah aku merasakan layar hidupku karam".

Alien tak larut dalam duka dan kekecewaannya, segera setelah kembali ke kota kelahirannya Jakarta ia segera meneguhkan tekadnya untuk menulis kembali. Menguji kemampuan berpikirnya yang dianggap dokter di bawah rata-rata orang dewasa, sekaligus ingin menunjukkan pada dokter syaraf itu bahwa apa yang disampaikannya salah.

Tidak sia-sia berkat kerja kerasnya artikel opininya yang kedua, dimuat di harian Kompas edisi Jawa Barat. Sejak itulah tulisannya terus mengalir dan di muat di harian Kompas edisi Nasional dan Koran Tempo, selain beberapa media yang dikelola NGO. Bahkan kemudian atas permintaan salah satu pengasuh rubrik Swara di harian Kompas, Alien sempat menulis untuk Kompas soal jender dan lingkungan hidup.

Walau dunia tulis menulis telah membuka jalan baginya untuk memulihkan dirinya, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, ia msih terus menanggung derita kesakitan di kepalanya. "Aku harus merasakan sakit kepala, selepas menulis", katanya sambil menghela nafas. "Namun semua itu aku anggap bagian dari proses terapi yang kubangun sendiri. Membangun kepercayaan diri", ujarnya penuh keyakinan.

Sekedar ingin membuktikan aku tidak bodoh, kemampuanku sama dengan orang-orang lainnya", kemudian ujarnya merendah.

Sya VI

2010-03-07T17:21:00.002+07:00

Sya...
ini hari kedelapan dalam bulan maret, dan aku diberi lagi sekali waktu ini untuk menyaksikan berapa abad sudah perlawananmu para perempuan melawan berbagai rasa yang dilaluinya dengan hatimu, dengan tanganmu, dengan seluruh darah yang mengalir lewat sumsum-sumsummu. melawan lupa, melawan ketidaktahuan, melawan kelemahan, melawan sakit, melawan duka dengan hatimu, dengan tanganmu, dengan seluruh darah yang mengalir lewat persendianmu.

mulai dari balik dinding yang sunyi, hingga menyusup pada keramaian yang datang silih berganti, kau mencoba tidak tunduk pada apa saja yang menghalangi keyakinanmu. aku meyakini lautan luas tersimpan dalam hatimu, hingga ketenangannya dapat perlahan-lahan menjadi ombak yang menggulung rasa ketidakberdayaanmu menjadi kekuatanmu. kau teramat sangat tau, yang melemahkan dirimu adalah dirimu sendiri.

di perkebunan, amarah itu meluap menjadi benih-benih jiwa yang membangkang pada tuan tanah, pada rentenir yang terus saja mencekik lehermu dengan bunga utang yang kau sendiri sudah tidak sanggup menghitungnya, pada mandor-mandor yang seenak udelnya memainkan butiran keringatmu yang satu persatu kau pertukarkan dengan lembaran rupiah untuk bertarung hidup sambil sesekali memainkan tangannya yang nakal untuk menoel pantat-pantat anak gadismu yang juga mau tak mau mengikuti jejakmu menjadi buruh, pada penjajah yang dari dulu hingga kini hanya berubah bentuknya saja. dulu bertopi kompeni dan priyayi, kini berganti berseragam dan berdasi yang sesekali asik
saling berjudi mempermainkan nasibmu sekeluarga tanpa kau tau siapa yang menang, tapi selalu saja pasti hidupmu yang menjadi taruhannya.

di kampung-kampung, amarah itu meluap menjadi toxic-toxic yang siap meracuni rasa takutmu dan merubahnya menjadi bara yang dibakar pagi, siang dan malam pada traktor-taktor besar yang setiap saat siap merobek-robek tanahmu, pada umara'mu yang mengaku menjadi pemimpin dan wakilmu tapi tanpa malu-malu menyumbang masjid dari uang yang mengobral sawahmu, ladangmu, hutanmu menjadi lubang-lubang tambang menganga yang membuat dadamu sesak menahan amarah, pada orang yang bahkan kau tidak kenal siapa dia, dan tiba-tiba datang menyerobot lahanmu dan mengeruk isinya sesuka hati mereka sambil memberikan "gula-gula" dan tak lupa berkata "kami sungguh baik pada kalian".

di pabrik-pabrik, amarah itu meluap menjadi deru mesin yang siap berkejaran mengalahkan rasa takutmu pada bos-bos mulai dari kecil hingga bos-bos yang kaupun tidak tau bagaimana rupanya, tapi dari jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik menguras tenagamu tak ubahnya seperti sapi perah kurus yang tak pernah diberi makan, pada

di dapur hingga meja makanmu, amarah itu menjadi bisikan dan lagu yang selalu kau senandungkan pada buah hatimu agar mampu menegakkan kepala, mengepalkan jemari yang selama ini selalu terkepal tak berdaya, menjadi kepalan yang siap meninju angkasa.

di jalan-jalan, amarahmu menyatu dalam seluruh jiwa yang menggelora dalam gemuruh-gemuruh perlawanan pada bangsamu yang selalu mengabaikan hidupmu, pada adat istiadatmu yang menempatkan dirimu tak lebih sebagai properti, pada tafsir-tafsir agama yang selalu dipuja-puji oleh manusia yang tingkahnya melebihi Tuhan-Nya sendiri, pada kapitalisme yang menggenggam seluruh hidupmu hingga kau sendiri tidak mengerti siapa dirimu dalam balutan iklan yang menjual kebahagiaan hidup dalam bungkusan produk yang kau sendiri tidak butuh tapi kau menikmatinya dengan sangat.

sya...
hari itu kembali datang, dan aku sunggu merindumu hadir disini sambil terus mengajakku memahami alur hidup yang singkat ini. "perbuat apa yang kamu yakini sebagai kebenaran, karena itu hidup pilihan".

Ngupi Nyok!!!

2010-02-26T12:19:00.002+07:00

Ngupi (dalam logat betawi) memang ritual yang paling mengasyikkan, paling tidak itu curhatan banyak pecinta kopi. Bahkan di berbagai status facebook teman, ngupi atawa ngopi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian mereka, sehingga dari statusnya kita bisa tahu siapa saja dari teman saya yang kecanduan kopi. Bahkan saking kecanduannya, kepala rasanya mau pecah, jika sehari aja nggak ngupi.

saya sendiri mulai kecanduan kopi sejak awal masuk kuliah, bergabung dengan komunitas yang kebanyakan adalah penggandrung kopi, membuat saya mulai menaruh hati dan tidak bisa lepas pada jenis minuman yang satu ini, sehari saya bisa menikmati aroma dan rasanya hingga 5 gelas perhari. di keluarga, sayalah yang paling gila kopi, maklum ritual pagi dan sore keluarga saya yang betawi itu dilewati dengan "nyahi" alias minum teh ditemani penganan. karena itulah, saya lebih sering memulai ngupi di kantor, saya bisa puas membuat kopi kental saya. bahkan, ada seorang "pelayan" setia di kantor, tahu betul selera saya yang tidak suka kopi yang encer.

hmmm, saya jadi teringat Aceh. untuk daerah yang satu ini,kedai kopi selalu penuh. dan selama saya tinggal di Aceh, hampir tidak pernah dilewatkan untuk minum kopinya yang terkenal nikmat. plus cara meracik kopinya yang saya suka sekali, "fantastic".

di berbagai kota besar di belahan dunia manapun, ngupi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Nampaknya para pebisnis paham betul dengan perubahan trend minum kopi seseorang, sehingga warung-warung kopi (warkop) yang dulu lebih sering berada di pinggiran, kini mulai naik kelas. untuk harganya, jangan ditanya lagi. pastinya mengikuti dari tempat dimana kita kongkow untuk menikmati kopi. jika kita duduk di warkop, paling kita harus merogoh uang Rp. 5.000, tapi jika sudah bergeser sedikit ke tempat-tempat yang lebih wah, harganya bisa melambung sampai Rp. 35.000 percangkirnya.

bagi saya penyuka kopi tubruk, nongkrong di warkop lebih menjadi pilihan dari pada di kafe-kafe. bukan cuma soal harganya, tapi ini soal tingkat kekentalan kopi. sebagian besar gerai kopi, yang tersedia adalah kopi yang encer dan itu tentu tidak sesuai dengan selera saya. tapi juga wajar, karena mereka menawarkan suasana, bukan citarasa kopinya.

saya sempat beralih ke kopi-kopi instan, khususnya kopi yang sudah dimix, dengan alasan lebih praktis. namun teman saya sempat mengingatkan bahwa kopi tubruk lebih bagus dibandingkan dengan kopi instan, paling tidak untuk orang yang memiliki masalah seperti aku. sering muntah jika makan dengan porsi yang sedikit lebih banyak.

sambil menuliskan ini saya juga membayangkan usulan dari seorang teman yang menyukai racikan kopi saya. "kenapa loe nggak bisnis buka warung kopi aja mpok?, kopi buatan loe nendang", begitu pujiannya. hehehe.... pernah sih kepikiran untuk membuat warung kopi yang bisa sekaligus dijadikan sebagai tempat untuk ngobrol (bahasa yang lebih ringan dari diskusi) dan atau bersantai ria, sambil membaca buku-buku yang disediakan dengan gratis untuk dibaca (mengingat buku-buku saya dan suami yang tersedia lumayan banyak. aaaaah, sayangnya saya bukan orang yang punya hobby dan bisa menjadikan hobby sebagai peluang yang menjanjikan.

sambil menghayal ada orang yang bisa mensupport mimpi ini, lebih baik menyelesaikan tulisan yang lain. apalagi sudah ada tersedia kopi di depan mata, jadi tunggu apa lagi, ngupi nyok....... (lien)

Waktu Mengenal Propolis

2010-01-14T14:38:00.003+07:00

Aku senang sekali ketika tiket Balikpapan – Jakarta ada ditanganku, itu artinya aku bisa mudik ke Jakarta. Sayangnya, rencana yang sudah kususun tidak berlangsung seperti apa yang kuinginkan. Setelah selama tiga hari mengikuti pertemuan persiapan keberangkatan ke Bangkok, kondisi kesehatanku menurun. Demam mulai sering datang menyambangi, plus sakit di kelenjar getah beningku yang memaksaku untuk ke RS. Setelah cek sana sini, hasil pemeriksaan menunjukkan kelenjar getah beningku kena bakteri. Duuuh jadi ingat, tahun 2002 lalu kelenjar getah beningku kena virus, kok jadi gantian gini, pikirku.

Dari RS itu, aku mendapatkan 11 jenis obat yang harus kuminum setiap hari. entah sudah bosan dengan obat atau pencernaanku yang lemah, setiap waktu minum obat, aku mengalami muntah-muntah hebat. Setelah beberapa hari, sakitku tidak juga membaik. Pas malam lebaran, kondisi kesehatanku makin drop. Aku masih bertahan untuk tidak mau opname. Mengingat tidak ada perubahan, aku kemudian beralih ke RS lain, pilihannya adalah RS yang pernah aku opname disana. Paling tidak riwayat sakitku terekam disana.

Setelah kembali menjalani tes darah sana-sini, hasilnya mendekati sama, plus aku kekurangan protein. Bisa jadi, karena memang pola makanku buruk sekali. Sejak kecil aku suka sekali mengkonsumsi makanan ringan yang kaya dengan MSG, sampai sekarang. Dokter menyarankan aku dibiopsi, dan aku keberatan dengan pilihan itu. Biarpun tidak sakit dan konon dikategorikan operasi kecil, bagiku bedah tetap saja bedah. Aku mengambil resiko tidak biopsy, dan ternyata resikonya harus aku rasakan sedikit. Kondisi kesehatanku terus memburuk, panas tinggi dan sakit yang teramat sangat semakin sering aku alami.

Suamiku datang setelah mengetahui kondisiku terus memburuk, sejak awal setelah mengetahui diagnosa dokter, sebenarnya dia sudah menyarankan aku mencari propolis. Namun aku abaikan, karena kupikir obat dari dokterpun masih bejibun belum diminum habis. Sampai kemudian keluargaku memutuskan membawaku ke dokter alternative yang ada di Bekasi, dengan pertimbangan jika tidak juga sembuh, terpaksa aku menjalani perawatan di RS.

Alhamdulillah, setelah berobat di Bekasi, lambat laun kesehatanku membaik. Obat dari dokter plus propolis aku minum secara bersamaan pagi dan sore. Aku berani mengkompilasi minum keduanya, karena kata suamiku propolis tidak ada efek samping. Terakhir ketika aku cek kembali kesehatanku, dokter bilang obar darinya sudah bisa dihentikan dan bisa melanjutkan minum propolis. “Bagus”, itu komentar dokter, ketika aku bilang meminum propolis dan dia juga membolehkan untuk melanjutkan meminumnya.
Aku agak heran juga, kenapa dokter menyarankan aku minum propolis dan menyarankan tidak lagi meminum obat darinya. Karena itulah sepulang dari sana, sambil santai aku mencari kembali informasi seputar propolis. Maklum, karena dalam kondisi sakit, aku tidak begitu memperhatikan khasiat apa saja yang terkandung didalamnya. Aku kira hanya untuk menjaga staminaku agar tidak terus drop.

Setelah aku kulik, ternyata “ramuan” ini berasal dari air liur lebah yang bercampur dengan pucuk muda dan kulit pohon poplar ini memiliki aneka macam khasiat mulai dari batuk, demam, bronchitis, paru-paru, kanker, tumor, ginjal, hati, diabetes dan berbagai macam penyakit yang bersumber dari virus, bakteri dan jamur.

Setelah sebulan lebih dalam kondisi kesehatan yang memburuk, perlahan-lahan kesehatanku pulih. Bahkan, aku sudah memberanikan diri untuk berangkat ke Aceh dan lanjut ke Sulawesi Barat. Semula banyak orang dekatku yang khawatir mengingat kerentanan fisikku, tapi aku yakinkan bahwa aku bisa menjaga kesehatanku dan terus bisa beraktifitas dan bahkan menempuh perjalanan jauh melintasi Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Alhamdulillah… aku juga seperti mendapat “bonus”, kini migrainku juga lumayan jarang kambuh. Karena Propolis?? Wallahu A’lam Bishowab, yang jelas Istirahat yang cukup, plus dengan tidak lupa selalu membawa propolis yang masih rutin kuminum sampai sekarang, 5 tetes setiap pagi dan sore.

Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim

2009-12-17T20:34:00.003+07:00

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/17/03145931/perempuan.dan.jejak.perubahan.iklim

Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim

Kamis, 17 Desember 2009 | 03:14 WIB

Oleh Khalisah Khalid

Dalam studi lapangan di Desa Ilir, Indramayu, Jawa Barat, terungkap, sebagai buruh tani, Ibu Wati hanya bisa membawa pulang upah Rp 700.000 dalam 25 hari kerja saat masa panen dari pemilik lahan. Beberapa tahun belakangan, masa panen hanya bisa dinikmati satu tahun sekali dari semula dua kali akibat banjir dan kekeringan yang datang bergantian. Padahal, itulah penghasilan yang bisa didapat karena pendapatan suami sebagai nelayan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Kisah perempuan ini sekaligus memaparkan fakta perubahan iklim bukanlah proses yang netral jender. Meski perubahan iklim dirasakan semua orang, pengaruhnya bisa berbeda pada laki-laki dan perempuan karena perbedaan pengalaman yang dikonstruksikan kepada keduanya

Perubahan

Karena itu, perubahan iklim kemudian melahirkan bentuk ketidakadilan lain kepada perempuan, selain warisan bentuk ketidakadilan dari model pembangunan yang melakukan pendekatan patriarkhis. Salah satunya berupa beban ganda akibat dampak perubahan iklim. Pada 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 40 miliar jam waktu dihabiskan perempuan di seluruh dunia untuk mencari air.

Bentuk ketidakadilan lain adalah pengabaian semua pengalaman pribadi, termasuk yang diungkapkan dalam pola komunikasi yang khas dan pengetahuan perempuan tentang relasi tubuhnya dengan kekayaan alam, baik individu maupun kolektif, yang dipengaruhi kelas, etnisitas, usia, seksualitas, status perkawinan, wilayah hidup yang membuat perempuan memiliki keragaman pengalaman, peran, fungsi, dan posisi dalam mengelola kekayaan alamnya. Revolusi Hijau menjadi satu bukti pembangunan dunia berwajah patriarkhal, menjauhkan akses dan kontrol perempuan terhadap tanah dan alamnya.

Negosiasi

Putaran negosiasi perubahan iklim terus berjalan dengan alot dalam Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Desember. Delegasi Indonesia dalam pertemuan climate hearing menyatakan pesimistis proses negosiasi bisa menguntungkan Indonesia di tengah negara industri, khususnya Amerika Serikat, yang terus bersiasat menghindar dari tanggung jawab dan pembahasan soal mekanisme pendanaan berbasis pasar dan utang luar negeri, termasuk mekanisme reduksi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Pertanyaannya, bagaimana perundingan perubahan iklim jika ditarik pada entitas makhluk bumi bernama perempuan? Putaran negosiasi dalam COP-15 iklim lebih banyak berdebat soal mekanisme pendanaan berbasis pasar dan utang daripada membahas bagaimana seluruh makhluk bumi harus diselamatkan dari dampak perubahan iklim.

Perundingan tersebut jauh dari pembahasan mengenai kebutuhan spesifik perempuan. Tidak heran jika Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tidak melihat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi negara yang penting untuk dilibatkan dalam upaya penanganan perubahan iklim. Akibatnya, hampir seluruh perumusan peta jalan perubahan iklim tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, proses yang dibangun jauh dari kebutuhan spesifik perempuan dan tidak lebih hanya menempatkan perempuan sebagai obyek kebijakan.

Dalam sarasehan perubahan iklim yang dilaksanakan Civil Society Forum untuk keadilan iklim terungkap bahwa di banyak tempat, seperti di Nusa Tenggara Timur, perempuanlah yang lebih mengetahui kebutuhan pangan atau konsumsi keluarganya karena perannya sebagai pengelola bibit dan benih.

Maria Hartiningsih dalam Fokus, ”Jejak Samar Chico Mendes” (Kompas, 20 November 2009), menuliskan, pasar karbon tidak menyentuh nilai ribuan spesies tanaman dan keragaman hayati hutan. Bahkan, pasar karbon juga tidak menyentuh nilai jejak pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam hutannya. Pasar karbon menegasikan esensi posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan hutannya, antara lain dengan mengecilkan perempuan sebagai penjaga pangan (food gathering) yang melanggengkan reproduksi sosial perempuan dalam komunitasnya.

Kontrol

Selain akses dan kontrol yang dihilangkan, pasar juga tidak menghitung nilai kelembagaan perempuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aktivitas ritual keseharian perempuan dan beragam bentuk solidaritas antarperempuan. Sesederhana apa pun, ritual dan solidaritas itu merupakan bagian dari kelembagaan perempuan, bagian dari cara bertahan hidup di tengah krisis.

Karena itu, menjadi sangat relevan jika perempuan aktivis dunia menyerukan menolak mekanisme REDD sebagai jalan penanganan perubahan iklim karena REDD sangat jauh dari pemenuhan keadilan bagi perempuan dalam pengelolaan kekayaan alamnya.

Khalisah Khalid Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Gender Working Group Friends of the Earth International

Kemunduran Perspektif Gender COP 15 UNFCCC

2009-12-16T11:49:00.002+07:00

Media Rilis CSF, 15 Desember 2009

Kabarnya, salah satu mandat delegasi Indonesia adalah memperjuangkan subtansi Bali Action Plan yang dilahirkan COP 13, dimana Indonesia menjadi penyelenggaranya, sekaligus menjabat Presiden COP 13. Sayangnya, delegasi Indonesia tak konsisten, terbukti pelan tapi pasti gender tak lagi menjadi bagian yang muncul dalam teks shared vision AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Agreements).

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan, bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang berbeda pada tiap level masyarakat, bergantung wilayah tertentu, generasi, umur, kelas, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan gender. Pada masyarakat yang secara dominan masih hidup dengan nilai-nilai patriarki, maka dampak perubahan iklim dengan sendirinya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap hidup perempuan, ketimbang laki-laki.

Bagaimanapun, meski perempuan seringkali dianggap sebagai korban, tapi sesungguhnya peran mereka signifikan sebagai agen perubahan dan pengetahuan kehidupan sahari-hari merupakan jawaban menghadapi dampak perubahan iklim. Perempuan adat memiliki pengetahuan tentang hubungan paling baik dengan alam. Mereka paham pentingnya hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari alam, dan sebagai gantinya, mereka menjaga alam agar dapat terus menyokong kehidupan keluarga mereka. Naluri untuk senantiasa menjaga kehidupan merupakan spirit yang feminine. Tak heran, jika kita selalu menyebut Ibu Pertiwi, atau Mother Nature. Inilah kebijaksanaan yang dimiliki oleh perempuan timur, terutama Indonesia. Pengetahuan ini adalah satu dari beberapa gelintir solusi nyata perubahan iklim yang dapat menyelamatkan generasi kita.

Bali Action Plan yang muncul pada COP 13 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan social dan penghapusan kemiskinan adalah prioritas global, dan menekankan bahwa sebuah visi bersama (shared vision) mesti memperhatikan “kondisi social dan ekonomi atau factor relevan lainnya;”[iii] Gender equality— including equal participation of women and men as well as accounting for the differentiated impacts on women and men from climate change and its response measures— should be included in UNFCCC agreements in alignment with various international agreements including but not limited to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Beijing Platform for Action, and ECOSOC Resolution.

Komite CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) merekomendasikan perlunya segera melakukan upaya pencegahan resiko perubahan iklim dan bencana yang peka gender, sensitif terhadap sistem pengetahuan adat dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hak perempuan untuk berpartisipasi pada semua tingkat pengambilan keputusan terkait perubahan iklim dan programnya, harus dijamin. Data yang terpisah berdasar jenis kelamin dan panduan program untuk membantu pemerintah merupakan salah satu yang penting untuk melindungi hak-hak perempuan. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, akan meningkatkan kemampuan Negara mengurangi dampak bencana, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim.

Celakanya, negara-negara industri yang kerap disebut negara maju, ternyata terbelakang dalam prespektif gender. Australia menyatakan menolak shared vision pada sidang hari pertama AWG LCA, 7 Desember 2009 . Alasan mereka, upaya-upaya nyata yang berprespektif gender lebih baik dilakukan langsung ke dalam teks, misalnya tentang mitigasi dan adaptasi. Padahal, yang dibutuhkan memasukkan persektif gender sebagai prinsip konvensi, sehingga di dalam teks manapun kemudian prinsip ini dapat menjadi panduan. Selain Australia, negara lain yang menunjukkan resistensinya terhadap teks shared vision adalah Amerika Serikat dan Canada.

Sementara delegasi RI sendiri belum menunjukkan posisinya terhadap pentingnya shared vision sebagai teks bersama yang memuat prinsip-prinsip dasar dokumen LCA. Posisi ini sebetulnya membahayakan Indonesia, sebab shared vision akan memuat prinsip nyata ke depan, yang harapannya dapat menjamin nilai-nilai keadilan yang disepakati bersama. Shared vision adalah dokumen yang paling mungkin disepakati bersama diantara kesepakatan LCA lainnya.

Dengan adanya kesadaran bahwa percepatan perubahan iklim yang terjadi selama ini diakibatkan pembangunan yang tidak sensitif gender, maka Solidaritas Perempuan, CSF bersama Gender Climate Caucus mendesak pemerintah Indonesia mengusung klausul yang peka gender terkait dampak perubahan iklim pada Shared Vision AWG-LCA.

Usulan tersebut meliputi paragraph 7 dan 16.

Paragraph 7 (bis)

Recalling the international commitments to gender equality and participation, the full integration of gender perspectives is essential to effective action on all aspects of climate change, including adaptation, mitigation, technology sharing, financing, and capacity building. The advancement of women, their leadership and meaningful participation, and their engagement as equal stakeholders in all climate related processes and implementation must be guaranteed.

Paragraph 16:

The full integration of gender perspectives is essential to effective action on all aspects of climate change, including adaptation, mitigation, technology sharing, financing, and capacity building. The advancement of women, their leadership and meaningful participation, and their engagement as equal stakeholders in all climate related processes and implementation must be guaranteed.

Shared vision atau visi bersama atas prinsip-prinsip dalam menghadapi perubahan iklim sifatnya mendesak, baik di tingkat internasional hingga nasional. Linda Gumelar, Menteri pemberdayaan perempuan Indonesia yang baru beberapa bulan menjabat, mestinya cepat tanggap dengan shared vision terkait perubahan iklim.

Apalagi, delegasi Indonesia yang dikirim ke COP 15 UNFCCC diragukan memiliki prespektif gender. “memangnya perempuan itu penting ya terlibat dalam perubahan iklim?, tanggap salah satu delegasi RI yang ditanyakan mengapa Dewan Nasional Perubahan Iklim tidak melibatkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan ().

Arsitektur Cahaya dan Warna, Pada Embun, Pada Bunga

2009-12-12T19:48:00.003+07:00

derit roda-roda besi kereta naga
mengerek malam makin dalam

ibu-ibu bakul
ingin rasanya mencium, memelukmun hingga tumpas
merasakan jiwa dan desah nafas
ibu-ibu pekerja tak hilang asa
bunga kebak wangi yang semestinya dipetik dan disunting jadi lagu
Indonesia Raya

kado untukmu IBU-IBU BAKUL KERETA NAGA

juga untuk kaum ibu dalam sajak Hartojo Andangdjaja

Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka
Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa
Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota
Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa

juga untuk keteguhan Prita Mulyasari

lihat di www.lenteradiatasbukit.blogspot.com

Manyanggar: Membersihkan Bumi dari Bahaya Bencana

2009-11-26T13:32:00.001+07:00

Jalan Lain bagi Masyarakat Lokal dalam Menyelamatkan Kehidupan

Manyanggar atau ruwatan bumi dan atau manenga lewu biasa dilakukan oleh suku Dayak Ngaju sebagai masyarakat local yang bermukim di wilayah hutan – lahan gambut Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Barito Selatan dan Kota Palangkaraya. Upacara adat ini salah satu bagian terpenting bagi suku dayak ngaju dalam memberikan ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta (Tuhan) dan Penghuni Alam Semesta atau alam gaib. Upacara ini di persembahkan karena Sang Pencipta dan penghuni alam semesta telah memberikan rejeki dan keselamatan selama masyarakat bekerja, berusaha di suatu wilayah yang diyakini sebagai sumber-sumber kehidupan generasi saat ini dan generasi mendatang. Untuk mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta dan penghuni alam semesta, maka, komunikasi terpenting bagi suku Dayak Ngaju di sampaikan dengan menyelenggarakan upacara adat Manyanggar (ruatan bumi). Thema Manyanggar (ruwatan bumi) tahun 2009 ini adalah: Solidaritas Rakyat Untuk Solusi Krisis Iklim Global.

Lahan gambut Indonesia merupakan gambut tropis terluas didunia, sekitar 38 juta hektar (Dephut, 1997). Kekayaan ini sekaligus jadi petaka, pemerintah orde baru mengembangkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektar di Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Presiden No 82 tahun 1996, untuk di cetak menjadi kawasan persawahan bagi kebutuhan nasional. Proyek ini sepertinya tidak banyak mempelajari kondisi gambut dan kehidupan masyarakat lokal. Akibatnya, proyek ini bukannya bermanfaat bagi lingkungan gambut maupun masyarakat lokal, tetapi menjadi bencana yang sengaja di ciptakan. Akibatnya, lebih 82.000 jiwa penduduk lokal kehilangan mata pencaharian. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun, sejak 1997 hingga sekarang. Banjir pasang surut jaraknya semakin lama dan dalam, kering terjadi dimana-mana. Rawan pangan beresiko terjadi sejak mereka kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian. Juga ancaman menjadi pengangguran karena kebun dan tanahnya tergusur.

Proyek ini salah satu dampak dari serangkaian pembangunan yang eksploitasi sumberdaya alam yang sangat berlebihan untuk memasok kebutuhan bahan-bahan mentah negara-negara kaya seperti Eropa, Amerika, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, mulai dari hasil hutan, bahan tambang yang terdapat di daratan Borneo, membawa dampak kerusakan sumberdaya alam dan kehancuran kehidupan suku-suku Bangsa Dayak di Pulau Borneo. Kegagalan pembangunan global yang di prakarsai oleh negara-negara maju, membawa dampak berubahnya iklim dunia dan menyumbangkan kesengsaraan bagi penduduk-penduduk pribumi, termasuk pulau Borneo.

Proyek ini malapetaka bagi rakyat dan kedamaian penghuni ekosistem gambut. Kini, kawasan-kawasan gambut sejak transisi ke orde reformasi terancam menjadi konversi areal perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri, Pertambangan. Selain itu, solusi iklim gambut untuk penyerap karbon (carbon zink) –jasa lingkungan dari fungsi hutan. Inilah salah satu yang ditawarkan Indonesia dalam kesepakatan UNFCCC di Bali 2007, lewat REDD (pengurangan dari penyusutan dan pengrusakan hutan). Skema imbal jasa bagi hibah negara-negara maju (emitor karbon) yang tidak mau menurunkan konsumsi energinya (fossil fuel).

Upaya lain yang dilakukan masyarakat local di areal gambut yang mendapat pendampingan dan asistensi teknis Yayasan Petak Danum di Kapuas, sejak tahun 1999 sampai saat ini (2009) telah melakukan penyelamatan gambut di Kalimantan Tengah, dengan cara; penanaman pohon hutan gambut (50.000 ha), rehabilitasi kebun rotan beserta tanaman hutan rambatan (13.000 ha), kebun karet (5.000 ha), kebun purun, kolam ikan tradisional, mencetak sawah tradisional, menjaga hutan adat 200.000 hektar, membangun sekolah gambut dan melakukan dialog strategis dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat serta jaringan kerja NGO di dalam dan luar negeri.

Belajar dari pengalaman dan penderitaan bersama, masyarakat local, yayasan Petak Danum, dan mitra kerja di tingkat basis menghargai upaya lain dalam arena forum-fourm international melalui UNFCCC di Bon Jerman Juni 2009, Bangkok International Meeting UNFCC 29 September 2009 – 09 october 2009 dan rangkaian Copenhagen Desember 2009. Tetapi, semua skema-skema penyelesaian krisis iklim akibat dampak gagalnya pembangunan global, menawarkan skema-skema REDD, CDM, Energy Bersih. Skema ini pada dasarnya tidak pernah mengakui hak-hak dan pengetahuan masyarakat local dalam pengelolaan lahan dan hutan gambut berbasis kearifan tradisional yang sudah teruji puluhan dan bahkan ratusan tahun lamanya.

Dalam arena forum UNFCCC COP 15 di Denmark, tetap saja keberadaan masyarakat local tidak mendapat pengakuan atas sumbangannya untuk solusi krisis iklim global melalui praktek penyelamatan gambut secaratradisional. Sehigga, upaya lain bagi masyarakat local akan dilakukan melalui upacara adat “MANYANGGAR” (ruatan bumi). Ini bentuk jalan lain bagi masyarakat dalam memgkomunikasikan kepada Sang Pencipta, Semesta Alam, ketika komunikasi masyarakat local kepada pemerintah, dunia international tidak mendapat pengakuan. “MANYANGGAR” adalah pilihan tepat bagi masyarakat local untuk memberikan seruan kepada semua penghuni bumi dan pencipta alam semesta, bahwa, masyarakat telah menyumbang solusi krisis iklim global akibat kegagalan Negara maju membangun peradaban di muka bumi ini.

Manyanggar bertujuan untuk: 1) Mengkomunikasikan hak-hak masyarakat ngaju atas pengelolaan hutan dan lahan gambut kepada Sang Pencipta, Alam Semesta dan sesama manusia. 2) Mengkonsolidasikan masyarakat antar desa antar wilayah secara bersama dalam penyelamatan Gambut untuk keselamatan masyarakat dari generasi ke generasi dan lestarinya sumber-sumber kehidupan. 3) Menyerukan kepada semua pihak dari tingkat local, nasional dan International agar mengakui hak-hak masyarakat local tanpa syarat (afirmatif action) dalam pengelolaan sumberdaya gambut berbasis kearifan tradisional di Kalimantan Tengah sebagai kontribusi atas solusi krisis iklim dunia yang sedang dibicarakan di Kopenhagen Denmark (COP 15 UNFCCC bulan Desember 2009.

Diharapkan agenda manyanggar akan memiliki dampak pada: 1) Terbukanya komunikasi hak-hak masyarakat ngaju atas pengelolaan hutan dan lahan gambut kepada Sang Pencipta, Alam Semesta dan Sesama Manusia, 2) Terkonsolidasikannya masyarakat antar desa antar wilayah secara bersama untuk menyelamatkan gambut dan keselamatan masyarakat dari generasi ke generasi dan lestarinya sumber-sumber kehidupan, 3) Semua pihak dapat mendengar seruan masyarakat local dari tingkat local, nasional dan International untuk pengakuan tanpa syarat (afirmatif action) dalam pengelolaan sumberdaya gambut berbasis kearifan tradisional di Kalimantan Tengah sebagai kontribusi atas solusi krisis iklim global yang sedang dibicarakan di Kopenhagen Denmark (COP 15 UNFCCC Desember 2009)

Pelaksanaan kegiatan manyanggar dilakukan selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 10 s/d 12 Desember 2009. Hari H manyanggar tanggal 12 Desember 2009. Rangkaian kegiatan lainnya : 1) Pertemuan antar Lembaga Adat/ Tetua kampung (10 Desember 2009), 2) Rehabilitasi Hutan Adat melalui penanaman pohon kehidupan (11 Desember 2009), 3) Musyawarah ARPAG (11 Desember 2009), 4) Manyanggar (Ruatan Bumi) hari H. 10,11 dan 12 Desember 2009, 4) Pendidikan Kader Management Pengelola Gambut (8 – 9 Desember 2009)Tempat penyelanggaraan manyanggar bumi ini di lakukan di sebuah desa antara Pulau Kaladan dan Tarantang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Peserta kegiatan manyanggar (ruwatan bumi) akan diikuti oleh sebanyak 5.000 – 10.000 warga, terdiri dari; 40 orang ARPAG, 40 wakil dari Lembaga Adat, 200 orang peserta upacara manyanggar dan 5.000 – 10.000 orang warga mengikuti manyanggar hari akhir. Desa-desa yang terlibat sekitar 52 Desa. Peserta wakil dari desa-desa sekitar eks PLG dan sekitarnya dari Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Kegiatan ini juga mengundang peserta yang berminat hadir, misalkan dari: Jakarta, Bogor, Banjarmasin, Sampit, Muara Teweh, dan sekitarnya. Pelaksanaan manyanggar dilaksanakan dengan biaya swadaya masyarakat desa-desa, lembaga, organisasi local yang menyumbang berupa natura (beras, ikan, sayuran, gula, kopi, dan perlengkapan manyanggar lainnya yang dibutuhkan). Sedangkan biaya lainnya akan diperoleh dari para pihak baik Instansi pemerintah local, lembaga swadaya masyarakat, personil yang peduli atas pelaksanaan manyanggar ini.

Demikianlah gambaran umum penyelenggaraan upacara adat “MANYANGGAR” dilakukan, agar mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Diselenggarakan oleh: Petak Danum, ARPAG, SHI, Kelompok Pengrajin Rotan, Petani Karet, Koperasi Hinje Simpei, CSF, WALHI, FoEI.

Panitia Pelaksana “MANYANGGAR”

Penanggungjawab: MULIADI. SE

Sekretariat Kerja Panitia: Jl. Karuing No. 06 RT. III RW. XVI Kel.Selat Dalam Kec.Selat 73516

Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah – INDONESIA Telpon/Fax: 0513-22352

Jejak Samar Chico Mendes

2009-11-26T13:14:00.003+07:00

Oleh Maria Hartiningsih

".. Hanya satu hal yang saya inginkan: kematian saya akan
menghentikan impunitas terhadap para pembunuh yang dilindungi oleh
Polisi Acre.. Seperti saya, para tokoh penyadap karet telah bekerja
menyelamatkan hutan hujan Amazon, dan membuktikan, kemajuan tanpa
penghancuran adalah mungkin."

Chico Mendes menyatakan hal itu dalam seminar mengenai Amazon yang
diselenggarakan di Universitas Sao Pablo, Brasil, tanggal 6 Desember
1988, atau setahun setelah ia berpidato pada Sidang Parlemen Acre.
Acre terletak di bagian timurlaut Brasil, di sebelah utara Negara
Bagian Amazonas, yang sebagian besar wilayahnya dilingkupi hutan hujan
Amazon. Negara bagian itu dikenal sebagai penghasil dan pengekspor
karet.

Hanya seminggu setelah ulang tahunnya yang ke-44, Chico Mendes
ditembak mati kelompok yang menentang perjuangannya, di rumahnya di
Xapuri, petang, tanggal 22 Desember. Peristiwa itu menjadi headlines
di media terkemuka dunia, termasuk The New York Times. Kematiannya
adalah tragedi, sekaligus api yang menghidupi perjuangan para aktivis
lingkungan.

Inilah pernyataannya yang paling terkenal: "Awalnya saya kira
perjuangan saya hanyauntuk menyelamatkan pohon karet. Kemudian saya
mengira saya berjuang untuk menyelamatkan hutan hujan Amazon. Kini,
saya sadar saya berjuang bagi kemanusiaan."

Berisiko
Isu hutan sangat penting baik secara politik maupun geostrategik.
Di banyak negara, tak hanya negara yang demokratis, wartawan dan
aktivis yang melakukan investigasi terkait dengan isu hutan dan
lingkungan berada di garis depan medan pertempuran baru. Ada daftar
panjang konflik antara wartawan dan aktivis dengan para penjahat
lingkungan.

Hutan hujan tropis seluas 6,7 juta kilometer persegi, yang 60-65
persennya berada di Brasil itu adalah separuh paru-paru dunia, "rumah"
ribuan spesies dan keragaman hayati yang sangat penting bagi
keberlanjutan kehidupan.

Amazon adalah sumber penghidupan sekitar 191,2 juta penduduk
Brasil, dan menghasilkan 8.295 dollar AS produk domestik bruto per
kapita per tahun-yang berarti masuk kelompok pendapatan menengah-pada
2008. Namun, hutan itu juga menyimpan sejarah perusakan yang panjang.
Seperti di banyak negara di mana kekuatan global berkawin dengan
pemerintahan diktator militer, dua dekade pemerintahan militer di
Brasil (1964-1985) telah membuahkan kebijakan yang menuju pada
penggundulan dan penghancuran hutan.

Menjelang tahun 1970, Presiden Emilio Medici mulai melakukan
pembangunan besar-besaran dengan membangun jalan raya Transamazonia
(BR 364) sepanjang 5.000 kilometer. Ia tidak peduli tanah itu subur,
dan menjadi tempat bermukim suku asli, orang sungai, para penyadap
karet dan mereka yang tinggal dan merawat hutan. Pembangunan itu
berdampak pada 96 suku di Acre. Diperkirakan 838 dari 1.000 anak
diAcre meninggal sebelum berusia setahun.

Penghancuran terus berlanjut "atas nama pembangunan", sampai
Presiden Luiz Inacio "Lula" da Silva bertekad menghentikan deforestasi
secara serius sejak lima tahun lalu. Namun, meski pertumbuhan ekonomi
mengesankan, kemiskinan di pedalaman belum banyak tersentuh. Gap kaya-
miskin belum terjembatani.

Isu panas
Isu hutan menjadi isu politik terpanas. Potensinya menyerap emisi
telah mereduksi hutan sebagai subyek dagang para saudagar karbon.
Pembahasan pengurangan emisi yang membahayakan kehidupan semakin
terkesan seperti negosiasi dagang di forum-forum internasional.

Padahal, hutan bukan sekadar bank karbon. Seperti diingatkan
Laporan Pembangunan Manusia tahun 2007, pasar karbon tak akan menekan
deforestasi. Banyak fungsi ekologis hutan yang tidak dapat dipasarkan.
Pasar tidak menyentuh nilai ribuan spesies tanaman dan keragaman
hayati di Amazon Brasil, ataupun di berbagai hutan hujan tropis lain
di dunia. Harga nol selalu disetarakan dengan nilai nol, padahal harga
dan nilai adalah dua hal yang berbeda.

Ketidaksetaraan kekuatan politik adalah sumber deforestasi yang
tak bisa dikoreksi lewat pasar. Merangseknya pertanian dan peternakan
komersial, pembangunan infrastruktur, pembalakan, penambangan di hutan
Amazon senantiasa terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran
serupa terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Semua mekanisme
perdagangan karbon hutan berpotensi memperbesar pelanggaran.

Perjalanan kami tak sampai Acre, bahkan menyentuh hutan pun tidak.
Akan tetapi, bayangan Chico Mendes sempat tertangkap, hilang dan
timbul, melalui catatan para aktivis yang berjuang menyelamatkan hutan
hujan, menyelamatkan kemanusiaan...

Baca Juga
Fokus tentang
Amazon

HAL 45-48

Menyemai Perjuangan di Perkebunan

2009-11-23T09:01:00.002+07:00

“Sebuah inisiatif perempuan melawan pemiskinan”
Oleh: Khalisah Khalid

“Entah, berapa babak mereka melakoni derita hidupnya disana, di perkebunan Pagilaran, lereng pegunungan Kemuylan, sebelah utara pegunungan Dieng. Derita itu berbabak-babak, dari generasi ke generasi, berubah pelakunya, namun tetap saja sama korbannya. Perempuan pemetik teh. Anak beranak perempuan menjadi buruh harian lepas, jika anaknya tidak mau meneruskan jejak orang tuanya, siap-siaplah untuk hengkang dari rumah yang ada di area perkebunan ini”. (Sya V)

Kolonialisasi Perkebunan
Penggalangan kalimat diatas, merupakan sebuah gambaran kecil dari cerita yang bisa kita sebut sebagai bentuk kolonialisasi perkebunan. Ini hanya sekelumit gambaran bagaimana nasib perempuan di perkebunan skala besar seperti perkebunan teh yang telah menjalani kehidupannya berbabak-babak dengan berbagai peristiwa, lapis-lapis kekerasan dan juga kemiskinan yang dialami sepanjang sejarah hidupnya yang artinya juga sepanjang sejarah perkebunan teh itu sendiri.

Buruh perkebunan teh secara turun temurun tetap menjadi buruh, tanpa jaminan hidup yang jelas dan jauh dari jangkauan perlindungan, yang sesungguhnya lebih mirip disebut dengan perbudakan. Kebanyakan buruh perempuan adalah buruh pemetik daun teh yang ditempatkan sebagai buruh harian lepas (BHL). Walau di beberapa tempat upah buruh baik laki-laki maupun perempuan sama, pada kenyataannya buruh laki-laki mendapatkan upah yang lebih banyak dari buruh perempuan karena system pembayaran upah pada buruh harian lepas didasarkan pada berat perkilo daun the yang berhasil di kumpulkan.

Di tempat yang lain, cerita nasib perempuan di perkebunan tidak jauh lebih baik yakni perkebunan besar kelapa sawit yang saat ini menjadi salah satu primadona pembangunan kebijakan ekonomi yang berbasiskan pada industry ekstraktif dan industry kotor. Seperti kebanyakan lagu pembangunan, yang dijual adalah kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbagai permasalahan umum yang hadir pada setiap rantai produksi bahan bakar nabati terhadap komunitas lokal, diantaranya adalah: (1) meningkatnya beban kelola rumah tangga; (2) hilangnya sumber pangan akibat hilangnya lahan produktif pertanian; (3) meningkatnya biaya untuk pemenuhan kesehatan, energi dan air; (4) hilangnya sistem sosial dan budaya; dan lain sebagainya. Berbagai fakta penghancuran inilah yang menjadi indikator bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu basis produksi kotor yang diandalkan Indonesia, setelah industri tambang.

Dalam peristiwa kebanyakan yang bicara soal ekstraksi sumber daya alam, cerita perempuan menjadi sangat jauh dan seringkali kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang selalu bicara soal perluasan produksi, harga sawit, pasokan dan seterusnya yang tidak relevan dengan cerita kekerasan dan bentuk-bentuk pemiskinan yang dialami oleh perempuan yang hidup di sekitar perkebunan besar kelapa sawit.

Meskipun mungkin kurun waktunya tidak sepanjang perkebunan teh, apa yang terjadi pada perempuan yang tinggal di area perkebunan besar kelapa sawit juga tengah mengalami lapis kekerasan yang dialami oleh perempuan. Yang menghasilkan sebuah potret dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial yang paling rendah. Dimana, peristiwa tersebut bisa berulang, berbabak-babak, berubah bentuk maupun pelaku.
Sejak perkebunan besar kelapa sawit masuk paling tidak sejak tahun 1985 di Kalimantan Barat, perempuan telah kehilangan akses dan kontrolnya terhadap tanah, dan menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan formal sebagai tenaga yang membuahi dan menyemprot dengan menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan.

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri sawit yang memang diketahui mempengaruhi air sungai masyarakat setempat. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh perempuan, tapi mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Terlebih, perkebunan besar kelapa sawit secara struktural juga membangun sistem kapital yang mampu menciptakan perubahan pola konsumsi pada perempuan dan masyarakat yang dibangun sedemikian sistemik oleh pasar, sehingga mampu merubah persepsi atau pandangan perempuan terhadap kebutuhan hidupnya dan bahkan terhadap tubuh perempuan itu sendiri.

Bentuk ketidakadilan yang lain adalah ketika perempuan selalu ditempatkan sebagai kelompok yang lemah dan tidak berdaya, dan mengabaikan semua pengalaman pribadi termasuk yang diungkapkan dalam pola komunikasi yang khas, dan pengetahuan perempuan tentang tubuhnya, tentang relasi tubuh perempuan dengan kekayaan alam, serta pengetahuan perempuan, baik individu maupun kolektif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan.

Inisiatif Perempuan
Pemiskinan memang menjadi realitas yang begitu rupa telanjang bentuknya, bahkan ditengah kekayaan alam yang melimpah ruah. Peristiwa pemiskinan dan penderitaan perempuan memang tidak akan habis untuk terus dibicarakan sampai bisa terwujudnya keadilan, namun yang juga menjadi penting untuk dicatat adalah bagaimana perempuan sebagai sebuah entitas dengan dirinya yang juga menjadi bagian penting dari komunitas dan negaranya telah melakukan berbagai inisiatif untuk melawan pemiskinan atau agar dapat mempertahkan kehidupannya, meskipun dengan kualitas hidup yang berada dibawah standar kesehatan sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi Negara.

Dalam temuan awal yang berjudul meretas jejak jejak kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, ditemui beberapa inisiatif yang dilakukan oleh perempuan menghadapi pemiskinan yang dialaminya. Inisiatif ini dibangun oleh perempuan di kawasan perkebunan yang biasanya didasari atas pengalaman dirinya, dan kemudian bisa disebut sebagai sebuah pengetahuan. Inisiatif ini dapat dikatakan sebagai sebuah strategi survival yang dilakukan oleh perempuan untuk mempertahankan sumber-sumber kehidupannya yang terus menerus dimiskinkan.

Di beberapa daerah, dimana masyarakatnya berhadapan dengan ekspansi industry perkebunan sawit skala besar seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Riau, perempuan yang menjadi korban dampak perkebunan sawit terlibat dalam perjuangan advokasi bersama dengan masyarakat yang lainnya untuk merebut kembali akses dan control terhadap sumber-sumber kehidupannya. Namun sering kali inisiatif perjuangan ini, dihadapkan pada upaya kriminalisasi dari pengurus negara dan perusahaan seperti yang dialami oleh ibu Nursiah di Sumatera Selatan. Di Sanggau, meskipun belum menjadi pemimpin organisasi, perempuan justru menjadi penggerak kelompok perempuan dan masyarakat di kampungnya seperti yang dilakukan oleh ibu Rini.

Pengalaman perempuan di perkebunan sawit di Sanggau Kalimantan Barat yang dilakukan dengan mencari pendapatan tambahan untuk keluarganya bahkan pekerjaan perempuan tersebut justru menjadi sumber pendapatan yang menopang keberlanjutan hidup keluarga. Bagi perempuan yang tidak memiliki lahan, biasanya perempuan bekerja menjadi berondol sawit, dan perempuan petani biasanya mereka alih profesi menjadi penoreh karet di kebun orang lain atau menjadi buruh tani.
Berdasarkan pengalaman buruk dengan perusahaan sawit, membuat mereka berpikir panjang untuk menyerahkan tanahnya. Kini, perempuan disana juga menanam jenis tanaman lain di tanahnya seperti jeruk yang juga bisa memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.

Hal lain yang menjadi inisiatif perjuangan perempuan selain dengan cara merebut akses dan control terhadap kekayaan alam, juga dilakukan dengan membangun organisasi atau kelembagaan. Organisasi dan kelembagaan yang dimaksudkan disini bukan hanya bergabung dengan organisasi rakyat atau organisasi yang terlembagakan secara struktural, aktivitas ritual keseharian dua perempuan, dan beragam bentuk solidaritas antar perempuan (sederhana apapun) merupakan bagian dari kelembagaan perempuan sebagai bagian dari cara bertahan hidup perempuan ditengah krisis. Seperti perempuan berondol yang didalam aktifitasnya secara bersama-sama atau berkelompok setiap harinya untuk membicarakan berbagai permasalahan kehidupan yang dialami oleh perempuan, terlebih perempuan berondol sawit dihadapkan pada resiko kekerasan lain, seperti ancaman ditangkap oleh mandor-mandor perkebunan karena memungut buah sawit yang jatuh dianggap sama dengan mencuri.

Inisiatif-inisiatif (baca, strategi surviva) perempuan yang dilakukan mungkin jauh dari harapan untuk membuat hidup mereka sejahtera, namun yang pasti inisiatif ini merupakan cara mereka bertahan hidup ditengah absennya pengurus negara didalam memenuhi hak-hak dasar warganya.

Bagian gerakan social, menjadi penting untuk tidak hanya mengkampanyekan nasib-nasib ketertindasan perempuan, namun juga terus mempromosikan inisiatif-inisiatif perempuan yang selama ini telah dilakukan sebagai sebuah “iuran” besar warga negara yang harusnya diakui.

Tiga Hari Itu

2009-11-01T19:03:00.006+07:00

Oleh: Khalisah Khalid

Aku hampir lupa, kalau kesehatanku belum pulih benar. Rasa senang memuncak begitu menginjak kaki di Banda Aceh untuk ketiga kalinya. Sambil menyusuri jalan, terlintas kopi Aceh yang begitu masyhur nikmatnya, bertambah lezat bila ditemani kue timpan yang sangat kusuka. Aaaah, sayangnya aku belum bisa menikmatinya sesegera mungkin. Semoga Aceh menjadi obat, paling tidak dalam tiga hari ini. Begitu harapku dalam bisik sambil memasuki penginapan yang berada di daerah Neusu.

Selain bahagia bisa kembali ke Banda Aceh walaupun hanya tiga hari, yang lainnya karena aku dipertemukan dengan sekitar 20 orang perempuan luar biasa dan 1 orang lelaki yang bertahan berada diantara kumpulan perempuan. Jarang loh ada lelaki yang mau bergabung belajar dengan kelompok perempuan, tanpa ada rasa diskriminasi dan juga dominasi.

Bagaimana tidak hebat, 20 orang perempuan ini mencurahkan hidup dan waktunya untuk pemajuan hak asasi manusia termasuk hak atas lingkungan di desanya masing-masing. Maklumlah, kebanyakan ibu-ibu yang usianya diatas saya dan beberapa ada yang lebih muda dari saya merupakan paralegal dan fasilitator di desanya masing-masing. Saya sangat yakin, proses membangun ini tidak segampang membalik telapak tangan, dan perempuan-perempuan yang hadir disini telah menunjukkan bagaimana perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang begitu istimewa dan berbeda, dan itu merupakan bagian dari kerja keras Solidaritas Perempuan Aceh.

3 hari ini kami melalui proses belajar bersama, aku asik menyimak bagaimana ibu-ibu mulai berdiskusi dan berdebat seru tentang peran gender yang mereka alami dalam kehidupannya sehari-hari. Bu Maryati misalnya, dia menceritakan kepada kita semua bahwa di keluarganya ada hari ayah. Waw, satu hari di setiap hari Jum’at, semua pekerjaan rumah tangga dilakoni oleh sang ayah. Senang bukan??? Tidak sampai disitu, ibu yang ceria ini juga telah menanamkan pembagian peran gender kepada anak-anaknya, termasuk anak laki-lakinya yang mulai dikenalkan dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak.

Nah, hal lain diungkapkan oleh kak Uti. Kakak yang heboh kalau bicara ini, menceritakan perasaannya yang malu sekali jika suaminya mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. “Apa nanti kata tetangga”, itu alasan singkatnya. Meskipun dia memahami bahwa pekerjaan rumah tangga itu tidak berjenis kelamin, bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang menarik awal proses belajar kami ini, paling tidak bagi saya semakin memperjelas bahwa memang peran gender, termasuk relasi didalamnya dipengaruhi dengan sangat kuat oleh sebuah system social dan budaya yang ada dalam masyarakat, termasuk agama didalamnya.

Sebenarnya diskusi masih berlangsung “panas”, namun waktu telah beranjak naik dan kini waktunya bagiku untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman advokasi yang selama ini aku lakukan. Meskipun aku bukan ahli hukum, materi belajar kami kali ini mengupas tentang hukum dan hak atas lingkungan. Aku ingat apa yang dikatakan oleh salah satu peserta, bahwa selama ini justru hukum yang membuat masyarakat tidak berdaya.

Belajar kita dimulai dengan mengulik kasus demi kasus yang dihadapi oleh peserta di masing-masing desanya dalam sebuah diskusi kelompok, mulai dari berhadapan dengan industri semen yang bernama PT. SAI dan turunan masalahnya seperti pembangunan PLTU untuk kepentingan pelanggengan bisnisnya, hingga berhadapan dengan pemilik usaha perabot. Satu demi satu peserta mengurai apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat dan bagaimana pilihan-pilihan yang telah dilakukan oleh paralegal ini bersama dengan komunitasnya.

Disinilah saya mulai masuk untuk menyampaikan informasi yang selama ini selalu diputar-balikkan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak sesekali bersentuhan dengan hukum, jika tidak mau berhadapan dengan aparat hukum. Padahal hakikat kebaradaan hukum adalah sebagai alat untuk mencapai nilai keadilan dan memanfaatkan hukum untuk memperkuat posisi tawar mereka dan sebagai alat untuk mempertahankan dan melindungi serta mendorong dipenuhinya hak-hak asasi masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam Konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi dalam berbangsa. Peserta disini sudah mengerti isi Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak secara keseluruhan. selama ini, UUD 1945 juga belum digunakan sebagai pijakan untuk melihat sejauhamana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerahnya bertentangan atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan produk hukum yang lebih tinggi.

Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan hidup telah mengarah pada pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia dan penurunan kualitas hidup manusia, mungkin itu salah satu alasan mengapa hak atas lingkungan juga menjadi salah satu materi yang menarik untuk didiskusikan. Kami pun mulai saling berbagi cerita, ibu-ibu ini sedikit banyak telah mengetahui bagaimana pentingnya arti lingkungan hidup, meskipun diakui bahwa urusan perut menjadi kebutuhan yang lebih utama. Makanya ada diantara keluarga mereka yang bekerja mencari nafkah di PT. SAI, yang ibu-ibu juga telah ketahui telah mencemari lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan mereka seperti pertanian.

Diantara peserta ada yang merasa bahwa diantara paralegal ini belum melakukan apa-apa, tapi ada juga yang mengatakan bahwa meskipun sedikit dan kecil, paralegal ini telah berjuang meskipun belum maksimal hasilnya. Dari sinilah aku mulai mengenalkan strategi dan pernak-pernik advokasi dan komunikasi, sebagai salah satu keahlian yang akan sangat baik jika dimiliki oleh seorang paralegal lingkungan.
Kami mencoba “berkomunikasi” dengan sebuah permainan singkat, bisik kata. Meskipun permainan ini sederhana, ternyata ada juga kelompok yang salah menyebutkan sesuai permintaan fasilitator. Kami tertawa terbahak-bahak ketika kelompok tiga salah menyebutkan kata, dari kata hak lingkungan, menjadi hai lingkungan.....

Dari permainan singkat ini kami dapat mengambil pembelajaran, bahwa meskipun setiap hari dilakukan, berkomunikasi tidak semudah yang kita bayangkan. Karena itulah strategi komunikasi menjadi penting untuk diketahui oleh seorang paralegal, dan kata-kata kepercayaan menjadi keharusan dalam kerja-kerja advokasi, apalagi bagi seorang paralegal atau fasilitator desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan segala dinamikanya.

“Takut di-Pritakan, mbak”, yang lain menyahut “takut seperti pak Munir, mbak”, itu ungkapan dari ibu-ibu yang tidak lepas membayangi mereka, ketika mereka harus berhadapan dengan kerja-kerja advokasi di lapangan. Manusiawi dan bahkan teramat sangat manusiawi, apalagi bagi perempuan-perempuan yang daerahnya baru lepas dari operasi militer seperti di Aceh.

Menggunakan hukum sebagai alat perjuangan memang seperti berjalan di hutan belantara, karena hukum di Indonesia masih korup, tidak independen dan belum berpihak kepada keadilan bagi rakyat miskin. Namun bagaimanapun situasinya, masyarakat harus tetap mengerti tentang hukum termasuk bagaimana membedakan antara hukum pidana dan perdata. Yang terpenting tidak takut lagi dengan kata-kata hukum dan bahkan menggunakan instrument hukum untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Kak Khairani, yang memang jago di bidang hukum mengajak kita semua untuk mulai belajar mengelompokkan criteria hukum pidana dan perdata. Lagi-lagi saya terkagum-kagum, dengan pemaparan ibu-ibu di depan kelas selepas membedah kasus di desanya masing-masing. Wuih, ibu-ibu ini sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus mereka berdasarkan kriteria hukum perdata dan pidana, meskipun mereka bukan ahli hukum.
Bukan itu saja, termasuk pada strategi atau pilihan apakah akan menggunakan jalur hukum atau diluar jalur hukum seperti lobby, mediasi dan lain-lain. Apalagi saya percaya bahwa pada dasarnya perempuan merupakan seorang pelobby yang ulung, karena memiliki pengetahuan dan pengalaman melakukan lobby dalam kesehariannya.

Lewat bermain peran, peserta ini mulai mempraktekkan bagaimana melakukan lobby-lobby dengan para actor-aktor yang dianggap penting untuk dipengaruhi dalam kasus-kasus yang terjadi di desanya, mulai dari pak Keucik sampai Bupati. Meskipun hanya bermain peran, peserta mencoba untuk mendalami karakter aktor-aktor yang mau dipengaruhi. Sekali-dua kali-tiga sampai empat kali, hampir semua peserta kebagian peran dan belajar bagaimana cara melobby.

“We are the best”, itu teriakan kami bersama setelah kita semua sukses belaajar bagaimana proses melobby. Tentu tidak berhenti hanya sampai disini, karena semua yang dipelajari akan dipraktekkan secara langsung di desanya. Paling tidak, pertemuan ini sudah berhasil merancang kerja-kerja yang akan dilakukan secara realistis.

Jam 17.30, pesawatku meninggalkan Banda Aceh. Meskipun terlalu cepat berada di Banda Aceh, paling tidak dalam tiga hari ini aku bisa berada diantara perempuan-perempuan hebat sampai doa dan harap mengakhiri perjumpaan kami. Semoga perjuangan membela hak-hak masyarakat dan hak perempuan ini dapat menuai keberhasilan, dan kami masih bisa terus belajar bersama.

Aaaah,perempuan memang punya segudang pengetahuan dan pengalaman berjuang mempertahankan kehidupannya. Sayangnya, inilah yang tidak pernah dilihat dan diakui oleh negara dan komunita social lainnya. Selain hanya melulu menempatkan perempuan sebagai korban yang tidak berdaya.

Dua Puluh Lima Agustus

2009-08-27T12:04:00.002+07:00

Khalisah Khalid

Aku suka tanggal Dua Puluh Lima Agustus, sangat suka. Karena di hari itu, selalu ada banyak makanan, kado dan doa tentunya, yang selalu mengalir untukku tanpa syarat. Kecupan di pagi hari, biasanya meluncur di keningku tanda syukur dari ibu yang melahirkan aku di tanggal itu. Pikir-pikir, romantis juga ibuku. Hihihi….. Aku senang di tanggal itu, terlebih saat membuka kado, kakek selalu dan selalu memberikan aku kado walaupun terlalu sering kadonya barang-barang yang tidak aku sukai, tetap saja aku senang.

Nasi uduk, selalu dengan setia menemaniku di tanggal itu. Teman-temanku suka “meledek”, orang Betawi mengganti kue ulang tahunnya dengan nasi uduk. Ibuku berpikir sederhana, kalau nasi uduk bisa dimakan banyak orang dan mengenyangkan, iya kan? hehehe,…. Selalu dan hampir selalu ibuku membuatkan nasi uduk untuk bersama-sama kumakan dengan teman-teman. Aaah, ibuku memang paling top sedunia. Nasi uduknya, hmmmm, eunak tenaaan.

Pernah ada satu kali, kue ulang tahun menemani di tanggal itu yang disiapkan teman-temanku, dan sudah bisa diduga kue ulang tahun berubah jadi bahan untuk saling melempar kue. Pun demikian, aku tetap bahagia dan kami semua tertawa. Dua puluh lima Agustus, selalu indah bagiku.

Semua kebaikan, kesehatan dan kebahagiaan menjadi doa yang mengalir untukku tanpa syarat dan tak pernah kurang sedikitpun, tak pernah dari orang-orang terdekat dan teman-teman. Rasanya seluruh kebaikan isi bumi, seperti kata temanku memelukku dengan erat. Sungguh, dihari yang kusuka ini aku ingin membagi semua kebaikan yang ada di bumi bagi seluruh ummat manusia.

Kini, waktu itu kembali lagi dan aku menantikannya sejak beberapa hari sebelumnya. Kala semua kebaikan seluruh bumi mendekapku dalam damai. Bagiku, bertambah usia itu indah, seperti tumbuhnya benih padi yang menguning dan memberikan harapan hidup bagi banyak orang. Setiap tahun selalu ada yang istimewa, meskipun juga kehilangan beberapa hal yang istimewa. Kado kakek sudah dua tahun ini tidak menyambangiku, sejak Beliau pergi menghadap penciptanya. Juga sempat merasa sendiri di dua puluh lima agustus tahun 2006 di Bali, namun lagi-lagi teman-teman menyemarakkan hari itu dengan doa, tawa dan lagu dan meyakinkan bahwa aku tidak akan pernah sendiri dan sepi.

Tahun ini, aku menjumpai lagi tanggal itu bersama dengan seseorang yang telah masuk dan menemani hari-hariku, dan mulai tahun ini aku mendapatkan kado kecupan darinya dan doa yang tak pernah habis. Semoga, kata yang tak pernah lepas dari harap.

Dunia virtual pun begitu adanya di tahun ini, teman-teman mengirimkan doa yang terus menerus lewat facebook, email dan sms. Terima kasih, doa yang tak pernah habis selalu menemani hari-hariku selama ini dan sepanjang tahun-tahun mendatang. Aaah, aku selalu menantikan dua puluh lima Agustus itu datang lagi dan masih bersama orang-orang yang kucintai. Amiiin…..

The Green Space Area's Policy and Eviction Urban Poor in Jakarta

2009-08-21T07:54:00.003+07:00

by: Khalisah Khalid

As a big city with the increasingly worsen sanitasy, Jakarta needs the way to recover the condition of environment. The one of ways is allocates area of green space area (RTH). The next problem is the government implements the policy of its RTH construction by making the policy that put away city poor citizen from their life space. The research purpose of seeing importance conflict between the environmental importance and the basic right of city poor and how the accses and the control authority toward life space of citizen in Jakarta. The government’s consistence of DKI Jakarta in implementing RTH policy also will be analyzed. The taken case`study is the eviction toward poor citizen’s settlement in park “clean, Humane and Prestigious” (BMW) which was held on August, 24, 2008.

From this study, can be seen the policy unconsistence of government of DKI for implementing RTH. The importance struggle also seen by the domination of capitalist groups toward space structure, including RTH.

The conclusion is eviction of poor citizen for RTH importance is not a solution that can answer all of environmental and urban affairs’ problems. The access and the control of citizen supposed to be opened toward life sources, including the land as fair as possible. And, the urban affairs’ environmental problem also can not seen as simple as citizen growth that always become justificasy for evicting the poor citizen with the outsider label “illegal”. The paradigm and the economical policy that are chosen by the government is exploitative that support consumption level in the city, and take place the capitalists as power holder has supposed to be changed.

The supporting things migration rate from the village to the city suppose to be finished by national policy. As the consequence, the urban affairs’ problem supposed to be finished together with the crisis finishing that happened in the rural. Also including agrarian conflict finishing, that has caused the citizenry lost the access and the control of life.

please see the attach: www.walhi.or.id

Bengkel Menulis 13.13

2009-08-21T07:39:00.001+07:00

Oleh: Khalisah Khalid[1]

Bengkel Menulis 13.13? Mungkin rasa penasaran yang terbesit dibenak kita semua, ketika membaca judul tulisan ini. Bengkel menulis meluncur dari sebuah perbincangan singkat untuk menemukan ruang kreatifitas lain bagi teman-teman di SMK Tehnologi Informasi Airlangga, diantara banyaknya kreatifitas lain yang telah ada.

Bengkel menulis 13.13, meluncur begitu saja sebagai sebuah nama aktifitas baru ini. Nama Bengkel Menulis ini terinspirasi dari gagasan seorang kawan di Jakarta, dan dipercantik dengan angka 13.13, karena mimpi untuk menjadi penulis andalan dimulai pada tanggal 13 Agustus jam 13. Walaupun kebanyakan orang angka 13 itu angka sial, namun bagi kami angka 13 adalah angka manis yang akan membawa angin segar bagi sekolah ini dan tentunya bagi teman-teman yang setiap harinya berkutat dengan dunia tehnologi informasi yang akan semakin mendukung dunia tulis menulis.

Geliat keresahan untuk menulis dimulai di ruang laboratorium, bersama dengan 15 orang pelajar dan ditemani guru Bahasa Indonesia. Inspirasi dan kreatifitas teman-teman untuk menulis, melampaui “kotak pintar” yang bernama komputer, bahkan melampaui ukuran ruangan kurang lebih 4x6 meter persegi yang disulap menjadi bengkel menulis. Dengan bermodalkan semangat SMK BISA, saya begitu yakin teman-teman di sekolah ini dapat menciptakan sebuah dunia baru yang bernama tulis menulis.

Bengkel ini dibuka dengan harapan agar teman-teman punya kemauan untuk menulis, menulis apa saja yang ada di hati dan pikiran. Sekedar mengingat apa yang disampaikan oleh Pramodya Ananta Toer, “Menulislah, Kalau Tidak Menulis, maka Kau akan Ditinggalkan Sejarah”. Sejarah buat kita sendiri, keluarga, teman, komunitas dan sejarah besar bagi bangsa ini.

Bengkel menulis ini dimulai dengan membuka ruang berbagi bagi semua yang terlibat disini, berbagi cerita, berbagi pengalaman hidup yang setiap orang sedikit banyak berbeda dari yang lainnya dengan dua cara yakni menulis dan bercerita. Menariknya, dalam durasi waktu yang sama yakni 3 menit, kebanyakan teman-teman lebih “jago” memperkenalkan dirinya dengan bercerita, dibandingkan dengan menulis. Kenapa ya?

Ini satu signal, bahwa “bercerita” lebih banyak mewarnai proses kehidupan kita, daripada menulis. Alasannya beragam, tapi kebanyakan anggota Bengkel Menulis mengatakan kalau menulis itu menjadi lebih sulit, karena orang harus berpikir lama terlebih dahulu apa yang ingin dituliskan. Padahal justru kita bisa menuliskan apa yang kita pikirkan. Mudah bukan? Sebenarnya tidak perlu takut salah, karena kalaupun salah, justru disanalah proses menulis yang mengasyikkan itu dapat ditemukan.

Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan seorang kawan wartawan yang “mengintip” bengkel ini, “apakah menulis itu bakat”? Menulis itu adalah proses, baik orang yang punya bakat maupun tidak, karena penulis terkenal duniapun memulainya dari proses. Meskipun dia punya bakat menulis, kalau tidak dilalui dengan proses belajar, tulisannya ditolak oleh redaksi majalah, koran atau penerbit buku, tentu dia tidak akan menjadi penulis besar.

Stttt, ternyata kemahiran siswa-siswa sekolah ini luar biasa loh. Patria misalnya, cowok keren ini, ternyata sudah menulis novel sewaktu di Berau. Sayangnya novelnya masih belum bisa kita nikmati. “Masih tersimpan di Berau”, akunya dengan malu-malu. Padahal bagi penulis, yang paling penting adalah kesediaan untuk saling berbagi bukan?

Lain lagi dengan Adi, dia sudah membuat 3 komik. Wuih hebat ya, bagaimana bisa memadukan kreatifitas gambar dengan cerita. Adi bilang, kalau dia baru bisa merampungkan ceritanya dan masih menemui kesulitan dengan gambarnya yang “pas-pasan”. Padahal, tidak perlu menunggu sempurna kan untuk dapat disuguhkan kepada orang banyak ide-ide yang kita tuangkan.

Kesediaan untuk berbagi dan tidak perlu menunggu sempurna untuk dapat menyuguhkan ide-ide kita kepada banyak orang, karena darisanalah kita akan banyak mendapatkan masukan dari orang-orang yang membaca tulisan kita. Suka, tidak suka, bagus, tidak bagus, biasa aja, tidak bermutu, itu merupakan bentuk respon dari orang lain ketika membaca tulisan kita. Lagi-lagi disanalah muncul kepuasan menulis.

Patria dan Adi, merupakan bukti bahwa SMK TI Airlangga memiliki penulis muda yang handal. Bagaimana dengan siswa yang lainnya? Jangan takut, teman-teman yang lain akan mengikuti jejak dua temannya ini, dan minggu depan Bengkel Menulis akan kembali dibuka untuk membuktikan kehebatan penulis lain yang sudah siap berbagi tulisannya kepada kita semua. Apalagi ada yang gemar menulis puisi, pidato dan cerita-cerita ringan.

Aha, senang rasanya menjadi kawan belajar di bengkel menulis ini. Suatu saat, sekolah ini akan dicatat oleh sejarah, lahirnya penulis-penulis muda berbakat di Indonesia yang dimiliki oleh kota Samarinda Kalimantan Timur. Ayo terus menulis, agar kita tidak ditinggalkan sejarah, punya banyak teman dan bisa dapat tambahan uang saku juga. Hmmmm, yang terakhir itu bonusnya.

Babi, Orang Utan dan Kita

2009-08-18T16:22:00.001+07:00

Oleh: Khalisah Khalid

Saya dan teman satu sore asik ngegosipin babi dan orang utan, “apa yang diomongin”? Pasti begitu yang terbesit, sambil cekikan karena membayangkan raut mukanya si Babi dan Orang Utan, apalagi membayangkan muka kami berdua yang menggosipkannya ya??. Hehehe….. Ini obrolan serius, meskipun sambil makan siang menjelang sore di pusat perbelanjaan. Entah juga mengapa dia tiba-tiba jadi topic yang asik untuk dibahas, dengan runtutan pertanyaan yang muncul satu demi satu.

Makhluk yang satu ini memang unik, paling tidak begitulah penilaian saya terhadap Babi. Bagi umat muslim seperti saya, si Babi ini akan dipicingkan sebelah mata. Dilihat aja ndak boleh, apalagi dimakan. Kyai kampung saya bilang babi itu haram, jadi jangan coba-coba makan babi. Ada teman saya muslim lainnya, “makan babi itu halal kalau dipotongnya baca Bismillah”. Ini joke tentu saja, daripada tulisan ini nantinya digugat oleh MUI dan dengan serta merta akan difatwa sebagai tulisan haram. Hehehe…. Tapi apapun alasannya, konon daging babi itu eunak, melebihi daging sapi. Percaya nggak percaya, karena aku sendiri belum mau mencoba memakannya.

Any way, obrolan saya tidak hanya berhenti pada babi halal atau haram, juga tidak berhenti pada enak mana daging babi dibandingkan dengan daging yang lain. Soalnya kita mencoba membandingkan juga dengan cerita orang utan, yang sempat dibandingkan dengan babi sebagai binatang yang lebih “baik” dibandingkan dengan orang utan.

Walaupun jarang, dan saya sendiri belum pernah menemukan atau paling tidak berniat menemukan bahwa ada juga orang yang mau meneliti tentang babi. Kebanyakan orang meneliti tentang orang utan, dan salah satu kepentingannya adalah ketika dalam penelitian itu dihasilkan konservasi orang utan sebagai satu keharusan dalam sebuah ekosistem, salah satu argumentasinya adalah ketika orang utan sebagai “mesin” penabur biji yang baik karena dia pemakan tumbuhan dan banyak karena luas jangkauannya yang jauh.

Disinilah obrolan pertama dimulai, pertanyaan saya mungkin agak iseng bagi para peneliti satwa. Tapi sebagai orang dari “dunia” lain, pertanyaan saya serius sungguh serius karena saya ingin mencoba merasionalisasikan mengapa orang utan menjadi penting untuk dikonservasi, jika dia punah apakah akan secara serius mengganggu rantai makanan yang kemudian akan kita sebut sebagai sebuah satuan ekosistem semua makhluk, termasuk manusia tentu saja. Anggaplah pertanyaan saya ini mewakili egoisme makhluk yang bernama manusia, meskipun menurut sang peneliti orang utan memiliki perbedaan genetis dengan kita itu tipiiis sekali, hanya 3 koma sekian persen, itu menurut penelitian ilmiah loh, itu sama artinya prilaku kita dan orang utan itu beda-beda tipislah.

Harusnya kalau persamaan antara kita dan orang utan begitu dekat, hidup berdampingan akan baik-baik saja kan? Tapi kok anehnya banyak konflik di kawasan konservasi, mengusir masyarakat lokal yang menduduki lahan tersebut sejak lama untuk kepentingan langgengnya kawasan konservasi orang utan. Mungkin ini yang disebut dengan politik satwa, mengatasnamakan orang utan. Duuuuh, teganya orang utan masih dipolitisisasi. Sayangnya, sang peneliti itu tidak mampu atau mungkin tidak mau menjawab pertanyaan sederhana tersebut.

Kembali ke pertanyaan saya, “selain orang utan tidak adakah binatang lain yang memiliki fungsi dan peran yang sama”? disinilah kemudian kita beralih membicarakan sang babi. Teman saya menjawab, ada makhluk lain yang bisa menggantikan orang utan, manusia salah satunya. Kalau binatang, peran tersebut bisa tergantikan oleh babi. “Lalu mengapa babi tidak pernah menjadi sebuah diskursus konservasi”, tanyaku dengan keheranan tentu saja. Mau tau jawabannya, ternyata menurut teman saya sungguh langka orang yang mau meneliti babi, sehingga kita bisa mengetahui daya jangkaunya dan seberapa banyak atau besar dia dapat menjadi penebar benih tumbuhan seperti orang utan. Dari yang sedikit langka, ada satu peneliti prilaku babi yang pernah ditemui temanku.

Tapi mari kita simak temuan peneliti babi, ternyata ditemukan bahwa lambung babi itu besar, mungkin seukuran dengan ember besar penampung air di kamar mandi kami. Apa aja isinya, tanyaku berentetan kaya’ petasan rentet. Macam-macam, mulai dari jenis binatang lainnya yang dimakan sampai kertas dan kresek. Wadaw, bisa begitu? Ya, bisa karena babi itu binatang pemakan segala atau kita menyebutnya babi itu sebagai binatang “pembersih” yang baik.

Temanku juga mengajak untuk mengingat lagi cerita sejarah masa lalu. Babi itu ditakdirkan (baca; ditugaskan oleh Sang Maha Kuasa) sebagai binatang pembersih, dalam cerita sejarah perbabian disebutkan bahwa babi diciptakan pada jaman nabi Nuh ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk berlayar ketika terjadi banjir besar. Semua makhluk termasuk binatang masuk kedalam perahu nabi Nuh, semuanya. Terbayang bagaimana baunya kapal tersebut dengan kotoran binatang yang beraneka macam jenisnnya. Disinilah Tuhan dengan kekuasaannya menciptakan Babi, dan seluruh kotoran binatang tersebut dimakan oleh babi. Aaah, yang bener?? Begitukan akal sehat kita bertanya, karena sungguh aku belum menemukan dalil agama dan satu periwayat hadits yang menceritakan ini. “Wah, kalau begitu Babi sangat baik dan berjasa ya”…..

Lalu kenapa babi diharamkan bagi umat muslim? Saya mencoba untuk merasionalisasikan antara haramnya makan babi dalam sebuah pengetahuan lain yang bernama kesehatan salah satunya. Ini satu alasan yang mungkin bisa merasionalisasikan “haram”nya mengkonsumsi babi, paling tidak urusannya bukan hanya pokoknya haram dan halal titik. “Karena babi itu binatang yang tidak memiliki leher, dan binatang yang tidak memiliki leher ketika dia di”bunuh” tidak mengalirkan darah. Nah, ketika dia tidak mengalirkan darah, itu akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenapa, karena babi itu pemakan segala dan makanan yang dicernanya masuk kedalam darah. Jika darahnya tidak mengalir waktu disembelih, itu sama artinya darahnya membeku dan yang akan ikut kita makan bersama dengan dagingnya yang mengandung banyak sekali jenis-jenis yang dimakannya, termasuk kresek dan kertas”.

Paling tidak itulah penjelasan singkat dari teman saya seputar babi, orang utan dan kita yang sedang memperbincangkannya. Masih penasaran tentu saja, karena aku belum lagi sempat untuk memeriksa yang dikatakan bahwa babi itu tidak punya leher. Termasuk untuk mengetahui lebih jauh, apa sih perbedaan 3 koma sekian persen manusia dengan orang utan tersebut, apakah pada daya indra pengedusannya yang bisa melampaui manusia. Salah satunya orang utan yang dapat mengetahui kandungan minyak dan gas dalam satu kawasan, benar nggak ya?

Tapi yang pasti, semoga Babi dan Orang Utan tidak marah telah digosipin. hmmm, jadi ingat dengan kesetaraan species yang jadi salah satu nilainya WALHI dulu kala.

Sya V

2009-08-09T10:42:00.001+07:00

Sya,
Desaumu samar menggelegar angkasa, lewat pucuk-pucuk kesetiaan yang dibungkus dalam nilai kebenaran. Kisahmu, seperti nyanyian kehidupan yang kau senandungkan dalam bait-bait peristiwa. Jemarimu mulai legam dan keruput dimakan usia, tapi tidak pada keyakinanmu.

Aku ingin menjadi engkau, lembut penuh ketegaran, sesempurna semburat jingga. Entah, mengapa aku menuliskanmu dalam ketukan-ketukan jemariku. Mengenalmu, tidak begitu. Aku hanya ingin kau tau, meriwayatkan kisahmu tak ubahnya seperti aku menyusuri bening mata air, semakin kususuri semakin haus aku akan sebuah nilai yang jika diakumulasikan entah setinggi apa. Setinggi gunung, setinggi bintang di angkasa atau setinggi imajinasi yang tak dibatasi ruang dan waktu.

Aku menutup jendela rapat-rapat, menghidupkan penghangat ruangan agar tak kaku tubuhku didekap dingin yang perlahan masuk. Secangkir teh panas menjadi teman diskusi untuk sekedar saling menyapa. “apa kabar”, pada sejumput daun yang telah diekstrak menjadi teman cemilanku di sore ini. Terbayang perempuan pemetik teh berseliweran, memetik pucuk-pucuknya. Kita asyik menikmatinya, sementara perempuan pemetik teh terus berjibaku dengan mandor-mandor.

Entah, berapa babak mereka melakoni derita hidupnya disana, di perkebunan Pagilaran, lereng pegunungan Kemuylan, sebelah utara pegunungan Dieng. Derita itu berbabak-babak, dari generasi ke generasi, berubah pelakunya, namun tetap saja sama korbannya. Perempuan pemetik teh. Anak beranak perempuan menjadi buruh harian lepas, jika anaknya tidak mau meneruskan jejak orang tuanya, siap-siaplah untuk hengkang dari rumah yang ada di area perkebunan ini.

Perempuan pemetik teh, luar biasa jasa mereka bagiku dan tentunya bagi penikmat the sedunia. Tanpa mereka, rasanya terlalu berat membayangkah makanan camilan kita termenung sendiri. “Ndak nendang”, begitu temanku selalu bilang kalau ada suasana yang kurang lengkap. Jari-jari pemetik teh begitu lincah dari satu pucuk ke pucuk yang lain, mencari-cari sambil berharap periuk nasinya tetap mengepul. Anak-anak bisa sekolah? Sebaiknya nanti dulu bicara itu, karena pucuk teh masih muda, belum waktunya dipetik dan artinya belum waktunya juga mandor-mandor, juragan-juragan itu mau berbaik hati memberikan pilihan hidup bagimu.

Belum lagi jika kau harus berlomba-lomba dengan buruh pemetik teh laki-laki, semakin kecil kesempatanmu untuk bisa menikmati lauk pauk lebih baik dari hari kemarin. Upahmu akan dihitung dari seberapa banyak pucuk-pucuk tersedia di bakul yang setia menemanimu, sementara kau abaikan lelahmu, tetap saja tenagamu tak sebanding dengan buruh laki-laki.

Mbah terlalu sempurna mengisahkan babak-babak derita perkebunan Pagilaran, dari mulai jaman Londo, digempur Jepang sampai hari ini. Rp. 400 kilo dihargai setiap kilo hasil petikan tehnya, sambil setiap mengambil gaji tak lupa harus memberikan nasi bungkus dan rokok untuk bos mandor. Aha, itu baru dari satu buruh pemetik teh dan hitunglah berapa banyak yang didapatkan oleh mandor, dengan modal wajah garang?
Menghitungnya rasanya malas, bikin sakit hati soalnya. Rasanya marah, muak dan entah apalagi. Ya, kalau sudah begitu minum teh rasanya seperti minum jamu. Minuman satu ini memang yang tidak kusukai, meskipun hasiatnya jempolan, begitu kira-kira kalau ibuku merayuku untuk minum jamu.

Sya,
Mungkin sedikit orang yang tahu bagaimana mbah, anak cucu bercucu ini menapaki babak demi babak deritanya, menghadapi mandor yang jahil memainkan jarinya di pantat si mbah yang masih belia kala itu, sambil mencekiknya dengan potongan-potongan upah untuk kretek si mandor. Perkebunan teh itu lebih kesohor dengan bisnis agrowisatanya, ada outboundnya juga yang membuat perkebunan ini tak henti-henti disanjung oleh penikmat wisata dalam situs-situs mereka. Aaaah, semoga kesabaran si mbah masih tersedia banyak dalam hatinya, jika dia tau itu. Pesohor-pesohor itu tidak pernah mau jauh lagi berjalan dan belajar memasuki nafas-nafas sesak, dihela perkebunan teh untuk pasokan ekspor.

Sya,
Matahari terus menenggelamkan dirinya, dan mungkin di dunia sana dia masih malu-malu beranjak menyapa penghuni bumi. Di pojok ruangan lain, masih di dataran dieng tak pernah habis kuteguk beningnya mata air. Disinilah perjumpaanku dengan jingga lainnya dimulai, seolah jingga itu berderet-deret membentuk satu rantai panjang bernama alur hidup kebenaran. Aku masih ingat, bersamamu menapaki satu desa, Wadas Lintang Namanya yang harus kutempuh dengan perahu tradisional meskipun dag dig dug dadaku bergemuruh mengikuti bunyi mesinnya. Hanya butuh 5.000 perak yang buatku ndak seberapa jumlahnya, tapi belum tentu untuk yang lainnya. Aku sering salah Sya, menilai bahwa penilaianku akan sama dengan penilaian yang lain, meskipun sebuah penilaian harga. Kita sering menilai pekerja seks komersil itu tidak berharga, sampah masyarakat dan seterusnya dan seterusnya.

Orang tuaku juga begitu Sya, karena itulah orang tuaku melarang adikku meneruskan pencarian identitas dirinya bareng komunitas belajarnya dengan PSK. Tapi tahukah Sya, mereka mencari rupiah demi rupiah untuk dikirim ke kampung, membiayai anak sekolah, memplester rumah biar agak bagus dan status social keluarganya naik sedikit saja. Bagiku, disanalah nilainya, sebuah harga yang mungkin aku sendiri tidak bisa melakukannya. Memangnya enak apa Sya, bercinta dengan laki-laki yang tidak kita kenal. Lagian, kata temanku yang lain, kita ini juga pekerja seks loh Sya, walaupun ndak komersial. Mikir toh?

Bisa ndak ya Sya, suatu saat “pelacur-pelacur” juga memiliki sendiri tubuhnya dan menentukan dia ingin bertransaksi dengan siapa dan itu semua atas pilihan dirinya secara sadar, bukan ditentukan oleh mucikarinya. Bisa Sya?? Jika bisa, aku ingin menceritakannya kelak pada anakku, anakmu dan anak-anak yang lahir dari kebanyakan orang tidak menghendakinya.

Aku membayangkan bisa minum teh sembari menyeruput semangkuk bubur putih. aaaah kenapa tiba-tiba aku teringat dengan jenis penganan yang satu ini ya?? Terbayang lezatnya menyerumput teh hangat bersama bubur kesukaanku waktu kecil, bertambah sempurna jika ditambah candil didalamnya. Hmmm, yummy. Glek glek glek, air liur hampir saja menetes kedalam cangkirku.

Aku ingat, Jajanan pasar ini kutemui di pagi buta, ketika bus mengantarkan aku di alun-alun kota Wonosobo. Sengaja kupilih berjalan kaki, sekalian olah raga pikirku karena jika disengaja akan menjadi kemustahilan. Aku tidak suka bangun pagi, apalagi olah raga pagi. Karena itulah aku menolak tawaran ojek motor, dan memilih berjalan kaki melalui Pasar tradisional yang menawarkan keharuman yang berbeda, dan paling tidak aroma bubur yang sudah ada di tanganku. Perlahan tapi pasti, terlewati sudah sampai ke perutku. Eunaaak tenan, aku menikmatinya sendok demi sendok.

Sya,
Kamu tau kan dinginnya Wonosobo, dataran tinggi itu kurang lebih sama dinginnya dengan The Haque. Eh, lebay nggak ya membandingkannya? Ini julukan dari kawanku Sya, kalau aku sudah bergurau melampaui batas nalarnya. Hehehe…. Siapa suruh sering-sering pake nalar ya Sya, lah wong pejabat aja nggak pernah menggunakan nalar kalau mau menggusur orang miskin.

Ya… berkali-kali, petani yang tinggal di dataran tinggi ini digusur oleh pemerintah. Alasannya buanyak banget. Mulai dari cara yang halus, dengan meminta kerelaan masyarakat berkorban untuk pembangunan, sampai yang ditangkepin, ditembakin karena menganggap petani merambah hutan negara, tepatnya tanah “milik” Perhutani. Alah mak, duluan mana sih hidupnya petani sama perhutani yang baru dapat “kerajaan” hutannya dari kolonial.

Ups, berarti Perhutani mewarisi kolonial toh? Untuk menjawab ini, aku mesti putar-putar otak dulu, soalnya banyak orang yang marah loh kalau disamakan dengan kolonial. Paling tidak salah satu pengusaha jalan tol yang kujuluki Daendels, dia langsung bilang “jangan begitu dik, masa’ saya disamakan dengan Daendels”. Hahaha….. tiba-tiba aku jadi ikut cekikan. Gendeng opo yo aku ini, ndak pa-palah toh ndak merugikan kas negara.

Akhirnya, aku berhasil juga menginjakkan kaki ditempat ini. Waktu itu umurku dua puluh lima tahun, tapi aku ingat di umurku yang belum lagi genap 15 tahun, ayah pernah mengajak kami berwisata ke kota ini. Hai, senyumku sumringah, karena tak kuduga, ibu Mulatinah datang menjemputku. Ibu ini memang luar biasa dahsyatnya, dia kutemui waktu di Jakarta bersama warga kampungnya yang lain untuk mengadukan nasibnya dan orang-orang dikampungnya yang ditenggalamkan oleh Asian Development Bank, lembaga keuangan internasional yang punya banyak proyek infrastruktur. Untuk apa?? Ternyata untuk memenuhi kebutuhanku dan orang-orang kota di Jawa dan Bali. Jahat ya Sya, kebutuhan listrikku untuk chatting-an dengan kamu, selama ini disuguhi diatas penderitaan kampungnya bu Mulatinah.

Untuk mendapatkan air bersih mereka hampir tidak memakai sumur karena letak pemukiman mereka lebih tinggi dari lokasi air yang ada, mereka menyalurkan air dari sumber air atau membuat penampungan air, untuk keperluan MCK mereka menggunakan air yang sama, yang tidak ada perbedaannya antara untuk mencuci atau memasak. Hampir lupa kukasih tau, aliran listrik yang sampai ke rumah dan kantorku dan pastinya rumah kalian juga orang-orang Jakarta, malah ndak sampai ke menerangi kampung mereka sendiri. Apa ya ndak ndablek mikirnya pemerintah. Kalau gini jadi malas bayar listrik ya Sya, hehehe....

Esok sore, aku kembali berjalan-jalan menyusuri dinginnya wadas lintang. Aku lihat, nenek tua sedang memancing ikan ditepian waduk. Kuhampiri dengan penuh semangat, siapa tau aku bisa juga belajar mancing.
“dapat banyak mbah”???, tanyaku agak ragu-ragu karena takut beliau tidak mengerti bahasa Indonesia. “Ya, seperti biasa nduk hanya cukup untuk dimakan keluarga saja”, ternyata beliau bisa juga bahasa Indonesia walau agak samar-samar. ”Memang keluarganya ada berapa orang mbah ??? tanyaku agak cerewet, mungkin karena aku gemas juga kenapa sudah nenek-nenek begini masih mencari nafkah untuk keluarganya. “kulo sama dua orang cucu nduk”, jelasnya padaku. “loh, memang orang tuanya kemana mbah”?, tanyaku memburu. “ibunya sudah meninggal waktu melahirkan anak yang kedua karena pendarahan dan ndak ada biaya ke bidan, kalo bapaknya merantau entah kemana, sudah 5 tahun nggak ada kabar ke kampung”.

Aku tak habis pikir. Harusnya perempuan setua ini sudah berisitirahat dengan damai bersama keluarganya. Tapi karena lagi-lagi kemiskinan, telah menyebabkan istirahatnya terganggu oleh “rasa perut lapar”. Dan ternyata, beliau masih bisa berjuang untuk hidup, meskipun dengan keringat bercucuran dan masih selalu berharap, Tuhan mau berbaik hati padanya. Mengirimkan malaikat penolong, yang dapat memberikan rejeki berlebih pada cucunya. Dia cuma khawatir, cucunya tidak bisa hidup lagi bersamaan dengan jasadnya yang akan terbaring kaku.

“apa lagi yang bisa kita buat selain pasrah mbak, yang penting sekarang bagaimana kita bisa makan, anak-anak bisa sekolah walaupun sampai SMP aja. ”Itu sudah cukup buat kami kok”, ucap bu Mulatinah dengan penuh harap sambil sesekali matanya menatap waduk.
Bahagia?, tanyaku dalam hening, ”jawabnya ada disini mbak, dalam hati kita dan tidak mencuri” apa yang tidak ada pada kita”. Disana letak kebahagiaan kami. Dia mengajariku falsafah hidup yang tiada habisnya.

”Tuhan ….. aku menghadap pada-Mu dalam ketidakberdayaan manusia, jika kebenaran itu memang mutlak datang dari-Mu, mengapa tak pernah Kau hadiahkan cuma-cuma pada orang-orang miskin. Jika kebenaran adalah kepunyaan-Mu, mengapa harus begitu susah orang-orang miskin ”menghamba” pada makhluk-Mu yang derajatnya tak lebih tinggi dari binatang ciptaan-Mu”.

Menjelang semua makhluk sibuk dengan ritual agamanya, menyembah pada sang pemilik kehidupan. Terdengar dengan samar-samar tanpa pengeras suara alunan adzan dari surau diujung kampung sana, yang membangunkan orang dari tidur lelapnya bersamaan dengan kokok ayam jantan yang ceria setelah persengamaannya semalam dengan sang betinanya. Di ujung sana, kala dua jingga bertemu di dataran tinggi yang sama di Jawa tengah.
Dan aku masih disini, di tempat ini. Suatu sore, dalam rinai hujan. Geliat keresahan palingkan realitas jiwa. Sayang, hujan tak cukup mampu basahi kekeringan.

JIngga, mungkin mewarisi keberanian perempuan-perempuan yang berinteraksi dengan Pram dalam karya-karyanya Midah si gadis bergigi emas atau si gadis pantai, Nyai Ontosoroh, kisah yang tak habis-habis menguras air mataku saat mengecap alur kisahnya. Aaaah, perempuan-perempuan itu begitu rupa menafsirkan dirinya ditengah budaya patriarkal yang mengungkungnya sepajang jaman.

Siapapun engkau, aku merasa tak habis-habis kekuatanmu memancar dengan caramu sendiri lewat lakon-lakonmu dan sedikit demi sedikit mengalirkannya padaku, padamu mungkin Sya dan entah pada siapa lagi yang telah mengalami perjumpaan denganmu. Kuhabiskan the yang tinggal segaris lagi di gelas, memejamkan mata, sekejap saja. Sambil berharap, esok pagi masih ada keyakinan itu dalam hatiku.

Industrialisasi Konservasi

2009-05-18T08:11:00.002+07:00

Pendapat; Koran Tempo
Sabtu, 16 Mei 2009

Industrialisasi Konservasi

Oleh : Khalisah Khalid[1]

Ada pertanyaan yang menganggu, mengapa suara masyarakat sipil tidak diberikan ruang dalam forum internasional sebesar world ocean conference (WOC), dan ketika masyarakat sipil membuat forum “tandingan” dihadapkan pada tindakan repressif Negara dengan atas nama menganggu ketertiban umum dan lain-lain dan bahkan dituding akan menggagalkan pertemuan WOC.

Jika melihat dari temanya yakni "Climate Change Impacts to Ocean and The Role of Ocean to Climate Change", WOC merupakan forum penting dan strategis dan memberikan manfaat bagi Negara dan rakyat khususnya dapat berkontribusi bagi pengurangan dampak perubahan iklim. Namun benarkah tujuan yang akan dicapai melalui deklarasi Manado ini akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat menjawab krisis iklim dan krisis rakyat?

Dalam pandangan yang paling sederhana saja, jika konferensi dunia ini tidak menyediakan ruang bagi nelayan dan masyarakat sipil untuk menyuarakan krisis yang dialaminya, maka sangat jauh kemungkinannya forum ini menghasilkan kesepakatan yang berpihak kepada nelayan atau lebih jauh negara. Terlebih, konferensi ini diselenggarakan dengan berbagai tindakan repressif dengan membungkam suara kritis yang disampaikan oleh masyarakat sipil dengan penangkapan aktifis dan lain-lain, padahal kita semua tahu bahwa krisis iklim tidak bisa ditangani dengan cara melakukan tindakan represif.

Hal lebih jauh untuk mengatakan bahwa WOC ini jauh dari krisis rakyat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir di Negara-negara kelauatan adalah dengan melihat agenda penting yang dibahas dalam WOC adalah Coral Triangle Initiative (CTI) yang merupakan inisiatif untuk laut dan perubahan iklim di wilayah segitiga terumbu karang (coral triangle initiative). CTI merupakan design wilayah konservasi yang melintasi territorial enam Negara yakni Malaysia, Indonesia, Kepulauan Solomon, Timor Leste, Papua Nugini dan Filipina dengan luas keseluruhan mencapai 75.000 km2 dan menyimpan 3 ribu atau 53 persen jenis terumbu karang dunia dan 6 ribu jenis ikan karang.

Disinilah hal penting yang dikritisi oleh masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi lingkungan dan nelayan bahwa CTI tidak lebih sebagai sebuah inistiatif yang semakin menghilangkan kedaulatan Negara kepulauan seperti Indonesia dan Negara-negara dunia ketiga, khususnya nelayan tradisional. WOC - CTI mengarahkan pada pasar bebas konservasi. Terakhir, terbukti dari perluasan konservasi laut Sawu dari 40 ribu ha menjadi 400 ribu ha, dan rencananya menjadi 4 juta hektar, yang akan diumumkan pada ajang WOC. Inilah hasil kerjasama The Nature Conservancy (TNC) beserta Departemen Kelautan dan Perikanan. Mereka bahkan melarang masyarakat Bajo Lamalera menghentikan tradisi mereka berburu tradisonal paus sejak April 2009, ini menjadi indikator untuk menjelaskan nelayan dijauhkan dari akses dan kontrolnya terhadap sumber daya laut mereka. Bahwa CTI berpotensi besar mengancam sumber-sumber kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Dalam media publikasi Sisi Gelap dan Bahaya CTI yang dikeluarkan oleh masyarakat sipil yang mengkritisi WOC-CTI, bahwa ada prinsip dasar yang diabaikan dalam CTI antara lain keselamatan warga, utang ekologis, hak atas kelola dan kedaulatan pangan, serta abai dalam penyelesaian-penyelesaian persoalan mendasar kelautan antara lain pencemaran yang berasal dari buangan limbah industry tambang (TNC/MNC).

Rezim

Lalu siapa yang diuntungkan dari pertemyan ini? Jika melihat ulasan diatas, jelas bahwa yang diuntungkan dari seluruh cerita penyelenggaraan WOC adalah rezim industri konservasi yang menempatkan wilayah kelola konservasi dengan menggunakan pendekatan atau faham ekofasis dimana kawasan ini dikelola dengan menganggap konservasi lingkungan jauh lebih penting dari persoalan manusia. Sehingga dimana kawasan konservasi itu ditetapkan, maka disanalah ruang hidup rakyat digusur karena dianggap manusia akan merusak lingkungan.

Jika kembali kepada agenda CTI sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa rezim konservasi berwujud organisasi konservasi internasional yang didukung penuh oleh lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan ADB yang membiayai industry tambak modern yang menghancurkan mangrove, negara-negara industry dan industry migas seperti Shell, Rio Tinto, Newmont dan Anglo yang selama ini menguasai jalur migas seperti Amerika dan Australia ini tengah memainkan ruang pasar bebas konservasi atau bisa juga disebut dengan industrialisasi wilayah konservasi atau taman nasional, yang dapat dilihat dari pengembangan program BBOP-Business and Biodiversity Offsets Program. Program ini menjadi pemakluman pembongkaran konservasi menjadi kawasan pengerukan sumber daya alam melalui skema kompensasi keanekaragaman hayati (biodiversity offset).

CTI tidak lebih merupakan langkah awal dari peta jalan menuju eksploitasi tambang migas dengan mengintegrasikan data, mekanisme, hukum kesepakatan-kesepakatan negara-negara yang memiliki kekayaan tambang dan keanekaragaman. Negara maju dan industri tambang yang memiliki daya rusak tinggi itu boleh beroperasi, asalkan membayar kompensasi biodiversity.

Hal lain yang mesti dlihat dalam tema besar WOC itu terkait dengan peran laut dalam mengatasi dampak perubahan iklim, ternyata malah semakin melenggengkan rezim karbon. WOC tidak membahas akar persoalan perubahan iklim, bahwa masalah iklim disebabkan oleh rezim karbon yang dipimpin oleh negara-negara maju dengan emisi karbonnya. Seharusnya WOC membicarakan kewajiban bagi negara maju untuk menurunkan emisi karbonnya, bukan dengan melalui skema perdagangan karbon.

Dari sinilah nampak jelas argumentasi penolakan organisasi lingkungan yang mengusung ideology ecological justice terhadap agenda WOC, bahwa skema biodiversity offset menjauhkan rakyat dari ruang hidupnya dan mengancam keselamatan rakyat, khususnya nelayan tradisional. Penyelamatan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan krisis iklim seharusnya tidak menjauhkan rakyat dari ruang hidupnya.

Top Ten "Lagu" Pemerintahan SBY - JK

2009-03-26T10:02:00.004+07:00

Oleh Khalisah Khalid

Menjelang pemilu 2009, berlomba-lomba partai-partai politik terutama partai politik yang telah berkuasa mengkampanyekan dirinya sebagai partai yang telah berhasil membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin di segala bidang, mulai dari isu penurunan harga BBM sampai isu pendidikan yang dinilai telah berhasil, sembari memasang angka target capaian sebagai indikator dari keberhasilan pemerintahan saat ini.

Namun sebuah tayangan di Metro TV membuat tercengang, yang menampilkan sejumlah kebijakan pemerintahan SBY -- JK yang dinilai "menyebalkan" oleh rakyat. Cukup mencengangkan, karena justru kebijakan-kebijakan inilah yang diklaim sebagai sebuah keberhasilan bagi pemerintah saat ini. Berikut ini top ten tangga "lagu" yang dikeluarkan selama satu periode kepengurusan rezim SBY -- JK, yang bernada sumbang bagi rakyat miskin di desa dan kota.

Selengkapnya:
http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20SADAR/SADAR%20190%20tahun%20V%202009.html

Sya IV

2009-03-24T18:34:00.006+07:00

Sejarah, akan dibuat oleh siapa yang sedang dan atau ingin berkuasa di belahan bumi manapun. tapi jangan pernah ingin melupakan sejarah, meskipun ada yang kelam disana. dan aku kembali mengingat-ingat apa yang kau ucapkan padaku Jingga, disaat alunan maghrib menyapa kita dalam sebuah geliat asa, yang mengintip malu-malu sambil sesekali tangannya mengusap wajahku. "ibu sudah memaafkan, namun tidak untuk dilupakan, karena kebenaran akan sejarah tidak boleh dihapus dan dihilangkan dalam memori otak dan hati anak bangsa".

ya... tentu aku ingat kata-katamu dan sambil menembus malam aku menelusuri jalan ini yang dirangkai dari berbagai peristiwa.

"selamat ulang tahun Sya", aku mengetik surat elektronik ini padamu. entahlah, mengapa aku sangat suka dengan kata-kata ini, seperti air yang masuk menggenangi tenggorokanku yang kering dikelabui waktu. mungkin juga itu yang dirasakan oleh putrimu yang cantik Jingga, setiap kali hari kelahirannya diketuk pada pukul 00.00 waktu indonesia bagian timur, meskipun jauh suara lembut yang menuliskan kebenaran didalam sel itu berbisik lirih "selamat ulang tahun sayang", dan esoknya bungkusan kado itu terus menerus menemuinya setiap tahun, sambil tak lupa dengan sapaan hangatnya diujung telpon. sampai satu masa memaksamu tunduk pada titik sejarah baru dalam hidupmu, untuk memahami bahwa begitu mahal kebenaran itu dirampas oleh kelompok yang menjadi hakim untuk menilai bahwa merekalah yang paling benar.

ya... akhirnya putrimu tahu juga Jingga, saat pelajaran sekolahnya sudah mengajarkan bagaimana kewajiban negara melindungi rakyatnya, justru disaat itu dia tahu ayahnya tak mungkin lagi akan mengucapkan selamat ulang tahun padanya, kebenaran telah dikebumikan, kebenaran telah dirampas.disini, ditanah ini yang jaraknya setengah dari putaran bola dunia. di kamarku, nomor satu yang paling luas dibandingkan dengan kamar-kamar lainnya di asrama kampusku.

mataku terbuka, saat waktu sudah menarikku pada rutinitas anak sekolahan yang dibayari pemerintah Belanda. hari ini cuaca lebih dingin dari biasanya, mungkin sekitar 12 derajat celcius. jaket tebalku memenjaraku begitu kuat, dan hari ini aku berjanji ketemu dengan mentorku yang sering mengkritik tulisanku yang dianggap tidak memenuhi standar ejaan yang disempurnakan.

lucu ya Sya, rasanya aku yang dari kecil diajarkan pelajaran bahasa Indonesia. "Ini Budi, ini Bapak Budi". Bapak Budi pergi ke kantor, ibu Budi memasak di dapur". aiiih, mungkin karena pelajaran ini tidak berubah mengikuti dinamika jaman, hingga aku malas mengikuti pelajaran ini. nah, kalau karena ini ejaan EYD ku tidak bagus, aku tidak akan protes ke mentorku yang lebih mengenal sejarah Indonesia yang penuh manipulasi, dari pada aku yang dilahirkan di bumi Batavia.

sungguh Sya, Jingga sudah mengenalkanku pada banyak sejarah yang dimanipulasi. bukan dengan dokumen berlembar-lembar buku sejarah atau tontonan wajib di televisi. dia mengenalkan sejarah, dari pengalaman hidupnya sebagai perempuan dengan penuturan yang tidak pernah mau diungkap oleh sejarah, apalagi untuk meminta maaf. tidak seperti dirimu, maafku begitu luas bagai samudera.

Pemilu 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal

2009-03-20T20:40:00.002+07:00

Tahun 2009, menjadi sebuah pertarungan baru bagi elit oligarki politik untuk semakin kreatif. Sayangnya, kreatifitas tersebut bukan bertujuan untuk kebaikan bagi rakyat dan lingkungan, tetapi justru kreatifitas yang menghancurkan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Pemilu langsung 2009 sebagai salah satu bentuk demokrasi prosedural, memang bisa terwujud. Demokrasi melalui pemilu dapat menjadi pintu besar untuk memasuki ruang-ruang kuasa, bukan hanya kepada elit, tetapi juga kepada masyarakat sipil. Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum (electoral democracy), tidak lebih hanya sebagai sebuah kemenangan dari politik prosedural, dan hanya memberi kesempatan kepada kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai lembaga-lembaga negara.

Kekuatan korporatokrasi telah mampu mempengaruhi agenda-agenda politik mulai dari tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres. Caranya melalui dukungan finansial pada kandidat-kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi, janji-janji politik yang disampaikan tidak lebih hanya untuk semakin melanggengkan dominasi agenda neoliberal. Harapan pembaruan terhadap Pemilu 2009 masih berupa mimpi, kenyataannya proses yang akan terjadi masih hampir sama dengan Pemilu 2004.

Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa secara substansi pemilu 2009 masih belum beranjak maju untuk mencapai sebuah cita-cita besar bagi perwujudan demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini dapat dicermati dari diabaikannya agenda "hijau" sebagai sebuah agenda utama dalam kebijakan partai-partai politik baik dalam visi misinya, platform maupun program partai. Agenda hijau tentu bukan hanya melihat lingkungan hidup sebagai sebuah wacana, melainkan juga sebagai sebuah ideologi yang menjadi arah gerak dari sebuah perubahan yang mendasar atas tatanan ekonomi Indonesia dan global yang kental bercorak kapitalistik.

Karenanya, Sarekat Hijau Indonesia mendorong untuk membangun kekuatan politik alternatif rakyat, tugas utamanya adalah mendesakkan diadopsi agenda-agenda rakyat untuk melawan bercokolnya kekuatan-kekuatan imperialis dan feodal di dalam tubuh kekuasaan. Serta meletakkan landasan bagi model ekonomi-politik pada tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi sumber-sumber kehidupan bukan hanya dalam level negara, melainkan harus mampu diturunkan oleh kekuatan komunitas lokal yang berorientasi kepada kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Sarekat Hijau Indonesia juga meyakini bahwa demokrasi politik yang diterjemahkan dalam kotak suara pemilu tidak membawa manfaat bagi rakyat, jika tidak diikuti dengan ekonomi kerakyatan yakni dengan menyerahkan alat-alat produksi ke tangan rakyat sebagaimana yang dimandatkan dalam konstitusi negara.

kunjungi: www.sarekathijauindonesia.org

Rokok Haram, Freeport Bagaimana?

2009-03-20T20:37:00.001+07:00

Oleh : Khalisah Khalid, Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia.

JUDUL di atas tiba-tiba menggelitik saya, ketika melihat siaran di sebuah stasiun televisi (3 Desember 2008) di mana Menteri Perindustrian menjadi salah satu pembicaranya. Isu yang dibahas seputar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haram merokok dan dampak ikutannya. Saya tidak hendak ikut-ikutan setuju atau tidak dengan fatwa MUI, tetapi saya mencoba melihat sisi lain yang mungkin luput dari pandangan kita.

Saya tertegun atas pernyataan atau tepatnya hitung-hitungan Menteri Perindustrian tentang kisaran angka yang diperoleh negara dari cukai rokok, yakni Rp 53 triliun. Angka yang cukup besar untuk menambah pundi-pundi negara. Karena itulah fatwa MUI itu kemudian tampaknya menempatkan pemerintah seperti berada di simpang jalan: setuju dengan alasan melindungi warga negara dari kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak; tidak setuju karena nasib sekitar 10 juta orang bergantung pada industri bernama “Tuhan sembilan senti”, seperti diistilahkan Taufik Ismail, baik yang bersentuhan langsung di pabrik maupun orang-orang yang tidak secara langsung bergelut dengan mesin pabrik.

Bukan Rp 53 triliun itu yang membuat saya tertegun, melainkan hitungan berikutnya. Jika angka tersebut dibandingkan dengan royalti yang didapatkan dari perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia, yang lagi-lagi mengutip pernyataan Bapak Menteri itu, angka royaltinya paling tinggi mencapai Rp 20 triliun. Itu pun sudah mendapatkan bonus dengan menyandang sebagai perusahaan pembayar royalti terbaik dari majalah tambang pada tahun 2008. Artinya, segitulah pundi-pundi kas negara yang masuk dari perusahaan emas yang sudah tiga dasawarsa menguras isi perut Papua, meskipun tidak pernah dihitung ongkos lain yang ditimbulkan akibat praktik industri pertambangan baik berupa kerusakan lingkungan maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang semuanya difasilitasi dengan baik oleh negara.

Dalam logika saya yang paling sederhana muncul pikiran, jika begitu angkanya, seharusnya pengurus negara ini berpikir ulang untuk menempatkan industri ekstraktif sebagai sumber pendapatan ekonomi bangsa. Pun sudah ditempatkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi, toh keuntungannya jauh lebih besar dari industri rokok yang sekarang difatwakan haram. Namun lagi-lagi saya juga tidak hendak hitung-menghitung angka keuntungan baik yang bersumber dari cukai rokok maupun dari royalti PT Freeport Indonesia.

Yang menarik bagi saya untuk dipertanyakan lebih jauh adalah ketika pengharaman rokok dihubungkan dengan sebuah nilai kemaslahatan dan kemudaratan. Ditafsirkan bahwa merokok lebih banyak mudaratnya, khususnya bagi warga negara tertentu, dibandingkan dengan maslahatnya, sehingga demi kesehatan masyarakat maka MUI mengeluarkan fatwa haram tersebut. Nah, saya juga ingin menariknya pada satu kondisi dari nilai yang sama yang dijadikan sebagai alat tafsir, yakni maslahat dan mudarat dalam industri ekstraktif seperti tambang emas yang antara lain dikerjakan oleh PT Freeport. Jika dinilai, sungguh kemudaratannya jauh lebih besar ketimbang kemaslahatannya bagi umat manusia. Kemaslahatan (itu pun jika ada) yang paling mungkin dirasakan oleh segelintir elite baik pusat maupun lokal, tapi kemudaratannya paling tidak dicatat oleh organisasi yang concern bekerja untuk isu lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Jaringan Advokasi Tambang, di mana PT Freeport Indonesia yang konon memberikan kontribusi pendapatan negara, sesungguhnya lebih banyak mudaratnya bagi rakyat dan lingkungan. Angka tertinggi Rp 20 triliun royaltinya harus dibayar dengan harga yang juga sangat tinggi oleh rakyat akibat hilangnya sumber-sumber kehidupan rakyat dan rusaknya lingkungan hidup yang tidak terpulihkan.

Jika Taufik Ismail yang menyebut Indonesia sebagai surga luar biasa ramah bagi para perokok, negeri ini juga menjadi surga bagi industri tambang. Datang, gali, dan pergi, semuanya difasilitasi negara. Jasa keamanannya, undang-undangnya, bahkan berkali-kali dengan iklan-iklannya. Apa itu bukan surga?

Saya menilai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia menjadi satire didengar. Sebab, sebelum-sebelumnya lembaga ini hampir absen mengeluarkan fatwa yang terkait dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jika merokok haram bagi kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak demi kemaslahatan, mengapa MUI tidak sekalian saja mengeluarkan fatwa haram terhadap perusahaan industri tambang seperti PT Freeport, untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap limbah industri tambang?

Artikel ini juga dimuat di www.vhrmedia.com

Sya ... (III)

2008-12-12T20:22:00.000+07:00

Sya…
Kamu pernah lihat jingga diatas mendung? Aku menemukan itu disini, diwaktu rasa rinduku memuncak pada sebuah asa yang dikemas dalam balutan nilai kesetiaan. Pun sakit dan menyesakkan, tapi jingga itu tetap menyemburat dengan penuh kedamaian. Disini, dikamarku yang paling luas dibandingkan dengan kamar lainnya yang dimiliki oleh kampus yang berada di Oudemoulstrat. Ketika aku menengok gerimis diantara tirai jendela, aku seperti melihat jingga itu menyemburat dengan sempurna.

Tatapannya yang masih kuingat dalam-dalam, sembari membayangkan alangkah kuatnya nilai itu bersemayam dalam hatinya. Nilai kesetiaan pada sebuah kebenaran akan sejarah, sejarah hidupnya, sejarah keibuannya, sejarah keistriannya, sejarah kewarganegaraannya, dan seluruh sejarah yang pernah coba dipangkas untuk diingat oleh anak cucunya karena dia tidak pernah bermimpi sejarah itu melukai masa depan anak cucunya. Rasanya,berapa banyak orang yang ingin melupakan sejarah hidupnya dengan berbagai cara.

Tapi jingga itu lain Sya, dia menampakkan hal yang lain, meskipun memiliki rasa yang kuat untuk melupakan sejarah. Aku melihat, disanalah nilai keabadian jingga itu meski dia berada diatas mendung. Dia begitu kuat, dia begitu sempurna, dia begitu percaya bahwa inilah cara dalam hidupnya untuk melalui sejarah. Tenggorokanku juga rasanya begitu kering, ketika sepucuk surat ditanganku yang diberikannya membuat aku semakin percaya bahwa alur hidup memang niscaya adanya, dan sesungguhnya itulah hakikatnya pembentukan jingga. Dalam genggaman tangannya yang begitu kuat, diantara kecilnya kepalan tanganku sambil meradang senja dan berharap agar butiran air mata tak menganggu apapun dan siapapun. Bukan hanya dia, tapi juga aku dan atau bahkan kebanyakan orang yang masih percaya bahwa kebenaran itu masih ada, paling tidak itu yang ada dalam hatiku.

Sya…
Sepucuk surat itu kini kupegang dalam genggaman tanganku, semilir angin yang merasuk perlahan-lahan di kamar ini semakin membuatku takut menghadapi jingga. Tapi puji Tuhan, diapun berdoa untukk agar Tuhan tidak menarikku dalam alur hidup yang sama. Tidak dinistakan oleh orang-orang disekelilingku, apalagi oleh negara yang dalam jiwa dan ragaku sudah tertanam itu sejak lama, paling tidak sejak aku mengenal pelajaran PMP di sekolah. Perlahan-lahan, aku kembali membukanya. Maaf jingga, aku selalu membuka surat ini, membacanya berulang-ulang. Mungkin itu tidak cukup membuat sakitmu terobati, tapi paling tidak aku ingin mengerti bahwa betapa kebenaran itu begitu mahal dan kuat menampung semua dalam pundakmu, menyimpannya rapat-rapat dalam hatimu.

Catatan bagi mereka yang mau mendengarnya
Pertama diterima kebenarannya
Sekilas saya menyatakan kebenaran saya namun kalau sudah semua orang menyatakan itu tidak benar, maka yang tidak benar itu menjadi kebenaran.
Saya berpesan kepada anakku, semoga menjadi pedoman hidupmu
Saya tetap merasa dipihak yang benar, tetap merasa apa yang dikatakan orang itu semuanya adalah hal tidak benar, semua meruapakan fitnahan bagi diri saya, dmana fitnahan itu dianggap sebuah kebenaran.
Kenapa orang menyatakan yang tidak benar ? mungkin ini adalah sekedar mencari keselamatan dirinya, padahal dia lupa kehidupan yang lain akan timbul dengan kebenaran yang kita buat.
Belum lagi kalau pembalasan ataukah hukum karma, tapi hal ini tidak begitu dipikirkan oleh karena kebenaran itu biasanya (selalu) terlambat datangnya. Menyebabkan banyak orang mau memilih kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran.

Anak-anakku, hati-hatilah dalam hidup ini, tetap berbanggalah bahwa bagaimanapun bapakmu tidak pernah merasa berbuat sebagaimana yang dikatakan oleh semua orang itu.
Saya tidak mempersalahkan mereka itu, karena saya tau mereka mau mencari keselamatan dirinya, sekalipun orang lain dikorbankan.

Hadapilah hidup ini dengan penuh kesatrya, sekalipun banyak orang tidak senang dengan kamu. Biarlah mereka itu mneyatakan bahwa saya tidak benar karena itu adalah haknya untuk menyatakan itu.

Saya tetap berbangga sampai dimanapun, bahwa apa yang dikatakan oleh saya itulah yang benar, dan yang lain itu adalah fitnahan yang penuh dengki.
Apa sebab banyak dari mereka itu dengki pada saya? Itu saya sendiri tidak tau.

Anakku, (putraku) mudah-mudahan saja doaku, engkau menjadi manusia yang bahagia. Bahagiakanlah ibumu yang nanti tetap mengasuh dirimu. Sayangilah ibumu yang tetap berkorban mau menderita untukmu. Melihat cobaan ini, mungkin saya tidak bisa lebih lama lagi memberikan kebahagiaan pada ibumu.

Kepada istriku, tabahlah hadapi hidupmu. Kau trepaksa akan melayarkan bahteramu sendiri dengan kesanggupanmu sendiri dan pemikiranmu sendiri.
Jangan gentar menghadapi hidup ini, karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan dan cobaan. Kita tidak boleh mengeluh, karena mengelu adalah meruapakan usaha yang sia-sia.

Aku tak bisa lagi melanjutkan, air mataku tiba-tiba saja mengalir dan hampir jatuh di lembaran surat berikutnya. Tenggorokanku terasa kering dan teramat kering. Ya Tuhan, begitu beratnya cobaan ini untuk seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, bukan karena tangan Tuhan yang menghendakinya. Tapi kerakusan manusia oleh kursi kekuasaan. Tapi ketika kulihat, mata ibu kasim yang menatapku teguh, menguatkan lagi hatiku untuk melanjutkan alur cerita ini.

Isteriku,
Entah berapa lama nanti engkau sendiriran menghadapi hidup ini, ditengah-tengah gelombangnya hidup ini. Mudah-mudahan saya akan tahan dalam ujian, pada prinsipnya semua terserah padamu. Bagaimana kau akan menanggulangi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, akan saya jadikan azimat dalam pengembaraan saya ini. Saya kira itu sudah cukup banyak. Sekarang, aturlah hdiupmu untuk anak-anakmu, agar mereka itu dapat bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna untuk kemanusiaan. Do’akan jangan putus-putus, beri pada saya agar dapat memberi keselamatan diri saya. Maaf, dan ampunkanlah segala dosa-dosaku padamu, sebagai istriku kalau ada dosa padamu agar soal menyesalnya dan harapanku dimaafkan.

Hanya kepadamu manusia satu-satunya yang benar-benar saya telah banyak berbuat dosa, mungkin inilah pembalasannya pada diriku, tapi mengapa akibatnya menimpa kau juga istriku. Padahal kau tetap orang bersih, orang yang saya tau tidak berdosa.
Saya rasa ini tidak layak, tidak adil, karena dosaku kalian ikut memikulnya. Terlepas saya salah atau tidak dalam persoalan ini, tapi ini sudah meruapakan takdir Illahi pada diriku ini. Dalam selku sekarang, saya tidak dapat melihat alam lagi, hanya cahaya yang masuk melalui lobang 20 x 30 cm, itulah yang memberi saya petunjuk bahwa hari sudah siang ataupun sudah malam. Malam ini, saya akan lalui tidur di selku ini, sebagai malam pertama tanggal 8 April 1969.

Dampak Makro Produksi Agrofuel di Indonesia

2008-12-11T11:26:00.002+07:00

Dalam Bacaan Ekologi Politik Feminis
Oleh : Khalisah Khalid

Meningkatnya permintaan bahan bakar nabati untuk pemenuhan energi yang dipandang tidak terlalu mencemari lingkungan hidup, terutama di negara-negara industri, telah mendorong terjadinya perluasan perkebunan penghasil bahan baku nabati. Kebijakan investasi global lebih diarahkan pada pemenuhan industri penghasil energi nabati, termasuk terhadap penyediaan bahan baku. Kondisi ini mendorong pada terjadinya “pemaksaan” perluasan perkebunan penghasil bahan baku energi nabati, di wilayah-wilayah yang “dipandang” mampu menyediakan lahan skala luas. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mentargetkan luasan yang luar biasa untuk menjadi hamparan perkebunan besar kelapa sawit, kedelai maupun tebu, yang diarahkan pada dukungan terhadap energi nabati.

Pilihan komoditi lalu diarahkan pada kelapa sawit, karena dipandang komoditi ini mampu menyediakan kebutuhan energi “hijau” dalam jumlah yang cukup besar. Hingga kemudian terjadilah beragam permasalahan di wilayah perkebunan besar maupun pada industri pengolahan dasar, semisal konflik tenurial, kekerasan, penghilangan lahan-lahan produktif, krisis air, hingga pencemaran.

Berbagai permasalahan umum yang hadir pada setiap rantai produksi bahan bakar nabati terhadap komunitas lokal, diantaranya adalah: (1) meningkatnya beban kelola rumah tangga; (2) hilangnya sumber pangan akibat hilangnya lahan produktif; (3) meningkatnya biaya untuk pemenuhan kesehatan, energi dan air; (4) hilangnya sistem sosial dan budaya; dan lain sebagainya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa hubungan keduanya, jika ditarik pada garis sebuah entitas yang berjenis kelamin sosial perempuan. Dalam peristiwa yang ada diatas, nampaknya cerita perempuan sungguh jauh dari pembahasan tentang industri sawit, jika tidak mau dikatakan dihilangkan dari seluruh cerita tentang sawit. Dalam peristiwa kebanyakan yang bicara soal ekstraksi sumber daya alam, cerita perempuan menjadi sangat jauh dan seringkali kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang selalu bicara soal perluasan produksi, harga sawit, pasokan dan seterusnya yang tidak relevan dengan cerita kekerasan yang dialami oleh perempuan yang hidup di sekitar perkebunan besar kelapa sawit.

Selain berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai dampak dari agrofuel, ada hal mendasar lainnya yang secara spesifik dialami oleh perempuan. Ekologi politik feminis melihat aspek pengetahuan, hak atas kekayaan alam dan sumber –sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aspek akses dan kontrol, serta aspek institusi pengurusan kekayaan alam dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dari perspektif gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek lain (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari 1996).

Ekologi politik feminis sebagai pisau analisis karena pendekatan ini membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya.

Dengan menggunakan pisau analisis ekologi politik feminis, cerita yang diungkapkan oleh perempuan yang tinggal di area perkebunan besar kelapa sawit, mencoba untuk lebih dalam melihat bagaimana lapis kekerasan yang dialami oleh perempuan di perkebunan besar kelapa sawit disebabkan oleh penguasaan sumberdaya alam oleh para pihak yang memiliki kekuasaan, baik secara kultural maupun struktural dengan aktor utama negara dan pasar. Yang menghasilkan sebuah potret dari alur cerita penghancuran sumberdaya alam yang menciptakan sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial yang paling rendah. Dimana, peristiwa tersebut bisa berulang, berbabak-babak, berubah bentuk maupun pelaku.

Akumulasi dari beragam permasalahan pada penyediaan bahan bakar nabati, memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Dalam setiap rantai produksi tetes-demi-tetes bahan bakar nabati, terdapat beragam permasalahan yang menjadikan perempuan sebagai korban yang menerima dampak yang lebih besar di dalam sebuah komunitas korban bahan bakar nabati.

Sejak perkebunan besar kelapa sawit masuk, perempuan kehilangan akses dan kontrolnya terhadap tanah, dan menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan formal sebagai tenaga yang membuahi dan menyemprot dengan menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan perempuan. Konflik terjadi, bukan hanya karena terjadinya perbedaan persepsi antara komunitas lokal dengan pelaku pendukung agrofuel baik pasar maupun pemerintah. Konflik terjadi, karena kebijakan agrofuel telah mengabaikan pengetahuan dan pengalaman perempuan didalam mengelola sumber kehidupannya, khususnya sebagai penjaga dan pengelola sistem produksi rumah tangga dan produksi sosial. Bukankah pengabaian sebuah entitas dengan semua pengetahuan dan pengalaman yang melekat dalam dirinya sebagai sebuah bangunan tatanan social, merupakan bentuk yang paling mendasar dari sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia?

Jikapun, perempuan memiliki akses yang setara atas pekerjaan, namun kontrol mereka atas penghasilannyapun terbatas, atau sebenarnya tidak ada sama sekali. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengerjakan sawit, namun karena pada tahap memanen dan mengangkut untuk dijual adalah para suami, sehingga upah diterima oleh suami. Suami yang mengerti akan kedudukannya dalam rumah tangga menyerahkan uang untuk dipegang istrinya tetapi bagi para suami yang tidak mengerti uang hasil upah mengerjakan sawit digunakan sendiri salah satunya dihabiskan ke kafe. Para suami juga kerap berbohong tentang jumlah upah yang diterima, si istri tidak bisa tahu pasti berapa upah yang diterima karena jumlahnya memang tidak tetap. Nampaknya, fenomena maraknya tempat-tempat hiburan malam dan dunia prostitusi dalam industri tambang, juga terjadi di perkebunan.

Kondisi ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri sawit yang memang diketahui mempengaruhi air sungai masyarakat setempat. Kondisi ini bukan tidak disadari oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh perempuan, tapi mereka tidak punya pilihan ekonomi lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Terlebih, perkebunan besar kelapa sawit secara struktural juga membangun sistem kapital yang mampu menciptakan perubahan pola konsumsi pada perempuan dan masyarakat yang dibangun sedemikian sistemik oleh pasar, sehingga mampu merubah persepsi atau pandangan perempuan terhadap kebutuhan hidupnya dan bahkan terhadap tubuh perempuan itu sendiri.

Potret kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap perempuan berbasis jender dalam sebuah relasi personal, dalam komunitas dan dalam lingkup negara yang terkait dengan agresi pasar dan alir kapital yang berdasarkan pada produksi kotor, ketamakan dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup, yang dalam konteks ini dapat ditemui dalam cerita situasi global produksi agrofuel di Indonesia . Kelangkaan dari daya dukung alam yang dikeruk tanpa mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, yang terjadi karena intervensi pasar dan negara, telah menyebabkan konflik terjadi di tingkat masyarakat dengan mengabaikan pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek keberlangsungan reproduksi sosial, dan pada akhirnya menempatkan perempuan kelas paling bawah berada dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan dan terabaikan.

Sya (II)

2008-11-12T13:07:00.002+07:00

Sya….

Keperempuananku tiba-tiba terus menerus menjadi pertanyaan yang sulit untuk kupahami, sesulit aku membayangkan pikiran kolonial Belanda yang begitu sempurna menancapkan kuku-kuku kolonialismenya di tanah kelahiranku. Bahkan, memorial succes story penjajahannya terhadap pribumi Indonesia, juga dibenamkan begitu kuat paling tidak di tempat istirahatku di Okkey Hostel di Amsterdam, semua sudut-sudut ruangan ini menggunakan nama-nama tempat yang aku pastikan kenal betul bertujuan untuk memperlihatkan tapak jejak penguasaan mereka. Ada tempat pertemuan yang diberi nama Jawa, tempat aku lahir dan besar di pulau ini.

Jawa yang sungguh terkenal dengan sistem per-Nyaian atau pergundikan, sebuah sistem penguasaan kolonial terhadap tubuh perempuan di Jawa dalam rangka pelanggengan kekuasaannya. Nyai-nyai yang dipelihara oleh kolonial Belanda, seperti yang dialami oleh Nyai Dasima yang dijadikan selir oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan sistem pernyaian, sampai saat ini menyisakan bentuk penindasan yang lain, untuk konteks saat ini banyak perempuan yang dijadikan istri simpanan oleh laki-laki, dengan tujuan penguasaan terhadap tubuh perempuan yang dimilikinya. Pun, seperti yang dialami oleh salah seorang perempuan Kwitang, yang mengalami Pernyaian modern. Bagiku, inilah jejak kehancuran perempuan yang paling nyata, yang diwariskan oleh sebuah tirani kolonialisme Belanda.

Eh Sya, kamu tahu nggak? Belanda, luasnya tidak lebih besar Sukabumi di Jawa Barat, tempat dimana saat ini kunjunganku kedua setelah mendapatkan bea-siswa short course ekologi politik dengan uang saku yang sangat lumayan, belanja seminggu dua kali di open market atau albert heijn jika open market sudah tidak cukup waktu untuk dikejar, paling tidak untuk memenuhi selera makan ala Indonesia. Aneh, mungkin begitu bisikku dalam hati. Aku menghujat dan sekaligus menikmati negara ini dengan semua latar belakang yang bisa dijadikan sebagai basis argumentasi, bahwa program ini sama dengan bentuk politik balas budi Belanda terhadap Indonesia.

Ah, tapi aku mencoba untuk mengambil sisi lain, juga dari sejarah yang sempat aku baca. Pengalaman para pendiri republik ini, merumuskan sebuah konsep kebangsaan, juga dilakukan di tempat ini. Sebut saja Tan Malaka yang merumuskan gagasan Menuju Republik Indonesia, Soekarno yang menuliskan dengan sangat baik Menuju Indonesia Merdeka, Hatta yang menuliskan Indonesia Merdeka. Hmmm, tapi kok tidak ada perempuan ya??? Gugatku seketika. Oooh, mungkin sejarah lupa untuk menuliskan bagaimana perempuan menuliskan konsep kebangsaannya melalui struktur penindasan yang menjadi cerita keseharian para Nyai-Nyai.

Lalu aku, ada disini untuk apa? Aku juga tidak terlalu mengerti, setauku hanya karena aku mendapatkan keberuntungan bisa belajar di tempat beberapa tokoh penting pergerakan Indonesia merumuskan pikirann-pikirannya tentang Indonesia yang berdaulat disini, di negeri Belanda. Tapi ucapku, paling tidak aku pernah punya cita-cita, mimpi atau entah apapun lah namanya yang disebut oleh para pemimpi perubahan, untuk mencorat-coret ulang definisi sebuah nilai kebangsaan yang kini sudah dikooptasi oleh pasar bebas, oleh atas nama demokrasi, oleh segelintir kelompok yang secara kebetulan menjadi mayoritas dalam parlemen. Seperti anak kecil yang suka menggambar, aku hanya ingin membuat paling tidak titik-titik yang bisa ditarik menjadi sebuah garis, potret dunia baru bagi Indonesia. Mungkin, nggak mungkin, mungkin, nggak mungkin, tiba-tiba Tika Panggabean nyeletuk begitu saja disamping kupingku lewat lagunya yang menemaniku minum kopi sebelum masuk kelas, tapi konon another world is posibble, paling tidak itu pesan kuat dari sebuah kumpulan teman yang menamakan dirinya Indoprogress.

Sya.... kurang lebih 10 menit dari tempat tinggalku, jalan kaki menuju Institute of Social Studies. Sangat dekat, apalagi berjalan kaki disini begitu nyaman, tidak seperti Jakarta yang rasanya pejalan kaki itu menjadi kelas yang paling termarginal. Dalam pembangunan jalanpun, kita bisa melihat relasi kelas, kelas mana yang berkuasa atas jalan raya di Jakarta. Jawabannya mudah bukan, pemilik mobil pribadi, dan pejalan kaki menempati bagian yang sudah semakin tergeser.

Ini kelas pertamaku di kampus yang katanya kiri, meskipun temanku yang tinggal di London sempat mengenyitkan dahinya, menurutnya kampus ini tidak lagi menjadi kampus kiri. Enggak pa-palah, agak-agak berbau kiri juga nggak mengapa. Hujan rintik-rintik menjadi inspirasi baru akan lahirnya mimpi sebuah perubahan. Paling tidak mencoba untuk melihat sisi nasionalisme dari dunia yang berbeda, Utara – Selatan. Entah, apa aku memaknainya dengan bacaan ini. Tapi paling tidak, cuaca dingin ditambah rintik-rintik hujan yang turun, menjadi sebuah isyarat nyata bahwa dunia ini bisa dilihat dalam dua sisi yang berbeda. Di negeri kolonial, justru para pemuda merumuskan konsep kebangsaan Indonesia yang didasari atas satu keinginan, persatuan dan kemerdekaan.

Aku memasukkan coin untuk mendapatkan secangkir kopi, lumayan pikirku untuk menghangatkan badan setelah seharian dari pagi hingga petang menghabiskan waktu di kelas, keliling kampus mulai dari perpustakaan hingga mampir dalam sebuah kelas diskusi Marxist, kebetulan kawanku yang baru kukenal satu hari itu. Aku menikmati kopi di pelataran kampus, kebetulan ada kursi didepan kanal yang mengalir disitu, sambil sesekali menebar senyum pada sekawanan turis yang berwisata sungai dengan japal-kapal kecil, sesekali khayalanku melayang pada sebuah mimpi sungai di Jakarta tak kalah menariknya dari kanal yang didepanku ini, apalagi dalam sejarahnya kali Ciliwung pernah menjadi cerita yang sangat terkenal di Belanda.

Potret dan Fakta Krisis Perempuan Nelayan

2008-10-27T23:07:00.000+07:00

Perempuan nelayan, identitas dirinya dihilangkan dan dianggap tidak ada karena nelayan selalu diidentikkan dengan laki-laki yang mencari hasil-hasil kekayaan di laut lepas. Marginalisasi terhadap perempuan nelayan, bahkan dimulai sejak identitas dirinya dan pengalaman hidupnya dalam mengelola sumber-sumber kehidupan diabaikan. Pengelolaan sumber-sumber kehidupan di pesisir dan laut, bahkan telah menjauhkan pengalaman perempuan nelayan sebagai sebuah pengetahuan. Perempuan nelayan bisa berdaulat, jika sudah ada perubahan relasi sosial dan relasi gender yang adil. Penelitian yang dilakukan oleh Bibik Nurudduja terkait perjuangan perempuan nelayan Morodemak Jawa Tengah, menyajikan semua cerita potret dan fakta krisis yang dialami perempuan nelayan, dan bagaimana perjuangan perempuan nelayan sebagai bagian dari daya survivenya bagi masyarakat nelayan di kampungnya, dan bagaimana relasi perempuan nelayan diluar dirinya baik terhadap sesama perempuan maupun komunitasnya. baca selengkapnya hasil penelitiannya di www.kiara.or.id

Menakar Kedaulatan Pangan Indonesia

2008-10-18T21:28:00.000+07:00

Menakar Kedaulatan Pangan Indonesia
oleh : Khalisah Khalid

Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia (SHI)

Kedaulatan Indonesia berawal dari kedaulatan pangan. Harapan ini tampaknya sangat masuk akal disampaikan oleh sebuah negara agraris dalam peringatan Hari Pangan, yang jatuh pada 16 Oktober setiap tahun. Namun, menjadi jauh panggang dari api karena dengan sengaja pengurus negara menggunakan pilihan politiknya untuk terus-menerus menciptakan krisis di negeri ini, yang produksi pangannya bergantung pada industri pertanian trans-nasional dan multi-nasional, dan menempatkan pangan sebagai komoditas untuk mengumpulkan akumulasi modal. Padahal, sejatinya, pangan adalah hak dasar rakyat yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara, untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Krisis pangan memang tak hanya melanda Indonesia, tapi juga negara miskin dan berkembang lainnya yang bersandar pada kekuatan ekonomi pasar bebas, yang dimainkan oleh World Trade Organization (WTO), yang mengendalikan pasar dan memaksa Indonesia tunduk dan patuh pada agenda liberalisasi di sektor pertanian. Krisis pangan global memperlihatkan begitu lemah dan tidak berdayanya negara melindungi kebutuhan dasar rakyatnya.

Kondisi krisis keuangan dan ekonomi global yang terjadi saat ini diprediksi juga akan membuat Indonesia menempuh kekeliruan politik yang sama. Paling tidak, ini terungkap dalam diskusi "Krisis Keuangan Amerika Serikat dan Dampaknya terhadap Indonesia" (Jumat, 11 Oktober 2008) oleh gerakan civil society di Jakarta bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 130 triliun yang diperuntukkan bagi perbankan dan sektor keuangan, sementara 67 persen uang yang beredar di Indonesia ada di pasar asing. Itu artinya, ketika krisis ekonomi global terjadi, yang diselamatkan pertama oleh pengurus negara adalah modal, dan lagi-lagi yang diuntungkan dalam krisis ini adalah pasar. Pemerintah tidak memprioritaskan anggaran Rp 130 triliun tersebut untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota, yang selalu menjadi korban pertama dalam setiap cerita krisis global yang terjadi dan berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari.

Sepuluh langkah (baca: perintah) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merespons krisis keuangan global, di mana salah satunya berisi seruan untuk menggunakan produk dalam negeri, semakin memperlihatkan dangkalnya pemahaman SBY terhadap krisis yang dialami oleh rakyat, khususnya petani sebagai penyedia pangan negeri ini. SBY mungkin lupa bahwa sumber pangan kita diimpor dari luar. Masih ingatkah ketika tempe hilang dari peredaran akibat ketergantungan Indonesia pada kedelai, yang 60 persen dari Amerika Serikat dan 85 persennya berasal dari transgenik. Akibatnya, ketika Amerika Serikat memprioritaskan pertaniannya untuk pemenuhan bahan bakar biofuel, yang terjadi adalah kerentanan di Indonesia. Sebuah konsekuensi logis atas ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor.

Dalam lembar fakta yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dinyatakan bahwa krisis finansial dan ekonomi global, serta situasi ekonomi, semakin buruk dan memojokkan mereka, sehingga mereka terdorong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertanian berkelanjutan. Salah satu gambarannya adalah dengan memaksakan produktivitas tinggi menggunakan pupuk kimia dan pestisida, yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lahan, lalu mereka semakin terdorong untuk menjual lahannya. Perbandingan nilai tukar lahan antara sebagai pertanian dan sektor lain sungguh tidak seimbang, sehingga tidak ada penahan untuk setia pada pertanian.

Revolusi hijau
Rezim SBY-JK bukan tidak mengetahui bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman krisis pangan. Paling tidak, kondisi ini tergambar dalam pernyataan Presiden SBY dalam forum pertemuan G-8 di Hokkaido, Jepang. Revolusi Hijau Jilid Kedua adalah agenda yang ditawarkan kepada negara-negara maju tersebut, karena Revolusi Hijau Jilid pertama, yang digulirkan pada 1960, dinilai berjalan dengan sukses. Revolusi Hijau Jilid Kedua diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan Indonesia, jika dilakukan dengan investasi yang masif dan kerja sama yang aktif dalam tingkatan global.

Pernyataan yang disampaikan dalam pidato Presiden ini menjelaskan kepada kita bahwa agenda alternatif yang diusulkan oleh pemerintah tersebut ahistoris, dan menandakan SBY-JK tidak paham dengan krisis pangan yang dialami Indonesia. Agenda alternatif ini sekaligus menandakan bahwa Indonesia akan semakin memperlebar pintu liberalisasi pertanian dan industrialisasi pangan yang akan dikendalikan oleh pasar internasional.

SBY tidak mengerti bahwa krisis pangan global dan khususnya di Indonesia disebabkan oleh kebijakan ekonomi global melalui mekanisme perdagangan internasional, dan kebijakan penguasaan lahan yang diprioritaskan bagi kepentingan modal, dengan mengkonversi lahan-lahan pertanian untuk membuka perkebunan sawit skala besar. Di Sumatera dan Kalimantan, perluasan perkebunan sawit mencapai 3 juta hektare untuk pengembangan agrofuel. Serta menyulap lahan pertanian untuk ekstraksi industri tambang yang memiliki daya rusak yang tinggi. Padahal Departemen Pertanian menyebutkan, kebutuhan terhadap beras Indonesia mencapai 40,182 juta ton pada 2018.

Undang-undang sektoral, seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menjadi alat legitimasi yang paling ampuh bagi pemilik untuk mengambil tanah rakyat. Bagi petani, tanah merupakan aset terpenting bagi kegiatan pertaniannya. Sayangnya, pemerintah lalai dalam hal ini. Kepemilikan tanah sebagai pilar terpenting kegiatan produksi semakin lama kian tidak ramah dengan kebutuhan sektor pertanian. Rata-rata lahan kepemilikan rumah tangga petani semakin menciut, bahkan kini di Jawa rata-rata kepemilikan lahan itu hanya 0,25 hektare. Penciutan kepemilikan lahan itu bisa bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terfragmentasi, infiltrasi sektor industri atau jasa yang lapar lahan, dan kebijakan pemerintah yang meninggalkan sektor pertanian.

Langkah politik
Sekali lagi, kebijakan politik pengurus negara sangat menentukan apakah Indonesia akan keluar dari krisis pangan ini dan membawa negeri ini pada kedaulatan yang hakiki. Pemerintah seharusnya berani mengeluarkan sikap politik dan langkah-langkah politik yang penting dan mendesak. Krisis ekonomi dan keuangan saat ini bisa dijadikan sebagai momentum politik untuk mengeluarkan kebijakan yang strategis di bidang pangan dan pertanian. Reformasi agraria merupakan salah satu jalan menuju kedaulatan pangan, dengan meletakkan tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi, dan tata konsumsi kepada pemangku kepentingan terbesar, yakni rakyat Indonesia.

sumber: Koran Tempo

Sya .... (I)

2008-10-09T22:02:00.001+07:00

Sya ….

Aku sedang berada didalam kereta menuju kota Den Haag, detik-detik kecepatannya semakin membawaku jauh diambang batas khayalan yang selalu menjadi teman dimasa remajaku. Dulu aku selalu marajuk, mengapa ibu belum juga membelikanku bra dengan renda yang lucu-lucu, padahal hampir semua temanku sudah memakai bra dengan beraneka warna. Aku juga selalu bertanya kepada ibu, mengapa aku belum juga mendapatkan datang bulan sebagai tanda kalau aku sudah beranjak remaja, dan boleh mulai pacaran tentu saja.

Ah,…. Hampir saja ibu menjawab. Tapi rem kereta segera mengembalikan waktuku tepat disini. Kala dingin mulai menyingkap perlahan-lahan, merayapi seluruh badanku hingga ke sum-sumnya. “Seperti di Lembang”, begitu bisikku pada teman lelaki yang menjemputku. Dia hanya tersenyum melihat kepolosanku yang baru menapak di bumi Eropa.

“Eropa euy”….. setengah mati girangnya aku begitu keluar dari stasiun Holland Spoor, sama persis begitu girangnya ketika aku pertama kali aku mendapati rok sekolahku ternoda darah. “Yes, ibu………..” setengah berteriak aku berlari menghampiri ibuku. “aku menstruasi, aku sudah besar dan artinya sudah boleh pacarankan?” bisikku setengah memohon. Apalagi aku ingat cerita ibu, yang dinikahi ayahku diwaktu umurnya belum lagi genap 15 tahun.

Akhirnya aku memiliki cerita yang sama dengan teman-teman sebayaku, meskipun aku mendapatinya diumur 17 tahun. Terlambat ya, ah… tapi enggak pa-palah. Kata ibu, biar terlambat, yang penting aku sudah merasakan menjadi perempuan setengah sempurna. Kenapa cuma setengah? Protesku kepada ibu. “Ya…. Setengah, karena setengah lagi bisa kamu dapatkan jika kamu sudah menikah dan melahirkan”.

“Susah banget jadi perempuan ya”? “Apa teman lelakiku juga begitu?” Pasti enggaklah ya, mereka tidak akan pernah menjadi laki-laki yang sempurna, karena mereka tidak akan bisa melahirkan bukan?? Bisikku dalam hati dengan senangnya.

Sya .....

Dingin semakin kuat memenjaraku aku dalam jaket tebal ini, padahal salju belum lagi turun di awal September ini. Teh hangat secepat kilat kuteguk habis dalam sekejap, seperti jamu yang secara rutin harus aku minum setiap hari, untuk menghilangkan rasa sakit yang teramat sangat dikala jadwal menstruasiku tiba. Rasa gembira tiba-tiba berubah menjadi rasa benci dan sekarang aku malah membenci diriku sebagai perempuan, dan setiap kali menstruasi, aku selalu merengek pada ibu untuk mengganti vaginaku dengan penis. Belum lagi rasa mual yang hampir terlalu sering menguras isi perutku, hingga rasanya makanan menjadi duri sembilu yang menyayat-nyayat lambung dan ulu hatiku.

Ibu pasti begitu repot, sama repotnya dengan teman-temanku yang sempat berpikir bahwa tuntutan cuti haidh itu tuntutan kegenitan dari aktifis perempuan, karena selama ini kawan-kawanku tidak pernah punya pengalaman melihat istri atau teman perempuannya mengalami penderitaan seperti ini, beberapa kali pingsan saking tidak kuatnya menahan rasa sakit. Dokter bilang ada kelainan pada saluran vaginaku, dan terakhir dokter bilang ada kista di rahimku.

Syit, sungguh Sya.... aku nggak peduli meskipun dokter bilang aku sulit punya anak. Aku cuma mau rasa sakit itu pergi jauh-jauh, karena itulah aku rela harus meminum obat yang rasanya seperti empedu saja.

Lebaran tak Semanis Brownis

2008-09-28T11:54:00.001+07:00

Lebaran tak Semanis Brownis

Khalisah Khalid

Tiga tahun belakangan ini, setiap menjelang hari raya, meskipun tidak banyak ibuku selalu menerima pesanan brownis kukus. Jenis kue yang satu ini memang sangat enak, kaya dengan coklat dan begitu lembut dimakan. Kebanyakan orang suka dengan kue ini, apalagi ditambah dengan secangkir teh hangat. Kemanisan rasanya, bahkan mampu melupakan sejenak kerumitan pekerjaan.

Lebaran kali ini, pesanan kue juga sudah mulai datang. Tentulah orang ingin kembali menikmati kemanisan rasanya, dan harusnya ibuku juga senang karena itu sama artinya dengan pendapatan penghasilan yang akan dia dapatkan. Namun diluar dugaan, ibuku tidak merespon dengan cepat pesanan kue dari teman-temanku. Cerita punya cerita, ternyata dia bingung dengan harga jualnya. "Berapa ya mau dijualnya? takutnya kemahalan dan membuat orang jadi takut untuk membeli".

"Harga minyak tanahnya itu loh yang mahal banget, satu liter harganya mencapai sebelas ribu sampai dua belas ribu rupiah". Masih bagus kalau dapat, karena sudah mahal langka lagi di pasaran". Begitu ucapnya, untuk menjawab keherananku karena sikapnya yang tidak antusias menerima pesanan. Kupikir ibuku bisa masak kue, dengan menggunakan kompor gas. Ternyata, kompor gas juga tidak selalu bisa digunakan untuk memasak kue, karena matangnya tidak rata jika menggunakan kompor gas. "Hmmm, sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan. Begitu gumamku dalam hati.

Bukan ibuku saja yang merasakan itu, karena baru dua hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang ibu nelayan sambil berbuka puasa di Cilincing Jakarta Utara sana. Sudah satu bulan ini suaminya tidak melaut, karena tidak ada ikan. Modal yang dikeluarkan begitu besar, hampir seratus ribu sekali jalan, dan yang terbesar adalah biaya untuk membeli minyak. Sementara hasil yang didapatkan hanya mencapai Rp. 20.000, padahal sistem pembayaran minyaknya biasanya dibayarkan setelah suaminya mendapatkan hasil melaut. Kini, untuk bertahan hidup, dia harus menjadi pengupas kijing (kerang) dengan harga Rp. 1.250 perkilonya. Maksimal dia bisa membersihkan 10 kilo satu hari, itupun sudah seluruh keluarganya ikut dibawanya membantu bekerja. Ramadhan depan, mungkin sudah waktunya aktifis-aktifis berbuka puasa yang biasanya di kantor mereka, di ruang-ruang mewah, memindahkan tempatnya ke kampung-kampung gelap, lorong-lorong kumuh.

Ibuku mungkin tidak terlalu sulit, karena usahanya menjual brownis bukan sebagai penghasilan utama keluarga. Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan lain, yang usahanya yang mengandalkan minyak tanah, merupakan sumber penghidupan keluarganya? Kesulitan hidup ibu-ibu ini dirasakan, setiap kali pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Bagaimana dengan nasib ibu nelayan itu, bagaimana dia harus makan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya?

Ah, susahnya kupikir jadi ibu rumah tangga yang sedang berusaha membantu ekonomi keluarganya. Dari beberapa pengalaman ini, aku menangkap apa yang menjadi problem utama kebijakan negara. Mereka mengabaikan kelompok perempuan yang selama ini menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, baik untuk keperluan makan keluarga sehari-hari, maupun untuk membangun produktifitasnya dengan berbagai unit usaha yang dilakukan.

Setiap kenaikan harga BBM yang selalu diikuti dengan kelangkaan minyak tanah, belum lagi ditambah dengan konversi minyak tanah ke gas. Apakah pengurus negara ini tahu, bahwa fungsi minyak tanah untuk memasak kue yang bagus untuk dijual, tidak bisa digantikan oleh gas. Dan apakah pemerintah juga tahu, bahwa nelayan tidak mungkin membawa tabung gas untuk menyalakan lampu petromak mereka. Ah..... tapi bagaimana pemerintah tahu, lah wong mereka tidak pernah punya pengalaman menjadi nelayan, apalagi merasakan membuat brownis kukus yang harus dimasak di kompor minyak. Beginilah jadinya, kalau kebijakan negara mengabaikan kelompok masyarakat yang hidupnya bergantung dari minyak tanah.

Ibuku pernah bertanya, apakah Indonesia memang tidak lagi punya persediaan minyak?, sampai harus diganti ke gas dan harga minyak menjadi sangat mahal. Sebuah pertanyaan kritis bagiku, untuk bisa menjelaskan bahwa Indonesia begitu memiliki kekayaan yang berlimpah, sayangnya kekayaannya bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, melainkan menjadi komoditas dan dijual untuk memenuhi konsumsi negara-negara maju, karena hampir 85 persen minyak dan gas kita dikuasi oleh asing.

Lebaran, harusnya semua ummat bersuka cita, karena kelezatan dan kemanisannya seperti brownis kukus yang dibuat ibuku. Sayangnya, kemanisan hari raya sudah ikut diambil oleh penguasa yang memiliki kekuatan secara politik dan ekonomi untuk menguasai kekayaan alam di bumi ini.

Tuhan, sang Pembawa Makanan

2008-09-25T01:20:00.001+07:00

Tuhan, sang Pembawa Makanan

Khalisah khalid

Mataku tertegun pada sebuah berita TV, ketika sebuah keluarga memakan dari hasil mengais-ngais sisa makanan orang lain, dan sebagian yang lainnya menjual makanan itu sambil berharap ada sedikit rejeki yang bisa didapatkan untuk memperpanjang nafas hidup keluarganya.

Ah….. rasanya diluar akal sehatku, begitukah cara orang-orang miskin mempertahankan hidupnya dan mencoba keluar dari sebuah kungkungan ekonomi, sambil sesekali dihibur dengan siraman rohani para rohaniawan yang berada dibelakang jubah-jubah sucinya untuk mengatakan, "jikapun didunia ini kita miskin, maka bersabar dan berbuat baiklah, karena setelah kematian, akan ada balasan kesabaran dari orang miskin berupa syurga". Tapi apakah syurga itu ada??? Itulah pertanyaan nakal yang selalu aku gugat kepada orang tuaku yang selalu membenamkan ayat-ayat suci kepada anak-anaknya, apalagi bagi orang miskin yang memilih bunuh diri karena tidak sanggup lagi menghadapi derita kemiskinan?, karena kata ayahku orang yang bunuh diri tidak akan masuk syurga. "Ah, kasihannya orang miskin itu, didunia mereka tidak diterima, setelah matipun dilempar ke neraka".

Meskipun masih sulit percaya, aku masih ingat dengan apa yang tertera dalam tafsir-tafsir al-kitab, bahwa begitu pemurahnya Tuhan telah memberikan makanan, minuman dan semua kekayaan yang ada dibumi untuk manusia. Bahkan, cacingpun diberi makanan didalam tanah agar mereka bisa bertahan hidup. Karena itu, menjadi kewajiban bagi ummat manusia untuk bersyukur. Gugatanku kemudian adalah, bagaimana bisa mencari makanan dari dalam bumi, sedang sejengkal tanahpun sudah dikavling oleh modal, dengan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik.

Tapi dimana adanya Tuhan, yang menugaskan malaikat-Nya yang bernama Mikail untuk memberikan rejekinya kepada semua makhluk hidup. Atau jangan-jangan malaikanpun sudah dikuasai oleh kekuatan modal, dengan hanya memberikan semua limpahan kekayaan alam hanya bagi segelintir kelompok mereka. Sangat mungkinkan jika malaikat pemberi rejeki itu dikuasai oleh modal, buktinya para pemimpin agama itu telah menjadi alat bagi modal untuk mengakumulasi keuntungannya. Itulah kenapa kemudian Mikail enggan mendatangi orang-orang miskin, dan membagikan kemurahan rejeki yang dijanjikan Tuhan,meskipun orang-orang miskin sudah berpeluh keringat bekerja menjadi kuli, buruh murah, menyemir sepatu, bertani sayuran, menjadi PSK atau buruh migran di luar negeri sana.

"Tuhan, aku memimpikan Kau datang membawakan makanan kepada orangorang miskin yang tinggal di kolong jembatan, di permukiman kumuh yang mengganjal perutnya dari hasil mengais sisa makanan". Memberikan sedikit saja makanan yang ada dari keseluruhan bagian perut bumi, untuk mereka yang miskin. Sedikit saja, paling tidak membuat hambamu tidak cemas akan kelaparan.

Dibalik Pertarungan Sumber Daya Alam

2008-09-14T09:23:00.000+07:00

"Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia"
Bogor, 18 September 2008

Latar Belakang

Krisis multidimensi yang sedang dialami oleh Indonesia harus segera di
akhiri, agar Indonesia bisa meraih kedaulatan atas apa yang
dimilikinya. Hak pengelolaan atas sumberdaya alam harus berada di
tangan rakyat, dan sudah seharusnya pemerintah sebagai pelaksana
mandat rakyat hanya berfungsi sebagai pengatur terpenuhinya hak-hak
rakyat tanpa intervensi asing dan bebas dari kepentingan neoliberal.

Berbagai persoalan terkait kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup,
bencana ekologis, krisis pangan, krisis air bersih, kebodohan dan
pencabutan subsidi pokok bagi rakyat adalah sebagai akibat dari
akumulasi ekstraksi sumberdaya alam yang tidak berkeadilan dan tidak
berpihak kepada kepentingan rakyat yang ditopang oleh kebijakan
pemerintah yang korup dan paradigma pertumbuhan ekonomi yang hanya
mengandalkan sektor tertentu seperti sektor pertambangan, perkebunan
dan kehutanan.

Pengelolaan Taman Nasional maupun kawasan konservasi lain, pembangunan
bendungan besar, pembangunan perkebunan besar kelapa sawit, industri
pertambangan, pertambakan besar dan permasalahan lingkungan hidup di
perkotaan telah melahirkan berbagai konflik. Konflik tersebut
merupakan ruang pertarungan kepentingan antara pemerintah dan kaum
modal dengan komunitas lokal/adat.

Persoalan diatas memang harus dipahami secara utuh, sehingga berbagai
solusi dapat dimunculkan tanpa harus mengorbankan kepentingan yang
lain. Untuk itu diperlukan sebuah cara pandang dan pisau analisis yang
mampu memahami politik ekonomi dalam konteks pengrusakan lingkungan
hidup, sehingga bisa membuka tabir bagaimana sebenarnya hubungan
pengrusakan lingkungan hidup berkaitan dengan persoalan populasi dan
pembangunan di negara-negara maju/kepentingan global.

Para periset WALHI telah melakukan kajian singkat terhadap berbagai
problematika lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Hasil kajian
tersebut menjadi penting untuk dibedah bersama agar lebih tajam dan
memberikan makna bagi perubahan di Indonesia. Untuk itu, WALHI bersama
Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan
Seminar Publik "Dibalik Pertarungan Sumberdaya Alam Indonesia"

Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk seminar yang terbuka bagi umum dengan lima (5)
orang pembicara dari periset WALHI, 2 (dua) orang pembahas dan 2 (dua)
orang Key note Speaker.

Tujuan Kegiatan
Seminar ini bertujuan untuk :
1. Memaparkan dan membahas hasil-hasil penelitian tentang ekstraksi
sumberdaya alam, perubahan ekologi dan kepentingan ekonomi politik;
dengan menggunakan pendekatan ekologi politik.
2. Memperoleh masukan dari kalangan akademisi dan masyarakat untuk
memperkuat basis argumentasi hasil penelitian.

Hasil yang diharapkan
1. Mempertajam daya analisis periset WALHI dalam melakukan kajian
dengan pendekatan ekologi politik.
2. Terbangunnya komunikasi dan jejaring antar peneliti dan peminat
ekologi politik.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
• Hari & Tanggal: Kamis, 18 September 2008
• Pukul : 13.00 – 18.00 WIB
• Tempat : Ruang Mahoni
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB
Jl. Raya Pajajaran Bogor

Peserta Kegiatan
• Seminar ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk kalangan
akademisi, pemerintah, anggota legislatif, LSM, mahasiswa S1, S2 dan
S3, Periset WALHI serta kalangan jurnalis.
• Peserta dibatasi sebanyak 100 orang dan diutamakan yang mendaftar
lebih dahulu.
• Pendaftaran dilakukan melalui:
Kelompok Diskusi Ekologi, Kebudayaan dan Pembangunan (Ekbudbang),
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB
1. Rina Mardiana, SP. MSi
HP: 081555779667; email: rina_nrf@yahoo.com;
2. Anton Supriyadi, SP. MSi
HP: 081310053054; email: supriyadi_anton@yahoo.co.id
3. Mariamah Achmad
Eksekutif Nasional WALHI
HP: 081345407525; email: mayi@walhi.or.id

Impian Kemakmuran Beralas Darah

2008-09-05T04:19:00.001+07:00

Impian Kemakmuran Beralas Darah

Oleh : Khalisah Khalid

Jawa, dalam sejarah keberadaannya hingga kini selalu menjadi sebuah potret yang menarik untuk dilihat sebagai sebuah alur cerita krisis yang mengatasnamakan pembangunan. Penguasaan terhadap kelas menjadi sebuah cerita sejak jaman kerajaan, kolonialisasi, hingga saat ini. Setiap kelas yang berkuasa pada jamannya, menancapkan kekuasaannya untuk melanggengkan sebuah imperium bagi keberlanjutan eksistensinya sebagai pemilik kuasa.

Pemimpin manusia di pulau Jawa, didalam sistem kekuasaannya (power sistem) telah menempatkan diri sebagai sebuah elit yang mengatasnamakan kelas yang dikuasainya. Dalam hal ini rakyat yang selalu ditempatkan menjadi objek dalam seluruh cerita pembangunan, untuk mewujudkan mimpi kemakmuran dan kesejahteraan untuk kelompoknya.

Daendels, menjadi sosok pertama dari jaman kolonialisasi Belanda yang meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi di Pulau Jawa dan yang selanjutnya melahirkan banyak lagi daendels-daendels lain yang menerapkan dasar yang sama. Praktek industrialisasi yang disokong infrastruktur raksasa inilah yang kemudian menjadi landasan atau pijakan model pembangunan, yang berujung pada tata kuasa, tata penggunaan lahan, tata produksi dan tata konsumsi yang menguntungkan segelintir kuasa politik dan modal.

Pada saat itu, Daendels memimpikan dapat menguasai perdagangan dan jalur ekonomi, yang dapat dicapai dengan membangun infrastruktur ekonomi diantaranya jalan raya yang menjadi poros dari jalur perdagangan di Pulau Jawa dengan mempekerjakan secara paksa sekitar 12.000 orang. Jawa dipilih oleh kolonial Belanda untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan politiknya, karena pulau Jawa`dinilai sangat strategis, kaya dengan sumber daya alamnya dan memiliki banyak sumber daya manusia yang sangat murah, yang dapat dipekerjakan secara paksa, antara lain di perkebunan teh dan kopi yang dikuasai oleh Perusahaan Belanda. Yang lainnya adalah karena pemimpin politik di Jawa dapat dijadikan sebagai penghubung atau mitra Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya. Kenyataan inilah yang alur kolonialisasi secara ekonomi, sejalan beriringan dengan kolonialisasi secara politik.

Meskipun hanya tiga tahun berkuasa, prinsip-prinsip penguasaan yang dilakukan oleh Daendels, diamini secara baik oleh generasi penerus daendels pada masa kolonial. Pembangunan imperium dirancang untuk mengamankan jalur ekonomi Belanda pada masa itu. Kesejahteraan bagi Indonesia sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintahan kolonial Belanda, hanya berada diatas kertas.

Sistem Tanam paksa di Jawa juga menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda mulai tahun 1830 yang diperkenalkan oleh van den Bosch, yang bertujuan untuk mendapatkan produksi komoditi di Jawa yang dapat dijual di pasar dunia. Sistem tanam paksa kala itu merupakan alat penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, yang telah menciptakan kesengsaraan dan kemiskinan bagi petani di Jawa. Betul memang tanam paksa telah mendorong pertumbuhan di bidang ekspor pertanian dan terlibat dalam proses perdagangan internasional, tetapi dari seluruh cerita ini, yang memetik keuntungan dan kepentingan atas perdagangan internasional adalah kongsi dagang Belanda, bukan petani yang mengerjakan tanam paksa di Jawa.

Paska pembangunan jalan Anyer-Panarukan, di jaman Orde Baru, entitas politik di Pulau Jawa mengikuti dan memperkokoh praktek pembangunan infrastruktur industri. Pembangunan dan janji pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah mitos yang terus menerus disuarakan oleh pengurus negara dan pemodal yang menguasai tata kuasa, tata guna lahan, tata produksi dan tata konsumsi manusia di Pulau Jawa. Sayangnya, semua kebijakan pembangunan yang dilakukan kemudian, tidak pernah menghitung nilai-nilai lain yang dapat memastikan rakyat di pulau Jawa`dapat terus berlanjut antara lain jaminan atas keselamatan, kesejahteraan, produktifitas dan keberlanjutan pelayanan alam.

Dimasa orde baru, bagaimana pembangunan infrastruktur industri manufuktur dan modern, menjadi mesin utama dari cerita pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan telah menggantikan ekonomi pertanian di pedesaan dan merubah tatanan sosial dan budaya dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri.

Dalam konteks kekinian, pembangunan jalan menjadi prioritas utama Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sampai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Seluruh cerita pembangunan infrastruktur jalan di Jakarta ditujukan menyediakan sarana dan fasilitas dengan mendukung investasi yang menanamkan modalnya di Jakarta. Antara lain dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pembebasan lahan dengan biaya yang murah, bahkan seringkali menimbulkan persoalan panjang dikemudian hari dengan menggusur masyarakat, yang dipercaya sebagai mesin utama penggerak ekonomi. Dalam penataan ruang, sistem transportasi bertujuan untuk melakukan efesiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur di Ibukota dilakukan dengan begitu pesatnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dibuktikan dengan membangun ruas jalan, jembatan layang, jalan tol agar dapat memudahkan distribusi industri dan modal bekerja. Selain itu, tanah juga menjadi salah satu alat produksi investasi yang disiapkan dengan memberikan jaminan atas pembebasan tanah-tanah masyarakat untuk membangun kepentingan pembangunan infrastuktur, tentu saja atas nama pembangunan dan menjual jargon kesejahteraan rakyat.

Yang mesti dilihat secara kritis, bahwa cerita pembangunan dengan janji kesejahteraan dan kemakmuran melahirkan cerita lain yakni sebuah krisis yang terus menerus harus dialami oleh rakyat. Jalan Anyer-Panarukan yang menjadi jalan utama bagi industri kolonial Belanda, dibangun diatas landasan air mata, darah dan mayat dari ribuan orang pekerja paksa. Penyakit, kelaparan dan kemiskinan bercampur menjadi sebuah siklus hidup yang harus dialami oleh rakyat yang tidak memiliki kekuatan untuk kekuatan untuk melawan kebijakan kolonial, karena daendels turut mengajak penguasa di Jawa, untuk masuk dalam gerbong koloni untuk membangun kerajaan ekonomi.

Bagi pengurus negara, pengorbanan adalah sebuah kewajaran didalam cerita pembangunan. Cerita orang yang mati pada masa kerja paksa pembangunan jalan Anyer-Panarukan, cerita 37 desa di 3 kabupaten dan 7 kecamatan desa yang tenggelam dan sekitar 23.380 jiwa kehilangan ruang hidupnya untuk pembangunan Kedung Ombo, dinilai oleh pengurus negara sebagai sebuah bentuk pengorbanan dari rakyat kepada negara, dengan atas nama pembangunan. Proyek infrastruktur dengan resiko tinggi dengan tingkat manfaat sangat rendah. Terakhir, Kedung Ombo menjadi sebuah potret kepatuhan pengurus Negara kepada agenda perluasan infrastruktur oleh institusi keuangan internasional untuk kepentingan investasi.

Cerita Lapindo hari ini, menjadi cerita yang paling kontekstual. Bagaimana industri telah menjadi sebuah malaikat baru yang siap untuk mencabut nyawa rakyat kapanpun dia mau, karena sampai hari ini industri di sektor tambang dan migas menjadi industri yang paling tertutup. Bahkan, rakyat tidak pernah bahwa mereka hidup tanpa adanya jaminan keselamatan, produktifitas, kesejahteraan dan keberlanjutan pelayanan alam. Kasus Lapindo menjadi sebuah potret yang utuh bahwa industri telah mampu dalam sekejap mata menghancurkan bangunan hidup yang telah dirintis dengan susah payah oleh rakyat di Sidoarjo. Saat ini, 24.000 orang harus kehilangan ruang hidupnya, ditenggelamnya oleh sebuah cerita pembangunan yang bernama industri migas.

Bahkan bagi rakyat di Jawa Timur, sama sekali tidak memiliki jaminan apakah nasibnya tidak akan lebih buruk dari cerita sedih yang dialami oleh rakyat di Sidoarjo akibat busuknya politik industrialisasi yang dipraktekkan oleh kuasa modal dan pengurus negara, karena tidak kurang dari 32 blok migas yang ada di Jawa Timur yang memiliki tingkat huni yang padat.

Dalam cerita Lapindo, industri migas menjadi sebuah industri yang memiliki kekuatan ekonomi politik. Dari sejarah dimulainya industri sektor ini, terutama pertambangan minyak, di Indonesia menjelang abad 19. Industri minyak bahkan menjadi urusan kunci dalam dinamika proses diplomasi di awal Kemerdekaan. Nilai strategis ini menjadikan industri minyak sektor yang sakral, yang hingga perlu ditangani dengan keterlibatan militer.

Di perkotaan, hegemoni industri bahkan sudah memasuki sum-sum kehidupan masyarakat perkotaan. Bagaimana industri mampu merubah pola konsumsi masyarakat perkotaan, yang melahirkan sebuah gaya hidup sampah yang dikemas sedemikian apik dan menarik melalui reklame gaya hidup. Pola konsumsi yang dibangun oleh industri semakin menempatkan rakyat menjadi korban, baik korban dalam pemahaman sebagai konsumen yang tingkat konsumsinya disetir oleh industri, maupun korban ikutan yang justru harus merasakan dampak dari pola konsumsi yang lebih besar. Tidak kurang 125 orang yang mati tertimbun 4000 ton/hari sampah, akibat dari sebuah pola konsumsi yang dibangun oleh elit kuasa dan modal. Demikian juga yang terjadi di kota besar lain, seperti di Jakarta yang memproduksi sampah 6000 ton/hari

Cerita lain dari masyarakat perkotaan di Pulau Jawa adalah hilangnya ruang hidup rakyat tersingkir oleh derasnya laju pembangunan dan industrilisasi seperti yang dialami oleh komunitas pertama Jakarta, yang saat ini hanya menyisakan 30% komunitas, dan tinggal menunggu waktunya tersingkir.

Pembangunan infrastruktur industri, telah mengabaikan kerentanan pulau Jawa terhadap bencana. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya hitungan bencana yang masuk dalam angka belanja negara, dan buruknya penanganan bencana yang menyebabkan rakyat kembali harus menjadi korban kedua kalinya akibat dari lemahnya negara didalam merespon bencana. Bahkan, bencana kemudian menjadi sebuah komoditi baru, ketika bantuan kemudian diokupasi oleh elit kuasa dan modal. Rakyat akan ditempatkan sebagai korban yang tidak berdaya, dengan jualan kesabaran dan bahkan dengan tidak malu-malu menyertakan Tuhan dalam cerita komoditas baru yang bernama bencana. Kurang lebih 6400 orang meninggal dunia dalam bencana gempa di Yogya, belum lagi ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal.

Jika ditarik garis lurus, bahwa kelas yang berkuasa pada jamannya, dari jaman kolonial hingga rezim saat ini, meletakkan sebuah pondasi pembangunan dengan mimpi yang sama yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi pelanggengan kekuasaannya. Bahkan dengan menggunakan bacaan yang sama, bahwa seluruh cerita pembangunan infrastruktur industri, digunakan sebagai sebuah ajang bagi bentuk konsolidasi modal, politik (kekuasaan) dan militer.

Semua pemilik kuasa, juga menggunakan cara pandang yang sama dalam melihat rakyat.Rakyat dalam hal ini, hanya ditempatkan sebagai objek, tidak lebih dan tidak kurang. Karenanya, rakyat akan selalu didudukkan sebagai hamba yang baik, korban yang baik dan penerima nasib yang baik.

Bagaimana kita melihat dan menyaksikan sebuah bentuk pengorbanan yang diminta oleh penguasa terhadap rakyatnya untuk kebutuhan memudahkan berjalannya pengembangan ekonomi dan laju investasi di Jakarta, pembangunan sejumlah jalan di Jakarta memang disiapkan dengan menyediakan tanah-tanah bagi kepentingan bisnis, yang itu artinya sedang mendorong industri untuk memainkan perannya yang begitu besar dalam pembangunan perkotaan. Kebijakan pemerintah melalui Perpres 36/2005 dan kemudian direvisi menjadi Perpres 52/2006, yang melegitimasi pengambilan tanah-tanah rakyat untuk pembangunan infrastruktur dengan atas nama kepentingan umum.

Pembangunan dan perluasan infrastruktur, dipastikan akan menggusur ribuan orang yang dipaksa untuk berkorban dengan atas nama kepentingan bersama, kepentingan bangsa, dan yang lebih menjijikkan dengan atas nama stabilitas ekonomi dan politik.

Lalu bagaimana dengan impian kemakmuran yang selalu disuarakan dengan lantang oleh kelas yang berkuasa di Jawa, apakah kemakmuran yang diimpikan itu untuk seluruh rakyat? Kemakmuran bagi kelas yang berkuasa di Pulau Jawa, menjadi sebuah keniscayaan untuk melanggengkan struktur kekuasaannya, bahkan termasuk dengan mengabaikan keselamatan, kesejahteraan, produktifitas dan keberlanjutan pelayanan alam.

Kemakmuran, dalam seluruh cerita pembangunan menjadi sebuah impian dari elit dalam sebuah sistem kekuasaan (power sistem), dan menempatkan rakyat sebagai objek dari seluruh alur dari perwujudan cerita impian kemakmuran ini. Kemakmuran adalah angka-angka penderitaan rakyat yang dapat dimanipulasi melalui asumsi yang tidak masuk akal dan menghina akal sehat, antara lain dengan angka kemiskinan.

Bagi rakyat yang selalu menjadi objek, kemakmuran hanya sebuah ilusi atau mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan dari rakyat yang selalu berkorban. Dari waktu ke waktu sejak jaman kolonialisasi, orde lama, orde baru, hingga masa reformasi selalu menempatkan rakyat sebagai objek semata, dan karenanya jika kita melihat krisis yang dialami oleh rakyat dari tahun ke tahun, sesungguhnya kita sedang melihat siklus yang sama. Derajat korban dari waktu ke waktupun mengalami hal yang sama. Tak bernama, dan tak berwajah.

Kemiskinan menjadi sebuah fakta riil dari masa ke masa, yang dialami oleh rakyat yang tidak memiliki “kemampuan” didalam merespon krisis yang diciptakan oleh akumulasi kekuatan modal dan kuasa. Bahkan, krisis ini semakin terus menerus lahir dengan durasi yang lebih panjang dan meluas.

BPS menyampaikan data kemiskinan pada tahun 2006 yang menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat mencapai 3,90% dari tahun sebelumnya, menjadi 35,10 juta orang dan sebagian besar terjadi di pedesaan, yang disebabkan oleh semakin hilangnya sumber-sumber produksi yang dikuasai oleh para pemilik kuasa modal.

Jangankan janji kesejahteraan atau kemakmuran seperti yang selalu dikampanyekan oleh para pelaku pemilik kuasa, keselamatan rakyat saja tidak pernah dihitung sebagai sebuah cost yang seharusnya menjadi dasar didalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Cerita pengentasan kemiskinan juga bukan hal yang baru, pemerintah selalu memiliki program pengentasan kemiskinan, bahkan dengan mengajukan utang luar negeri. Sayangnya program tersebut, justru tidak pernah menjawab krisis kemiskinan yang terjadi.

World Bank bahkan mengajurkan bahwa salah satu program pengentasan kemiskinan adalah dengan program pertumbuhan ekonomi. Padahal rumus ekonomi tidak pernah memberikan distribusi yang adil bagi rakyat, karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tidak lebih hanya menjadi bentuk akumulasi dari pemilik modal dan pengurus negara yang menguasai tata kuasa, tata produksi, tata konsumsi, tata guna lahan.

Gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, menjadi fakta-fakta yang disajikan setiap hari oleh media massa yang mengiringi sarapan kita setiap pagi. Lalu dimana adanya impian kemakmuran itu, sesungguhnya dia hanya ada di ruang-ruang mewah.

sumber : catatan perdana Java Collapse

Panasnya Batu Bara

2008-08-20T16:28:00.001+07:00

www.cetak.kompas.com
Panasnya Batu Bara

Selasa, 19 Agustus 2008 | 00:48 WIB

Khalisah Khalid

Di luar dugaan, Menteri Keuangan mengeluarkan surat pencekalan terhadap petinggi perusahaan tambang.

Mereka dicekal karena mangkir membayar royalti 13,5 persen. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 3 triliun.

Lelucon politik

Situasi memanas. Adu argumentasi terjadi antara pemerintah dan perusahaan tambang batu bara yang dicekal. Situasi ini sebenarnya hanya lelucon politik yang dimainkan elite oligarki yang menguasai hampir seluruh negeri. Negeri ini sudah dikuasai korporasi sehingga dikenal sebagai negeri korporatokrasi yang berwatak eksploitatif.

Disebut lelucon karena kondisi ini muncul akibat regulasi yang dibuat pemerintah sendiri melalui peraturan pemerintah yang menyebutkan, tambang batu bara tidak terkena pajak, lalu mengapa kebakaran jenggot?

Kita tahu, karakter pertambangan di Indonesia tidak terbarukan, berumur pendek, berdaya rusak tinggi. Pertambangan juga berorientasi ekspor bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengakibatkan Indonesia mengalami krisis energi di tengah limpahan batu bara. Bukankah ini buah skenario kolaborasi penguasa dan pemodal melalui instrumen hukum yang dikeluarkan tahun 2000?

Saat perusahaan itu menghancurkan keselamatan rakyat, merusak produktivitas dan kesejahteraan rakyat, serta menghambat keberlanjutan pelayanan alam sekitar wilayah konsesi tambang, di manakah negara?

Pada sisi lain, apakah negara juga kebakaran jenggot karena saat rakyat mengalami kerugian begitu besar karena kehilangan keselamatan ruang hidup, kehilangan produktivitas, kehilangan kesejahteraan, dan lingkungan rusak tak terpulihkan mengancam generasi ke depan?

Negara tidak pernah menghiraukan itu semua karena yang terpenting adalah pendapatan bagi negara, bukan bagi kepentingan rakyat. Negara ribut karena perusahaan tambang lalai membayar royalti, tetapi pengurus negara diam saja saat perusahaan lalai memenuhi kewajibannya terhadap rakyat yang hidup di sekitar tambang.

Jared Diamond menggambarkannya dalam teori collapse. Dinyatakan, runtuh dan berkembangnya satu entitas dalam satuan lingkungan bukan ditentukan kondisi geografik alami saja.

Pilihan untuk bertahan atau collapse jatuh pada entitas manusia yang tinggal di dalamnya. Entitas pada konteks tertentu ditentukan oleh pilihan pemimpinnya dan pemimpin di Indonesia menghendaki kehancuran sumber-sumber kehidupan. Pemimpin juga melihat sumber daya alam bukan sebagai sumber kehidupan, tetapi sumber daya yang bisa diekstraksi dengan mengabaikan keselamatan manusia penduduk bumi Indonesia.

Utang ekologis

Jaringan advokasi tambang mencatat, sejak lama perusahaan tambang batu bara ini bermasalah dan ini telah melahirkan berbagai krisis di Indonesia.

Sejak tahun 1999, PT Arutmin Indonesia, misalnya, melakukan serangkaian kejahatan korporasi (corporate crime) berupa kejahatan lingkungan di sekitar wilayah konsesi pertambangan yang separuhnya ada di kawasan hutan lindung. Pertambangan ini mencemari lingkungan hidup yang menyebabkan hancurnya fungsi-fungsi ekologis kawasan itu.

Belum lagi PT Adaro Indonesia, yang telah menenggelamkan Desa Lamida Atas dan Desa Juai di Kalimantan Selatan tahun 2003, merusak pertanian dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup petani sekitar.

Jika berniat bangkit, seharusnya negara tidak hanya menuntut royalti dari perusahaan tambang batu bara. Pengurus negara juga harus menuntut utang ekologis yang ditinggalkan. Sejak berproduksi dan mengeruk kekayaan alam di Indonesia, mereka meninggalkan kerusakan alam, mencemari tanah, air, dan sumber kehidupan dan perlu dimintai pertanggungjawaban. Belum lagi pelanggaran HAM, baik terkait hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengadili mereka bukan hanya karena soal uang, tetapi juga cara dan watak mereka, datang, gali, dan pergi dengan meninggalkan kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan dan kemiskinan.

Pengurus negara perlu menyadari, industri pertambangan skala besar—salah satunya batu bara—kontraproduktif dengan sumber kehidupan berkelanjutan.

Khalisah Khalid Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) 2008-2012; Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia (SHI)

Hai ibu...

2008-08-10T14:17:00.000+07:00

Hai ibu….

Biarkan suami, anak-anakmu

Lepas dari ingatan-mu sekali saja

Paling tidak hari ini

Karena hari ini adalah milikmu

Bersenang-senanglah dengan dirimu

Membebaskan pikiranmu

Tentang kami yang selalu menuntut hari-harimu

Selalu ada hanya untuk kami

Dari sejak matamu terbuka

Hingga bergelayut rasa kantuk yang membuatmu

Terbaring sambil melantunkan lagu nina bobo

Ah... lagi-lagi itu yang kami minta

Hai ibu ....

Mungkin kau juga tidak bisa membiarkan

Pikiranmu hanya ada bersama dirimu

Dengan segenap kemanjaan, hanya untuk dirimu

Karena dalam dirimu sudah mengalir sebuah

Nafas yang tiada henti untuk kami

Hai ibu......

Aku mencintaimu, teramat sangat

Biarkan aku menyatakan ini

Dengan caraku sendiri

aku baca lagi suratmu

2008-07-30T22:53:00.000+07:00

Naya,

Kuharap kabarmu baik-baik

Minumlah obat dari dokter, agar sakitmu

Cepat berlalu

Hentikan mengkonsumsi mie rebus dan teh botol kesukaanmu,

yang selalu membuatmu sakit tak berdaya

Karena aku masih ingin menyaksikan

Tawa keceriaanmu

Di tengah-tengah orang kampung

Naya,

Pesawat kami sudah mendaratkan badannya di bandara narita

nampak juga teman dari beberapa Negara

Bekas jajahan Jepang

Ya ….. mungkin program studi ini

Politik balas budi Jepang

Terhadap Negara-negara

Jajahannya tempo dulu

Aku ingin membawamu serta

Jalan-jalan disini, di taman kota

Melihat inmemorial park, sejarah kelam

Jatuhnya bom di Hiroshima

Walaupun kau bilang sama seperti di taman masjid Istiqlal

Menyusuri kota dengan tramp yang sangat teratur

Atau naik bus way yang sangat menakjubkan

Bersih, nyaman dan tak ada anak-anak penjaja asongan

Karena anak-anak miskin disini sudah dijamin

Seluruh kehidupan dan biaya sekolahnya oleh pemerintah

Tidak seperti dinegara kita

Kau pasti suka melihatnya

Karena kau selalu takut melahirkan anak

Yang hanya akan menanggung utang haram

yang dilakukan pendahulunya

Naya sayang

Aku senang sekali melihatmu begitu semangat

Membantu orang-orang susah

Bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakanmu

Kebeningan hati dan wajahmu

Seperti sejumput cahaya

Ditengah gelap gulitanya negeri antah berantah ini

Tanganmu yang begitu kecil

Selalu terulur untuk menolong orang-orang pa-pa

Naya

Tiba-tiba aku teringat wajah lembutmu

Aku ingin mengecup keningmu

Mengurangi sakitmu

Mendekap hangat tubuhmu yang mungil

Yang selalu menemaniku dimasa-masa sulit

aku rindu sekali mendengar suaramu

aku ingin bercerita banyak hal

yang terjadi disini, sampai kau terlelap dalam tidurmu

“seperti dongeng penghantar tidur”

begitu katamu, kalau aku sering bercerita

dari Maroko sampai Marauke

ah ….. aku sungguh rindu

Naya

Semoga kasih Tuhan yang Maha Sempurna

Memberikan kita karunia-Nya

Untuk menjalani hidup bersama

Amin …..

11 Mei 2006 (Jakarta)

Suatu hari dimana aku meminta pada Tuhan untuk membiarkan aku tidur panjang, dan tidak ingin terbangun lagi karena aku merasa tidak mampu membuka mataku untuk melihat dan melalui realitas hidup ini. Pilihan untuk kembali ke Aceh kuputuskan jam 00.00, ketika telah mencapai titik nadir sebuah keputusasaan yang tiba-tiba menghantamku laksana palu godam.

Aku tidak pernah mengerti dengan pilihan tempat ini, aku hanya mengiyakan tawaran sahabatku untuk mulai membangun ulang kehidupanku disana.

”Mari Naya, kita sudah harus check-in, nanti telat”. Segera aku melipat lagi surat, lewat media virtual yang selalu kau kirimkan pada sangperempuanmu. Kalau hari ini, takdir Tuhan tidak menghendaki kebersamaan kita didunia ini. Berjanjilah, kau akan membawaku pergi pada kehidupan lain yang kau yakini ada. Rainkarnasi, entahlah..….. Kau begitu percaya bahwa rainkarnasi niscaya keberadaannya.

Seperti kau dulu seakan pernah berjumpa denganku, dan kemudian Tuhan tiba-tiba saja mempertemukan kita, walaupun akhirnya kita harus kembali dipisahkan oleh sebuah realitas yang kadang kala tidak kita mengerti alurnya.

“Tuhan, aku berserah diri pada-Mu. Temani dan jaga kekasih hatiku dalam setiap tarikan nafasnya. Kuatkan aku dalam setiap langkah kakiku, diantara orang-orang miskin yang hari ini selalu tertindas”.

Perlahan dan pasti, pesawat yang kami tumpangi mulai tackoff, dan tiba-tiba saja semua alur hidup yang selama dua tahun kita lalui bersama, menampakkan dengan jelas harapan hidup yang tiba-tiba kandas dan aku tertinggal disini dalam jalan-jalan sepi yang harus kulalui sendiri. Aku betul-betul tidak menduga, tangan Tuhan menarikku untuk kembali ke negeri Nanggroe Aceh Darussalam dalam kondisi yang terbalik 180 derajat.

“Bangun Naya, sudah pagi”!!!. Ketukan pintu seperti membangunkan aku dalam percakapan panjang malam tadi. Ups, very nice. Secangkir kopi panas sudah cukup menggodaku untuk segera beranjak dari tempat tidur.

“Aku kangen YaN”, teramat kangen padamu. Kucoba yakinkan hati ini, dengan menyimpan kembali surat ini diantara tumpukan buku Das Capital yang pernah dihadiahkan seorang kawan kepadaku sewaktu aku mengunjunginya.

Hai …. Kau habis menangis non, matamu sembab begitu?? Tiba-tiba saja, andrea menghentakkan aku dengan pertanyaannya yang beruntun, seperti klakson labi-labi yang berjalan disepanjang Darussalam hingga Masjid Baiturrahman.

“Tidak, mungkin hanya kurang tidur. Semalam aku terpaksa harus menyelesaikan beberapa tulisanku yang sempat tertunda hingga satu tahun”. Aku mencoba menyembunyikan kegalauanku yang sempat menyergapku hingga tengah malam tadi.

“kamu yakin tidak ada masalah sayang?” yup, I’m oke. Jawabku singkat

“Ok, non. Aku tunggu diruang depan ya. Kau harus baca surat kabar hari ini”. Sembari menyodorkan surat kabar yang terbit hari ini

“lihat Naya, tulisanmu ada di opini koran lokal hari ini. Baru satu minggu disini, kau sudah nampak seperti pengamat NAD ini”. Kita bisa rayakan ini nanti malam dengan makan-makan enak ya. Ok, honey??”

“bisakah kakak carikan aku sebotol bir, aku butuh untuk menemani tidurku yang sudah terganggu satu minggu ini”.

Hai,hai, hai … Naya, aku mengajakmu untuk makan-makan saja, anggaplah ini sebagai bentuk penghargaan karena tulisanmu sudah dimuat. Jangan lari ke alkohol dong sayang, apalagi ini daerah yang menerapkan syari’at Islam. Tidak akan dijual untuk orang muslim seperti kita.

“Please Naya, ada aku dan banyak teman-temanmu yang lain, yang terlalu besar cintanya padamu. So, kamu tidak perlu merasa sendiri”. “Aku mengenalmu dengan sangat, kamu perempuan tegar yang pernah kami kenal dalam ikatan pertemanan kita selama ini”. Sayangi dirimu Naya, seperti kami sangat menyayangimu. Bagaimana kalau kita ke pantai Lokhnga?, kau bisa mencurahkan semua kegundahan hatimu pada segenap kekuatan alam”.

“Nikmatilah bumi serambi mekkah yang sedang berdamai ini, setelah konflik yang berkepanjangan antara GAM dan RI. Kita bisa menyusuri sepanjang hutan yang indah di Aceh Selatan. Kau pasti suka, bertemu dengan perempuan-perempuan tangguh yang selalu kamu kagumi dalam hidupmu. Mimpimu kan masih panjang, kamu masih ingin membangun gerakan perempuan pedesaan yang selama ini tertindas oleh system feodalisme dan imperialisme ini kan”?? “Ayo honey, kita bisa bangun sama-sama itu disini. Kita bisa lalui hari-hari yang lebih baik dan indah, seperti yang kamu katakan dalam tulisanmu ini”.

Entahlah, sudah berapa banyak kekuatan do’a yang selalu menemani setiap langkah kaki yang aku lalui. Seperti terakhir seorang kawan mengirimkan sms untukku. “Naya, seiring do’a sahabat-sahabatmu, kamu akan dikuatkan. Tuhan akan jaga kamu dalam setiap tarikan nafasmu”.

Selesai membaca beberapa surat kabar untuk melihat perkembangan terkini Indonesia dan sedikit menengok jendela dunia, aku sudah berada di depan alat kerja yang setia menemaniku belakangan ini. Aku melihat kembali sebuah rencana untuk melanjutkan studiku yang sempat tertunda. Segera kukirim kabar kepada teman-teman yang ada di Aceh Utara agar bisa menemaniku dalam perjalanan ini.

Konflik bersenjata yang berkepanjangan, telah membuat kondisi di Lhokseumawe sebagai salah satu tempat yang sering terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI sedikit mengkhawatirkan sampai hari ini. Pos-pos TNI dan polisi sampai hari ini juga masih berdiri, meskipun sudah banyak pasukan TNI non organic yang ditarik, pasca penandatanganan MoU antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki. Mungkin sisa-sisa trauma itulah yang hingga hari ini, orang lebih banyak mengunci mulutnya untuk bicara lagi soal hari-hari yang penuh penderitaan yang dilalui oleh perempuan-perempuan disini. DOM, hingga darurat sipil, sudah cukup menggambarkan bagaimana pahitnya perempuan berada dibalik moncong senjata selama kurang lebih 30 tahun. meskipun kekhawatiran juga menyelimuti jika pembahasan RUU PA tidak aspiratif dan MoU Helsinki dianggap gagal, seperti perjanjian damai yang sudah beberapa kali dicoba dan selalu gagal, maka bumi NAD akan kembali kemasa suramnya. Ah, Tuhan .... semoga itu hanya menjadi ketakutanku yang berlebihan. sungguh, jangan biarkan Aceh harus kembali kehilangan orang-orang yang tak berdosa, hanya demi alasan nasioalisme.

Rupanya, selain hobby menembak dan menumpas GAM di Aceh Utara, militer juga senang bermain-main dengan bisnis disini. Aceh Utara memang kawasan industri, sehingga sangat wajar daerah ini begitu ramai dan juga tingkat polusinya mengkhawatirkan. Militer disewa oleh korporasi untuk menjadi anjing penjaga, salah satunya PT. Arun yang mengeksplorasi dan eksploitasi GAS. Tembok yang tinggi menjadi pemisah yang cukup menyakitkan dengan perkampungan yang mayoritas penduduknya miskin. Ujong Blang adalah kawasan pantai yang juga terkena prahara tsunami, menjadi saksi dari buruknya potret investasi asing sekian puluh tahun lamanya di bumi Nanggroe ini. Dimana-mana, investasi di pertambangan memang menjadi industri yang paling gelap. Gelap karena seakan-akan tertutup, sehingga banyak dokumen yang harusnya diketahui oleh publik, jutru disimpan rapat-rapat, dengan alasan rahasia negara. Aneh bukan?? Tapi beginilah nikmatnya bermain sebagai investor di negeri yang kekayaan alamnya dibuka sebesar-besarnya bagi industri ekstraktif, tidak peduli rakyatnya harus mati dibalik tembok keuntungan bermilyar-milyar bahkan trilyunan hasil eksplorasi dan eksploitasi pertambangannya.

Seorang teman tiba-tiba mengejutkan aku, “kau harus bisa jaga diri disana, Naya”. Masih banyak mata-mata liar yang akan siap memangsamu, karena aktifitasmu itu. Apalagi jika berhadapan dengan investor asing yang kuasanya melebihi Tuhan di negeri ini.

Oh,iya. Meskipun sudah dalam kondisi damai begini??” tanyaku dengan terheran-heran

Betul Naya, karena kau bukan saja ingin mengetahui seluk beluk peran perempuan dalam mengelola sumber daya alamnya, tapi kau juga mau mengetahui sejauhmana tentara bermain dalam bisnis sumber daya alam. Tapi jangan khawatir, aku sudah menghubungi beberapa kawan, yang akan menemani aktifitasmu selama ini.

Dengan menumpang travel L300, kendaraan inilah yang selalu setia menemani masyarakat Aceh yang hendak berlalu-lalang dari Kabupaten satu ke Kabupaten yang lain. 17 Kabupaten dan 4 Kota jalur L300, yang biasanya juga dimanfaatkan untuk mengantar surat atau paket barang lainnya. Maklumlah, jasa pengiriman lewat pos atau titipan kilat, seringkali memakan waktu yang panjang. Ada pesawat SMAC, yang bisa juga membawa kita ke beberapa Kabupaten, tapi itupun tidak setiap hari. Selain pesawat capung ini, akan siap mengajak kita seakan-akan naik jetcoaster di dunia fantasi sana. Siap-siap spot jantung atau banyak-banyak berdo’a, agar pesawat tidak nyangkut di bukit-bukit atau bisa mendarat dengan sempurna.

Travel menjemputku jam 20.00 WIB, dan terus berkeliling menjemput penumpang hingga penuh. 5 jam kurang lebih, waktu yang tempuh yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke Lhokseumawe. Sepanjang jalan, meskipun agak gelap, aku mencoba menikmati perjalanan dengan sesekali menengokkan kepala ke arah luar jendela. Jalan-jalan yang cukup banyak lubangnya, mirip dengan kubangan air. Mungkin partai Golkar kalah telak di sepanjang daerah ini. Karena kata seorang kawan, itu salah satu indikator yang bisa menyebutkan Golkar kalah atau menang di suatu daerah pemilihan, lihat saja kondisi jalannya, apakah beraspal atau masih berlubang-lubang. Ha,ha,ha ..... mungkin alasan yang lucu, tapi sangat masuk akal, karena siapa yang tidak kenal dengan partai utama pendukung status quo ini. Melalui daerah Pidie, tempat kelahirannya Hasan Tiro, yang disebut-sebut oleh Wali Nanggroe oleh sebagian masyarakat Aceh. Tokoh GAM yang menghabiskan waktunya di Swedia, akhirnya dapat menghantarkan rakyat Aceh pada sebuah peristiwa penting dengan lahirnya nota kesepahaman perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM. Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan pilihan berjuang dengan gerakan bersenjata di Aceh, GAM secara politik telah diakui oleh pemerintah RI dan dunia Internasional sebagai sebuah kekuatan politik untuk memerdekakan diri dari republik ini.

Andrea mulai mengoceh dengan gayanya yang khas. Naya, dimasa konflik baik waktu DOM, darurat militer sampai darurat sipil, tak ada travel yang berani lewat di malam hari. Selain karena jalannya yang buruk begini, kontak senjata biasanya akan sering terjadi. Saling bersahut-sahutan seperti sirene kereta api jabodetabek itu. Banyak pos-pos tentara disepanjang jalan ini. Tapi biasanya, tidak ada tentara yang berani lewat jalan ini, jika jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Mana mau mereka mati konyol, kalau nggak satu kompi, mereka nggak akan melintas disini, apalagi di malam hari.

Warga sipil juga agak takut, karena banyak juga yang kena peluru nyasar atau tiba-tiba dituduh GAM. Pokoknya benar-benar mencekam. Disetiap perbatasan juga biasanya akan diperiksa kartu identitas kita, KTP Indonesia atau bukan.

What, KTP Indonesia?? Tanyaku agak heran

Seperti apa KTP Indonesia itu, andrea?

KTP merah putih nona, seperti ini. Andrea memperlihatkan KTP merah putihnya yang sudah agak kumal itu warna benderanya.

My God, kasihan sekali saudara-saudaraku di Aceh. Untuk urusan KTP pun, mesti diyakinkan seseorang NKRI atau tidak.

Naya, inilah Aceh. Daerah istimewa, yang selalu mendapat perlakukan khusus. Dari mulai DOM, darurat sipil dan darurat militer adalah perlakukan-perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, untuk membungkam suara-suara yang menuntut Aceh, Freedom from Indonesia. Tidak ada perlakukan khusus seperti ini di daerah lain di belahan bumi Indonesia. Hmm... benar-benar daerah istimewa. Mudah-mudahan pasca RUU PA ini, Aceh mendapatkan perlakuan istimewanya dengan memberikan keweanangan bagi rakyat Aceh sepenuhnya untuk bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri. Sehingga kedepannya, Aceh tidak lagi miskin ditengah lumbung padi, dan rakyat Aceh bisa hidup dengan damai dan aman setelah sekian lama didera konflik bersenjata.

Rasa lelah yang teramat sangat, membuatku tertidur diantara setumpuk pertanyaan di kepala. Tuhan, beginikah cerita bangsaku, uang negara dihambur-hamburkan untuk membayar tentara berperang melawan rakyatnya sendiri.

Camp-camp pengungsian masih berdiri diantara tiupan angin malam yang menusuk sampai ke sum-sum tulangku, pasti para pengungsi itu kedinginan. Benarkah ini di Indonesia, di negeriku yang katanya Agama menjadi pandangan hidupnya, dan ramai-ramai membantai kelompok atheis yang dianggap penjahat karena tidak mengakui Tuhan. Jika saja Tuhan mendengar, tentu takkan dibiarkan para ”penjahat” berbaju agama itu berdo’a diantara dosa-dosa kemanusiaan yang dibuatnya.

1 jam lagi kita akan tiba di Lhokseumawe Naya, Andrea membangunkan aku dengan lembutnya. Seperti seekor ayam betina yang mengajak anaknya mencari makan, tatkala matahari mulai menampakkan cahaya kemerahannya. Ayam betina yang sangat rajin, mencari nafkah untuk anaknya dan selalu melindungi anaknya dari berbagai ancaman. To respect, to protect and to pulfill rupanya lebih dimiliki oleh seekor ayam betina, daripada pejabat-pejabat bangsa ini.

Aku merapikan kerudung, sambil memasuki pintu gerbang kantor NGO lokal. Ups, sampai juga akhirnya setelah 5 jam perjalanan menyusuri jalan yang berkelok-kelok, berlubang-lubang seperti pelari yang menempuh marathon di sirkuit dan tentu saja melalui banyak bekas-bekas pos-pos tentara dan GAM disepanjang jalan Banda Aceh-Lhokseumawe.

Cerita demi cerita mengalir dari sosok perempuan yang kutemui digubuknya yang rindang. Perempuan paruh baya yang begitu getir hidupnya dimasa-masa konflik. Anak laki-laki yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarganya harus mati terkena timah panas sewaktu GAM dan TNI kontak senjata diperbatasan gampong. kini dia harus menghidupi dirinya sendiri. aku begitu takjub dengan ketabahan dan keikhlasannya menghadapi banyak ujian hidup. baginya mungkin menjadi kebanggan ketika anak yang dilahirkan dari rahimnya mati demi memperjuangkan sebuah kemerdekaan yang hakiki untuk rakyat Aceh yang telah sekian lama mengalami penindasan oleh bangsanya sendiri.

Dengan langkah-langkah yang pasti, aku mulai mendekati batas tembok antara PT. Arun dan pemukiman nelayan yang miskin ini. hmm.... dari jauh memang penjagaannya terlihat sangat ketat. maklumlah, eksplorasi dan eksploitasi ekstraktif memang begitu tertutup, sama tertutupnya dengan UU Migas yang sengaja dibuat begitu sangat tertutup bahkan hanya untuk mendapatkan hak informasi publikpun, akan dianggap sebagai dokumen negara yang tidak boleh diketahui oleh organisasi masyarakat sipil, apalagi cuma kelas nelayan seperti di Ujong Blang ini.

Harusnya aku bisa membantu mereka, tapi sayangnya tanganku terlalu kecil untuk membantu perempuan-perempuan yang tak berdaya. Yang paling mungkin aku lakukan adalah menghubungkan mereka dengan beberapa kenalanku di NGO perempuan, mungkin belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tapi paling tidak akan semakin banyak orang yang membantu mereka, akan semakin ringan menghadapi kekuasaan modal yang begitu angkuhnya.

Tuhan, tentu Engkau tak pernah tertidur. Seperti banyak ayat yang menyebutkan itu dalam kitab suci-Mu. Bantulah beri mereka kekuatan dan petunjukmu, agar hari-hari yang mereka lalui tak lagi segelap langit dikala mendungnya.

Aku menghisap rokok dalam-dalam, menghabiskan cerutu sambil sesekali menengadahkan wajahku ke langit-langit perbatasan diujung sana. Bumi Nanggroe mungkin sudah begitu lelah memikul beban kejahatan penguasa dan pengusaha, hingga dia muntahkan bencana di negeri ini. Mungkin Tuhan tidak rela membiarkan lebih banyak lagi korban berjatuhan akibat perang, Tuhan lebih awal menjemput nyawa anak-anak karena Tuhan sangat menyanyanginya dan tidak mau anak-anak menjadi korban perang.

Aku memesan lagi satu cangkir kopi ulee kareng, the famous coffe, yang memang sangat terkenal nikmatnya di kota ini selain kopi gayo. Aku senang sekali, setiap kali melihat penjual kopi meracik kopi-kopi yang sudah dipesan oleh para penikmat kopi baik penduduk Aceh maupun pendatang seperti aku. Aku kadang kala senyum sendiri, disini aku dikira seorang muallaf, seorang chines yang baru masuk Islam. Yup, mungkin karena kulitku yang putih yang dilindungi kerudung merah marun ini, menandakan sekali kalau aku pendatang di Serambi Mekkah ini.

Cita rasa kopi yang begitu menggoda, membuat aku lama berbetah-betah disini. Tapi sebenarnya bukan cuma aku, hampir sebagian besar waktu orang-orang disini dihabiskan di kedai-kedai kopi. Tapi yang membuat aku agak bingung, dengan PNS-PNS, yang jam 10.00 WIB masih berada di kedai kopi, so ... masuk kerjanya jam berapa? Tak aneh memang kata seorang kawan disini yang mendaftar menjadi PNS, bisa masuk jam 10 pagi, terus istirahat siang dan jemput anak sampe jam 2 siang and then jam 15.00 sudah bisa pulang. Justru kerja kalian yang kami tidak mengerti. Kerja setengah mati, kepala dijadikan kaki dan kaki dijadikan kepala. Belum tentu digaji, apalagi fasilitas asuransi kesehatan dan pensiun. Tapi anehnya, kalian kok menikmati sekali hidup seperti itu.

Agak susah memang mendapatkan minuman beralkohol disini, kecuali bule yang membelinya. Tapi akhirnya, itu tersedia juga di kostku. Lumayan beberapa kaleng bir yang aku dapatkan dari seorang kawan di AMM. Lagi-lagi bule, yang bisa mendapatkan minuman beralkohol ini. Syit pikirku, kok mereka bisa lebih berkuasa dari pada orang-orang pribumi.

Aku masih duduk dengan santainya, aku coba menelpon kembali seorang kawan yang janji akan menemuiku disini. Janjian memang lebih asyik di kedai kopi ini, selain suasana santainya, lagi-lagi aku senang melihat para waiters, meracik kopi dengan sempurnanya. Lucunya, memang duduknya aku sendiri di kedai kopi ini menjadi pemandangan yang aneh. Jarang sekali memang perempuan mau berlama-lama nongkrong di kedai kopi. Selain bukan menjadi kebiasaan, juga karena mayoritas konsumen kopi itu laki-laki. Tidak ada catatan sejarah yang absah memang, tapi begitulah kondisinya. Kopi dan rokok identik dengan laki-laki.

Sebenarnya aku bukan bermaksud tidak menghargai budaya disini, yang menabukan perempuan merokok, walaupun nenek-nenek di kampungku juga banyak yang merokok tuh. tapi aku lebih ingin bicara soal kebutuhan yang harus terpenuhi. Hari ini, aku butuh kopi dan rokok untuk menemaniku paling tidak sampai malam nanti, jadi itulah yang aku penuhi. Sambil iseng menunggu kawan, tak sengaja mataku tertuju pada gantungan kunci yang menghiasi tasku.

Hak anda jika ditangkap polisi, sambil senyum-senyum aku membaca lagi isi dari kampanye yang ada di gantungan kunci ini. Ketua Pansus RUU PA pernah terkaget-kaget ketika aku memberikan gantungan kunci itu ke dia. Maksudnya apa ini dek? Apa kamu mau abang ditangkap polisi. Loh, abang gimana sih?? Ini kan buat mengingatkan hak abang, siapa tau nanti diperlukan. Maklumlah, bukannya sekarang lagi musim-musimnya anggota DPR diperiksa polisi, walaupun banyak teman-teman sesama Dewan protes, demi nama baik partai alias koorps. Artinya kau mendo’akan abang nanti terjegal kasus? Hai, abang kok berpikir buruk gitu sih? nggak lah, masa’ orang sebaik Ketua Pansus ini bisa ditangkap polisi. Bisa terbengkalai dong pembahasan RUU PA kita. Jawabku sekenanya. Tapi aku senang, membuat dia jadi terbengong-bengong begitu.

Good idea, gantungan kunci ini banyak aku bagikan ke masyarakat di kampung-kampung terutama yang sedang menghadapi kasus dengan investor yang sesuka hati berinvestasi disini. Menyewa polisi dan tentara untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi rakyat, salah satunya lewat penangkapan yang illegal. Yup, illegal karena justru seringkali mereka tidak memakai kaidah-kaidah hukum untuk menjerat rakyat miskin yang berani melawan investor dan pemerintah. Kampanye dengan gantungan kunci, membuat rakyat jadi tahu dengan hak-haknya yang seharusnya diberitahukan oleh para penegak hukum, tapi justru seringkali malah disembunyikan. Termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara selama diperiksa. Boro-boro didampingi pengacara, yang ada juga penuh dengan lebam-lebam karena mengalami penyiksanaan selama diperiksa. Padahal negara ini telah menandatangani DUHAM yang salah satunya memuat bahwa tidak dibenarkan orang mengalami penyiksanaan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaannya atas nama apapun.

Hai Naya, sorry saya terlambat. Tetapi saya tahu, kamu kan teman terbaik. Sial, pikirku dalam hati. Mentang-mentang aku temannya, dia seenaknya aja datang terlambat. “Ok, no problem” nyinyirku. Segera kupeluk temanku satu ini dengan penuh kehangatan. “How are you, Shoba?? “Good”, sembari duduk Shoba menjawab pertanyaanku sekenanya. Shobha memang teman yang baru aku kenal, kurang lebih satu tahun yang lalu. Perempuan cantik berkebangsaan India ini, sebenarnya salah seorang pengawalku untuk penanganan konflik yang aku pegang. Kebetulan aku menjadi klien dari organisasinya, yang memberikan perlindungan bagi human right defender dan environment right defender. Mereka begitu sigap, jika kliennya membutuhkan pendampingan melekat di lapangan. Emergency call nya selalu standby 24 hours, siap dihubungi dan siap setiap saat mendampingi kliennya. Etos kerjanya yang sangat aku kagumi, tim work yang cukup solid, padahal mereka berbeda kebangsaan. Jika aku menghubungi emergency callnya, maka sudah dapat dipastikan mereka akan mengetahui keberadaanku dimanapun, bayangkan mereka menelpon sedikitnya sehari 3 kali, untuk memastikan kondisiku dalam keadaaan aman.sebenarnya aku agak kurang nyaman, tapi bagaimana lagi. Sebagian besar kawan-kawan dan bosku menginginkan aku tetap aman bekerja di tengah-tengah konflik, meskipun aku sudah pasrahkan seluruh hidupku pada Tuhan. Jika sudah waktunya nyawa ini lepas dari raga, baik terkena timah panas atau bahkan terjatuh dari tempat tidur, itu semua sudah dituliskan sewaktu kita berada dalam rahim bunda.

Ketika aku mengabarkan bahwa aku akan pindah ke Aceh dalam beberapa bulan, semua ”pengawalku” ini sibuk sekali untuk menanyakan kebutuhanku menjadi klien mereka selama di Aceh, mereka langsung menghubungi aku dengan volunteer lembaga ini yang ada di Banda Aceh. Aku datang ke kantor mereka, tetapi secara halus aku menolaknya, karena di Aceh ini, kebetulan aku tidak menangani kasus atau konflik. Jadi tidak perlu dikawal, untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan.

”Kamu kelihatan lebih hitam Shobha”, cetusku sambil menghirup kopi yang masih tersisa

”Oh iya ya, karena aku liburan di Sabang dan setiap hari berjemur di pantai”.

“Kamu harus kesana, pantai Iboh sangat eksotis untuk dikunjungi”. Sarannya padaku dengan santainya.

Ya …. Selain Medan dan Singapura, Sabang memang menjadi daerah favorit bagi para pendatang, utamanya para pekerja NGO Internasional atau lembaga donor untuk berlibur diakhir pekan.

”Berapa lama kamu akan tinggal di Aceh”? Tanyaku sambil menyalakan rokok yang untuk yang kesekian batang

Kurang lebih tiga bulan, aku menikmati liburan sebelum aku kembali ke India dan menetap disana”. ”Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir di Indonesia, aku senang sekali bisa bertemu dan berteman dengan kamu, Naya. Ucapnya dengan lirik yang agak sedih.

”Kita masih bisa berkomunikasi melalui email, dan kamu tetap bisa berhubungan dengan organisasi kami. Kami senang sekali bisa bekerjasama dengan kamu dan teman-teman selama disini”.

Ya, aku juga sangat berterima kasih. Kamu dan organisasimu sudah banyak membantu aku dan organisasiku. Kalau tidak ada kalian, tentu kami akan menemui banyak kendala dengan aparat kepolisian di negara kami sendiri. Aku juga senang sekali, sudah merasakan masakan ala India buatanmu yang sangat nikmat. Ya .... ini sangat menyenangkan shobha, sungguh.

Kami kembali saling berpelukan erat, sungguh menyenangkan pertemanan kami. Meskipun jarang sekali bertemu, tapi selalu saja mengalir doa-doa dan harapan agar hidup kami bisa berguna untuk orang lain. Tuhan, aku masih ingin terus hidup disini.